Archive for February, 2013

Laskar Pelangi_foto Andrea Hirataoleh Damar Juniarto*

DELAPAN tahun setelah terbitnya Laskar Pelangi melalui penerbit Bentang Pustaka dilansir kabar yang sangat menyenangkan untuk didengar. Andrea Hirata, penulis kelahiran Belitung yang menulis seri kisah anak lelaki bernama Ikal dari pulau Belitung yang miskin tetapi akhirnya sukses, aktif mengabarkannya lewat beragam media, baik mainstream maupun akun media sosialnya. Pertama, ‪Farrar, Straus and Giroux‬ (selanjutnya disingkat FSG) akan mencetak Laskar Pelangi di bulan Februari 2013. Andrea Hirata adalah penulis pertama dari Indonesia yang mendapat kesempatan dari penerbit yang terbiasa mencetak karya-karya sastrawan dunia. Kedua, Laskar Pelangi mendapat pengakuan sebagai “International Best Seller”. Ini didasarkan atas pencantuman label di bagian atas sampul Laskar Pelangi terbitan dari negara Turki.

Kedua kabar ini tidak secara serentak diberitakan, melainkan bertahap disampaikan. Semua mulai bergulir sejak terjemahan Laskar Pelangi lebih dulu dicetak oleh penerbit-penerbit di luar Indonesia, seperti Penguin Books dan Random House dan kemudian dipasarkan ke lebih dari 20 negara. Siapapun orang Indonesia pastilah bangga mendengarnya. Jarang sekali, bukan berarti tidak ada, penulis Indonesia menorehkan prestasi demikian.

Malahan, sebagai publisis yang bergerak di bidang buku dan film, saya nyatakan terbitnya Laskar Pelangi telah mengubah lanskap sejarah penerbitan dan perfilman. Di penerbitan, Laskar Pelangi telah tercetak lebih dari 5 juta eksemplar lewat ritel resmi dan di pasar gelap mencapai 15 juta eksemplar. Itu artinya, dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, 20 juta eksemplar dimiliki oleh pembaca. Booming karya Laskar Pelangi melahirkan genre yang dinamakan Novel Otobiografis atau biasanya saya sederhanakan artinya menjadi “novelisasi kisah hidup sendiri”. Sontak, penerbit berlomba mencari penulis yang mampu mengangkat kisah hidupnya dan sedapat mungkin dijadikan novel, hanya untuk mengikuti tren yang muncul karena Laskar Pelangi. Di film, kisahnya kurang lebih sama. Lewat tangan kreatif Mira Lesmana, Riri Riza, dan Salman Aristo sebagai penulis adaptasinya, film Laskar Pelangi mencetak angka penonton yang masih tercatat sebagai angka paling tinggi: 4.606.785 (Catatan Filmindonesia.or.id dari laporan jaringan 21 Cineplex). Sampai tahun 2013 ini, angka penonton ini hampir saja dilampaui oleh film Habibie & Ainun dengan jumlah penonton sebanyak 4.207.864. Sama halnya seperti di penerbitan, booming Laskar Pelangi menderaskan pengadaptasian buku-buku bestseller lain di Indonesia, bahkan bisa dikatakan “film adaptasi” adalah pilihan yang dipertimbangkan produser bahkan melampaui film horor.

Kalau tidak karena pernyataan sensasional yang disampaikan Andrea Hirata pada Selasa, 12 Februari 2013 dan dimuat di sejumlah media nasional, saya masih dalam kerangka berpikir yang sama. Karena pernyataan itu juga saya kemudian melakukan pengecekan ulang atas semua yang pernah dinyatakan Andrea Hirata mengenai pengakuan internasional atas karya Laskar Pelangi.

Klaim Penulis?

September 2012, Andrea Hirata memberitakan dirinya telah ditandatanganinya kontrak perjanjian dengan pihak penerbit FSG. FSG adalah sebuah penerbit yang dianggap sebagai penerbit terakhir yang hanya menerbitkan karya sastra dan terkenal karena daftar para penulis yang diterbitkan melaluinya, mulai dari karya fiksi sastra, narasi non-fiksi, puisi, hingga sastra anak. Nama-nama pemenang Nobel Sastra seperti Hermann Hesse, T. S. Eliot, Yasunari Kawabata, Aleksandr Solzhenitsyn, Pablo Neruda, Camilo José Cela, Nadine Gordimer, Mario Vargas Llosa. Begitu juga pemenang Nobel Perdamaian, tetapi yang pasti adalah para penulis pemenang anugerah sastra bergengsi Amerika Serikat Pulitzer. Nama-nama mulai Oscar Hijuelos, Michael Cunningham, Jeffrey Eugenides, hingga Marilynne Robinson ada di antara nama-nama penulis lain. Ini berarti Andrea Hirata adalah penulis pertama dari Indonesia yang bekerjasama dengan FSG.

Sebagai publisis, beruntung bahwa saya memiliki informasi yang membuat saya mampu melakukan pengecekan ke pihak penerbit. Saya melakukan pengecekan ke FSG dan Bentang Pustaka. Fakta yang menarik adalah Laskar Pelangi yang kemudian diterjemahkan menjadi The Rainbow Troops ternyata dicetak oleh Sarah Crichton Books, imprint dari FSG, yang menerbitkan beragam karya sastra dan fiksi dan non-fiksi komersil. Sarah Crichton Books menekankan pada sisi komersil. Imprint ini mencetak The God Factor karya Cathleen Falsani tahun 2006 dan karya Ishmael Beah berjudul A Long Way Gone bestseller dan buku pilihan Starbucks tahun 2007.

Laskar Pelangi terjemahan InggrisDari informasi ini, saya melihat ada perbedaan besar antara FSG dan imprint Sarah Crichton Books. Sederhana saja, nama-nama penulis yang bekerjasama dengan Sarah Crichton Books nyaris nama-nama penulis yang asing terdengar dan di luar dari nama pemenang penghargaan Nobel/Pulitzer. Daftar penulisnya bisa dicek di: http://www.boomerangbooks.com.au/publisher/Sarah-Crichton-Books

Ketika hal ini saya tanyakan kepada CEO Bentang Pustaka Salman Faridi lewat wawancara telepon, secara mengejutkan, penerbit tidak mengetahui perihal ini. Salman tetap menyebutkan bahwa Laskar Pelangi dicetak oleh FSG dan bukan oleh imprint, dan bukan didasar atas pertimbangan komersil.

Berdasarkan fakta ini, ada detil kecil yang tidak disampaikan kepada kita sebagai pembaca/publik oleh Andrea Hirata. Informasi mengenai imprint dipotong dan diklaim bagian FSG hanya untuk kepentingan pencitraan (marketing), seolah-olah benar ada seorang penulis dari Indonesia yang telah kontrak dengan FSG.

Tetapi klaim ini kalah apabila dibandingkan dengan pernyataan Andrea Hirata berikut ini. Dalam konferensi pers Selasa, 12 Februari 2013 mengenai pengakuan “International Best Seller” dari Turki, yang dihadiri oleh media-media nasional, dilansir ucapan: “Hampir seratus tahun kita menanti adanya karya anak bangsa mendunia, tapi Alhamdullilah hari ini semua terbukti setelah buku saya menjadi bestseller dunia.” (Metronews.com)

Pengakuan Internasional?

Penerbit Turki bernama Butik Yayinlari menerbitkan Gokkusagi Askerleri dengan mencantumkan label “International Best Seller” di bagian atas sampul. “Untuk meraih predikat ‘International Best Seller’ di luar negeri tidak mudah. Paling tidak penjualan buku tersebut mencapai 70 persen di setiap negara yang menerbitkannya,” demikian disampaikan Andrea Hirata kepada pers (Antaranews.com). Tentu saja, saya langsung mencoba mencari data yang diperlukan atas apa yang disampaikan oleh penulis ini. Bagaimana faktanya?

Ketika Andrea Hirata menyatakan bahwa hampir seratus tahun tidak ada pembuktian ada karya anak bangsa mendunia, dengan mudah saya kategorikan Andrea Hirata lagi-lagi sedang melakukan klaim. Karena faktanya tidak benar demikian. Pengakuan internasional untuk karya sastra dari Indonesia tak terbilang banyaknya. Pramoedya Ananta Toer pernah mendapatkannya, bahkan sampai hari ini baru dirinyalah sastrawan dari Indonesia yang dinobatkan sebagai kandidat peraih Nobel Sastra. YB Mangunwijaya juga mendapatkan pengakuan internasional. NH Dini, yang hampir menjadi kandidat Nobel juga termasuk. Jadi klaim Andrea Hirata ini terdengar sangat mengolok-olok dirinya sendiri. Andrea Hirata telah mencederai sejarah dunia sastra Indonesia dengan menyebutkan tidak ada karya anak bangsa mendunia dalam kurun waktu hampir seratus tahun.

Laskar Pelangi_TurkiSatu-satunya klaim yang mendekati kebenaran adalah soal “International Best Seller”. Paling tidak, menurut saya, Andrea Hirata membawa bukti berupa sampul Laskar Pelangi versi Turki. Maksudnya mendekati kebenaran, menurut Salman Faridi, ada kemungkinan pencantuman “International Best Seller” di sampul versi Turki berdasarkan keterangan dari Kathleen Anderson dari Kathleen Anderson Literary Management, agen yang berhasil menjual Laskar Pelangi. Kemungkinan besar karena Laskar Pelangi berhasil dijual Kathleen ke beberapa negara dan ada beberapa negara yang cetak ulang. Tetapi Salman tidak bisa merinci negara mana saja. Dari berita, hanya Vietnam saja yang mencetak ulang. Lalu mana daftar negara lainnya?

Tetapi masih terlalu cepat menyimpulkan kalau ini juga klaim. Maka saya mencari informasi mengenai kriteria “International Best Seller” dari penulis Maggie Tiojakin, yang akrab menggeluti karya-karya sastra internasional. Maggie menjelaskan kriterianya adalah cetak ulang di beberapa negara, biasanya di atas 10 negara. Setelah mendengar keterangan ini, saya menghentikan kegiatan saya untuk mencari informasi lebih lanjut. Saya tidak setuju label “International Best Seller” yang dasar penetapannya tidak jelas ini kemudian dipergunakan Andrea Hirata untuk mengolok-olok sejarah sastra Indonesia, ini jelas memprihatinkan.

Kedepankan Kejujuran

Berhadapan dengan media, memang membutuhkan news peg yang menarik. Sebagai publisis, saya paham betul apa yang dilakukan Andrea Hirata tidak lebih dari strategi marketing untuk mencitrakan dirinya sebagai penulis Indonesia berkelas dunia. Personal branding dibangun dengan membalut diri dengan informasi-informasi yang fantastis, sama seperti kisah Ikal yang ditulisnya.

Tetapi sebagai publisis, saya berpikir strategi marketing bagi penulis Andrea Hirata dengan segala klaim yang dikatakannya selama ini beresiko. Resiko yang tak seharusnya terjadi bilamana mencuat kebenaran yang sesungguhnya. Resiko yang tak perlu muncul juga seandainya Andrea Hirata lebih bijak menempatkan dirinya. Resiko ini bukan hanya berlaku bagi penulis sendiri, tetapi juga akan mengikutsertakan penerbit, juga seantero industri penerbitan dan perfilman. Pasti kita semua tidak ingin ini terjadi bukan? Maka kedepankan kejujuran, wahai Andrea Hirata.***

 

*Publisis buku di Tanam Ide Kreasi (@scriptozoid), Moderator komunitas Goodreads Indonesia 2008-2010, pembaca aktif

 

Tulisan terkait/update:

1. Bantahan Andrea Hirata di Media Online: http://www.tempo.co/read/news/2013/02/15/219461465/Andrea-Indonesia-Butuh-Kritikus-yang-Kompeten

2. Penulis Laskar Pelangi Berencana Perkarakan Blogger – Hukum Online http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51239affba5e9/penulis-laskar-pelangi-berencana-perkarakan-blogger

3. Email Andrea lewat kompasioner Agus Hermawan: http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/02/20/andrea-hirata-menjawab-penulis-indonesia-mencari-keadilan-536494.html

4. Yusril Ihza Mahendra: http://www.tempo.co/read/news/2013/02/20/114462541/Yusril-Andrea-Hirata-Dipojokkan

5. Kontroversi Andrea Hirata, Pelajaran bagi Blogger dan Penulis – Marintan Omposungu http://media.kompasiana.com/new-media/2013/02/20/hirata-gate-dan-kebebasan-530321.html

6. Menggugat Kepenulisan Andrea Hirata – Carolus Putranto http://sosbud.kompasiana.com/2013/02/20/menggugat-kepenulisan-andrea-hirata-535582.html

7. Andrea Hirata dan Saatnya Balas Tulisan dengan Tulisan – Hazmi Srondol http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/02/23/andrea-hirata-dan-saatnya-balas-tulisan-dengan-tulisan-531356.html

8. 10 Kritikus Sastra bicara tentang Andrea Hirata dan Laskar Pelangi http://sosbud.kompasiana.com/2013/02/21/10-kritikus-sastra-bicara-tentang-andrea-hirata-dan-laskar-pelangi-535723.html

9. Benarkah ada saran dari Buya Syafii Maarif http://media.kompasiana.com/buku/2013/02/22/benarkah-ada-saran-buya-syafii-maarif-agar-andrea-hirata-menempuh-jalur-hukum-536140.html

 

Sumber:

http://media.kompasiana.com/buku/2013/02/13/pengakuan-internasional-laskar-pelangi-antara-klaim-andrea-hirata-dan-faktanya-533410.html

cover Laskar Pelangioleh Wahmuji

 

“Tokoh-tokoh dalam novel ini membawa saya pada kerinduan menjadi orang Indonesia… A must read!!!”

-Riri Reza

 

“Tidak ada tokoh dalam novel Laskar Pelangi.” Kalimat itulah yang menyeruak bagai udara yang bebas dari balon sabun yang meletup dalam kepala saya di sebuah diskusi kecil dengan beberapa teman pada pertengahan Januari (2013) silam. Waktu itu, kami sedang membicarakan sebuah novel berjudul Ulid Tak Ingin ke Malaysia karya Mahfud Ikhwan, khususnya tentang hubungan narator dan tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Kenapa saya bisa sampai berkata begitu? Bukankah Laskar Pelangi banyak dipuji karena, salah satunya, dianggap berisikan tokoh-tokoh yang menginspirasi, seperti yang bisa kita lihat dalam kalimat Riri Reza yang saya kutip di atas?

Sederhana saja: saya melihat “tokoh-tokoh” Laskar Pelangi tidak pernah berbicara dengan bahasanya sendiri, bahasa yang cocok dengan latar belakang tempat (Belitung), latar belakang masa (1970an dan 1980an), umur (anak-anak SD dan SMP), dan (batas) pengetahuannya. Saya menganggap penting ‘orisinalitas’ bahasa tokoh dalam cerita fiksi. Saya ingin menemukan diksi, dan bahkan tatabahasa, yang dipakai orang Belitung untuk bicara soal modernitas, soal pabrik timah, soal kapitalisme, soal Tuhan, soal kesuksesan atau tema apapun yang sedang disajikan Laskar Pelangi pada saya. Dari situlah saya bisa meresapi apa yang dirasakan orang. Dengan itulah saya ingin memahami cara pikir orang dari latar belakang ruang, waktu, dan budaya yang berbeda. Saya tidak menemukan ‘orisinalitas’ bahasa itu dari “tokoh-tokoh” Laskar Pelangi. Semuanya telah diwakili oleh narator, telah direbut oleh narator, yang berkelakuan ibarat seorang guru yang mencuri semua perhatian hadirin dengan terlalu asyik bercerita tentang serentetan peristiwa yang dialaminya dan murid bimbingannya pada sebuah kontes debat tanpa sekalipun memberi kesempatan bagi si murid itu untuk bercerita sendiri. Andrea Hirata telah gagal mencipta tokoh.

Mungkin Anda beranggapan saya luput menyadari bahwa cerita dalam Laskar Pelangi dituturkan oleh orang-pertama. Ikal adalah pencerita sekaligus tokoh utama. Lagipula, seperti kata Akmal Nasery Basral, Laskar Pelangi adalah “[s]ebuah memoar dalam bentuk novel yang…” (sengaja tidak saya hadirkan lengkap karena kelanjutannya cuma klaim lebay yang tidak ada gunanya bagi artikel ini). Bukankah sebagai sebuah memoar, yang penceritanya orang-pertama, sah-sah saja kalau tokoh-tokoh lain berbicara dalam bahasa si pencerita? Toh itu semua berdasar pada memorinya? Selama matahari terbit dari timur, pencerita orang-pertama itu terbatas pengetahuannya, maka aneh kalau sampai ia bisa sangat tahu apa yang sedang dipikirkan tokoh-tokoh lain. Kalau demikian, kenapa secara aksiomatis saya menganggap pencerita adalah orang ketiga sehingga saya bisa berpendapat bahwa ia tidak memberi kesempatan pada tokoh-tokohnya untuk berbicara dengan bahasanya sendiri?

Saya membaca lagi Laskar Pelangi dan komentar-komentar mengenai “memoar dalam bentuk novel” itu. Saya menemukan bahwa narator orang-pertama dalam Laskar Pelangi terlalu pandai, atau lebih tepatnya terlalu banyak tahu. Begitu pandainya ia sehingga bahasa yang dipakainya adalah bahasa pencerita orang-ketiga, bahasa pencerita maha-tahu. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi, satu kelompok anak-anak SD Muhammadiyah. Bagaimana ia bisa menamai pohon dengan bahasa latin? Bagaimana ia bisa tahu karya Mozart Haffner No. 35 in D Major? Keanehan semacam ini akan pula kita alami ketika mendengarkan cerita seseorang yang menggambarkan dirinya melihat seseorang tidur, dan ia mampu mengetahui bahwa orang yang tidur itu sedang bermimpi, dan ia bahkan mampu menceritakan isi mimpi orang yang tidur itu. Orang macam ini bukan narator, ia cenayang!

Persoalan narasi Laskar Pelangi sudah dibicarakan secara singkat oleh Jakob Sumardjo. Dalam tulisan pendeknya, Jakob Sumardjo memaparkan dua pokok permasalahan yang penting. Pertama, ketidakmampuan Andrea Hirata untuk memisahkan dirinya dan objek ceritanya. “Kejadian di masa kecil dijelaskan secara manusia kota besar yang kontemporer.” Kedua, tiadanya penjelasan atas berbagai keajaiban yang muncul dalam cerita. Misalnya, anak-anak SD yang hidup di kampung terpencil tapi sudah tahu budaya Afrika.

Nurhady Sirimorok, dalam bukunya yang sangat berharga Laskar Pemimpi; Andrea Hirata, Pembacanya, dan Modernisasi di Indonesia, juga sudah menyinggung persoalan narasi ini. Meski pokok bahasan Nurhady adalah “virus modernitas” (termasuk klaim-klaim kolonialisnya) yang bersemayam di dalam karya-karya Andrea Hirata dan bagaimana para pembacanya bisa begitu gegap-gempita dalam mengkonsumsinya, tampaknya ia juga tidak tahan untuk tidak memaparkan keanehan narasi yang terdapat dalam karya-karya yang dibahasnya itu.

“Bila kita menerima Ikal dewasa sebagai penuturnya akan sulit menerima bagaimana dia bisa mengingat banyak pernik seperti dalam perdebatan rumit ketika Lintang berdebat dengan guru cerdas berpendidikan tinggi dari sekolah favorit saat adegan cerdas cermat berlangsung (hl. 375). Sebaliknya, jika kita menerima bahwa yang menuturkan kisah ini adalah Ikal kecil, agak susah menerima dia menggunakan frasa ‘Taman Jurassic’ untuk mengandaikan taman bunga di sekolahnya, atau Bu Mus yang memuji Lintang di kelas dengan, “Superb! Anak pesisir, superb!” (hl. 107), atau Flo yang dengan takjub menyebut secara spesifik jenis gua yang menjorok di depannya, “Sebuah gua antedilivium..” (hl. 397). Semuanya adalah elemen retorik yang belum akrab di latar masa novel ini (Sirimorok, 2008: 89-90).”

Saya sengaja mengutip panjang tulisan Nurhady Sirimorok karena persis di titik itulah kegagalan narasi Laskar Pelangi. Novel yang konon mendapat cap international best seller itu tidak dituturkan oleh orang-ketiga yang tahu-segala, tapi juga sulit diterima kalau penuturnya adalah orang pertama Ikal kecil, bahkan juga orang-pertama Ikal besar. Bagaimana itu, coba? Begitupun, kita masih bisa merasakan bahwa narator dalam Laskar Pelangi adalah orang-pertama. Jelas bukan Ikal kecil karena kalimat pertama pembuka novel itu berbunyi, “Pagi itu, waktu aku masih kecil…,” melainkan orang pertama yang melampaui batas-batas pengetahuan dan daya ingatnya. Siapa dia? Nanti saya jawab. Tapi yang jelas, itulah sumber keanehan narasi Laskar Pelangi. Itulah yang membuat kita bisa mengatakan bahwa secara naratif, Andrea Hirata telah gagal mencipta dunia fiksi.

Pertanyaan sinis yang mungkin muncul di kepala setelah membaca pernyataan itu adalah: kalau secara naratif Andrea Hirata telah gagal mencipta dunia fiksi, kenapa novelnya bisa laris-manis? Sayangnya, pertanyaan itu tidak bisa saya jawab di sini karena pokok pembahasan saya bukanlah resepsi publik atas sebuah karya. Tapi, jika ingin mencari jawaban atas laku-kerasnya novel Laskar Pelangi, mungkin kita harus terlebih dahulu memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sepadan, seperti: Mengapa Cocacola bisa laris? Atau, mengapa Arnold Schwarzenegger bisa jadi gubernur di negara bagian California?

Kualitas fiksi dan resepsi publik adalah dua persoalan yang berbeda. Nurhady sudah membahasnya cukup panjang di buku yang telah saya sebutkan di muka. Tepatlah pula apa yang dikatakan Saut Situmorang kalau Cultural Studies-lah yang cocok dipakai untuk membahas novel macam ini, terutama berkaitan dengan konsumsi dan distribusinya. Dengan demikian, saya juga sependapat dengan Ken Gelder yang menyatakan bahwa “fiksi populer bukan cuma persoalan teks-dalam-dirinya-sendiri, tapi merupakan keseluruhan aparatus produksi, distribusi (termasuk promosi dan iklan) dan konsumsi.”

Kembali ke persoalan narasi. Pertanyaan yang lebih relevan untuk diutarakan di sini adalah: apa penulis tidak bisa melakukan eksperimen narasi: membaurkan narator orang-pertama dengan orang-ketiga, misalnya?

Saya akan menjawab pertanyaan itu dengan pembacaan saya atas novel Disgrace karya J. M. Coetzee, seorang penulis yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel Sastra pada 2003. Menurut saya, Coetzee dalam novelnya itu telah dengan cerdas berhasil ‘bermain-main’ dengan posisi narator. Secara sepintas kita bisa melihat bahwa novel Disgrace dituturkan oleh orang-ketiga. Namun, kalau kita baca lebih teliti, narator tidak pernah masuk ke dalam pikiran tokoh-tokohnya kecuali Lurie, tokoh utama dalam novel itu. Kalaupun narator meraba pikiran tokoh-tokoh lainnya, ia selalu merasa tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dipikirkan tokoh-tokoh itu. Kalau kita baca pendapat dan komentar narator atas suatu peristiwa atau tindakan tokoh-tokoh, kita akan menemukan bahwa nada dari pendapat dan komentar itu adalah suara Lurie sendiri. Disgrace, pada pengamatan lapis pertama, dituturkan oleh orang-ketiga yang terbatas pengetahuannya. Tapi pada pengamatan lapis kedua, kita akan menemukan bahwa sebetulnya suara narator tidak lain adalah suara Lurie.

Bagi saya, cara bercerita Coetzee dalam Disgrace punya korelasi yang jelas dengan tema yang ingin dibicarakannya: representasi masyarakat Afrika Selatan pasca-apartheid. Representasi orang-ketiga seakan netral, lepas dari bias wacana kolonialis. Tetapi ternyata orang-ketiga yang seakan netral itu tidak lain adalah Lurie, seorang laki-laki kulit putih, dosen sastra Inggris yang khusus mengajar sastra Inggris masa Romantik, yang sangat sinis dengan perkembangan masyarakat Afrika Selatan. Coetzee mungkin ingin bilang bahwa wacana yang kita terima mengenai masyarakat Afrika Selatan tidak lain merupakan sisa-sisa wacana kolonialis. Dan kita sulit untuk keluar sepenuhnya dari wacana-wacana itu.

Bila teknik narasi Laskar Pelangi disanding-bandingkan dengan teknik narasi Disgrace, maka itu akan tampak seperti menyanding-bandingkan komik ‘seri cantik’ dengan Kartun Riwayat Peradaban-nya Larry Gonick atau One Piece-nya Eichiiro Oda, misalnya. Saya tidak melihat kesadaran naratif dari Andrea Hirata. Yang tampak adalah kebingungan mencari posisi narator. Sebuah kebingungan yang mungkin, seperti ditengarai oleh Jakob Sumardjo, disebabkan oleh “antusiasme dan optimismenya dalam mempahlawankan masa lalunya.” Atau mungkin, Andrea Hirata tidak mampu memisahkan logika memoar (bagaimana individu mengingat kehidupannya sendiri) dengan logika novel (dunia fiksi). Andrea Hirata mungkin sedang menulis memoar, tapi tidak sedang secara serius menulis novel. Kalaupun sedang menulis memoar, saya rasa Andrea Hirata tidak mampu (atau tidak mau jujur?) mengungkapkan perasaan-perasaannya saat dia masih kecil. Ia lebih tertarik untuk mengeksplorasi perasaan dewasanya tentang masa kecilnya, yang diolah sedemikian rupa seakan itulah perasaan masa kecilnya, seolah itulah bahasa masa kecilnya. Wajar bila saya tidak menemukan ‘orisinalitas’ bahasa sekaligus pengalaman tokoh murid-murid dan guru dari Belitung tahun 1970an dan 1980an dalam Laskar Pelangi. Jadi, saya akan merevisi kalimat saya yang membuka esai ini, sekaligus menjawab pertanyaan siapa narator dalam novel pertama Andrea Hirata ini: “Hanya ada satu tokoh dalam Laskar Pelangi. Namanya: Andrea Hirata.”

***

Kegagalan Andrea Hirata secara naratif dalam mencipta dunia fiksi perlu diungkapkan di tengah hingar-bingar puja-puji atas ‘kehebatan’ novelnya, terutama di tengah klaim-klaimnya sendiri yang sangat meninggikan posisi dirinya sebagai penulis itu—Andrea Hirata tidak mau disebut sastrawan, tapi, dari pernyataan-pernyataannya, sangat ingin diakui oleh kalangan sastrawan dan kritikus sastra di Indonesia. Kegagalan mendasar ini sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa tidaklah benar “Hirata has contributed significantly to the development of modern Indonesian literature”, seperti ditulis oleh Random House Books Australia. Menerima pernyataan tersebut sama saja seperti menerima pernyataan bahwa “Film Twilight telah berkontribusi besar pada perkembangan dunia perfilman Amerika.”

 

Rujukan Pustaka

Coetzee, J.M. Disgrace. London: Vintage Random House, 1999.

Gelder, Ken. Popular Fiction; The Logics and Practices of a Literary Field. London & New York: Routledge, 2004.

Sirimorok, Nurhady. Laskar Pemimpi; Andrea Hirata, Pembacanya, dan Modernisasi Indonesia. Yogyakarta: INSISTPress, 2008

 

Sumber: http://mediasastra.com/esei_sastra/others/4/andrea_hirata_gagal_mencipta_dunia_fiksi

cover buku esei_THE DEATH OF MARAT BY JACQUES-LOUIS DAVID (1793) smalloleh Zamakhsyari Abrar

 

Sebelum membahas buku Politik Sastra, saya merasa terganggu dengan kata pengantar Zen Hae untuk buku pemenang lomba kritik sastra Dewan Kesenian Jakarta tahun 2007. “Di tengah iklim kesusastraan kita yang penuh gosip, hujatan, dan caci maki. Dibutuhkan ketabahan tersendiri bagi penulis kritik sastra untuk meloloskan diri dari hal itu,” demikian Zen Hae. Meski cuma sebaris, kalimat Zen Hae itu penting diketahui publik sastra Indonesia, karena secara tidak langsung bersinggungan dengan konteks (buku) Saut Situmorang dan Zen Hae sendiri.

Jamak diketahui Zen Hae belakangan juga salah seorang dari penulis yang diserang Saut Situmorang karena “afiliasinya” dengan Goenawan Mohamad (atau kelompok TUK) dalam perspektif Perang Sastra boemipoetra vs Teater Utan Kayu (TUK) yang digelorakan Saut cs. Kata pengantar Zen Hae di atas juga penting diketahui publik karena suka atau tidak suka, pandangan tadi dapat dianggap mewakili “sikap resmi” pihak Dewan Kesenian Jakarta terkait kondisi riil sastra kontemporer kita, karena ia merupakan orang dalam, atau paling tidak sikap ia pribadi selaku Ketua Komite Sastra DKJ periode 2005-2008.

Tentu timbul pertanyaan di benak kita, siapakah yang bergosip, menghujat, dan mencaci maki itu seperti yang disinyalir oleh Zen Hae? Meski tidak menunjuk hidung, orang-orang yang mengikuti perkembangan sastra kita dalam lima tahun terakhir pasti paham siapa salah seorang tukang gosip yang dimaksud oleh cerpenis asal Betawi itu. Siapa lagi kalau bukan Saut sendiri, penyair yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi pusat kontroversi sastra kita, penyair yang dinilai hanya mencari-cari perhatian terkait kritik-kritiknya yang tiada henti terhadap kelompok TUK, penyair yang dinilai hanya bergosip dan mencacimaki dalam tulisan-tulisannya di internet maupun di jurnal boemipoetra, media yang dikelolanya bersama kawan-kawannya sepaham seperti penyair buruh Wowok Hesti Prabowo dan istrinya Katrin Bandel.

Berangkat dari pandangan “penuh gosip, hujatan, dan caci maki” inilah saya mencoba membaca buku ini. Betulkah Saut bergosip terkait kuatnya dominasi TUK dalam jagad sastra kontemporer kita? Gosip atau faktakah terkait tuduhan Saut, bahwa mengapa sejak Hasif Amini menjabat sebagai redaktur puisi koran Kompas Minggu, puisi-puisi kawan-kawannya seperti Goenawan Mohamad, Nirwan Dewanto dan Sitok Srengenge selalu muncul sehalaman penuh, sementara penyair lain puisinya diterbitkan beramai-ramai?

Bila Saut cs dianggap hanya mencacimaki lewat jurnal boemipoetra, lalu apakah pernyataan Goenawan bahwa boemipoetra cuma coret-coretan di kakus itu bukan caci maki? Bagaimana pula dengan kebenaran kabar pencopotan Chavchay Syaifullah sebagai wartawan budaya Media Indonesia yang konon terjadi atas intervensi Goenawan Mohamad setelah laporannya mengenai Utan Kayu International Literary Biennale 2007 dianggap fitnah berat oleh TUK? Benar atau tidaknya kabar ini, yang pasti tidak bisa dipungkiri pencopotan Chavchay ada kaitannya dengan laporannya itu.

Aneka pertanyaan di atas penting saya kemukakan karena berkaitan erat dengan isu sentral yang ditawarkan Saut dalam buku ini yakni politik sastra, hal yang menurut Saut belum banyak disadari para pengarang di negeri ini. Untuk menjelaskan pandangannya ini, Saut menulis esei panjang Politik Kanonisasi Sastra. Ia memulai tulisannya dengan tinjauan historis kanonisasi sastra yang bermula dari tradisi agama Kristen hingga mengerucut pada kondisi kontemporer sastra kita yang kental dengan politik sastra TUK dan juga oleh Kompas Minggu (hal. 171-183). Politik sastra yang dinilai Saut telah menyeragamkan tema hingga style of writing, terutama pada puisi kontemporer Indonesia.

Bagi Saut, politik sastra TUK terlalu kasat mata, terlalu vulgar, untuk tidak mungkin terlihat oleh orang-orang di luarnya. Misalnya kasus Chavchay Syaifullah tadi dan manipulasi komentar Pramoedya Ananta Toer untuk buku Saman karya Ayu Utami, hingga “dongeng Der Spiegel bahwa TUK merupakan sebuah gerakan politik kiri”.

Cukup banyak topik yang dibahas Saut, mulai politik sayembara sastra, masalah cerpen koran Indonesia, puisi cyber sampai soal feminisme, manifesto boemipoetra, sebuah wawancara serta alasan Saut menolak anugerah Khatulistiwa Literary Award. Tulisan-tulisannya penuh polemik dan terkadang provokatif. Dalam tulisan-tulisannya, secara terang-terangan ia menyangsikan pengetahuan orang yang diserangnya. Menulis dengan kesangsian seperti ini barangkali akan membuat orang yang diserangnya malu hati. Paling tidak itulah yang saya rasakan sebagai pembaca.

Persoalan yang paling banyak menyita perhatian Saut adalah masalah kritik sastra di Indonesia. Minimnya pemahaman akan teori sastra disinyalir Saut telah menyebabkan merebaknya “anarkisme interpretasi dan evaluasi” dalam dunia kangouw sastra Indonesia (istilah kangouw adalah istilah Saut sendiri).

Saut lalu merujuk tulisan-tulisan akhir tahun Nirwan Dewanto di majalah Tempo sebagai contoh populer tulisan “kritik sastra” yang dikecamnya tersebut, sebuah tulisan yang tergantung kata hati penulisnya saja tanpa adanya metode yang jelas. Dalam tulisan Nirwan berjudul Kilas Balik 2002, Saut mengkritik betapa mudahnya Nirwan membuat kesimpulan-kesimpulan mentah yang final tentang karya produk non-TUK, tanpa sanggup membuktikannya lewat kritik “close reading”, sementara hanya berbasa-basi puja-puji terhadap kawan-kawannya di TUK.

Ia juga mengkritik gampangnya para pelaku sastra kita menyebut diri sebagai kritikus sastra tanpa adanya pertanggungjawaban ilmiah. Tiap orang yang menulis atau berkomentar tentang sastra secara serampangan disebut atau menyebut diri sebagai kritikus sastra.

Lewat buku ini Saut mencoba mengajak pembaca untuk menyadari betapa parahnya kondisi sastra kita tanpa adanya kritik sastra yang baik dan bermutu. Sebab kritik sastra diibaratkan Saut semacam pasangan hidup bagi karya seni sastra supaya yang terakhir ini tidak hidup kesepian, halusinasif, dan kering meranggas (hal. 14).

Buku ini tidak sekadar menerangjelaskan mengapa Saut memusuhi TUK, tapi sekaligus juga menjelaskan pandangan dan ideologi sang penyair (dan boemipoetra) dalam berkesenian. Esei-esei Saut ini juga tercatat sebagai dokumentasi pertama terkait wacana sastra Saut (dan boemipoetra) dalam perseteruannya dengan kelompok TUK, yang selama ini lebih banyak berserakan di berbagai milis dan forum dunia maya.

Judul buku : Politik Sastra
Penulis : Saut Situmorang
Tebal buku : 204 halaman
Ukuran : 15,5 x 230 cm
Penerbit : [SIC] Yogyakarta 2009
Harga : Rp 35.000

 

Sumber: http://pengulikkata.blogspot.com/2010/03/politik-sastra-saut-situmorang-wacana.html

 

oleh Saut Situmorang

Kalau menilik istilah “ruang publik” secara sepintas lalu, maka sudah merupakan sebuah truisme untuk menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengannya adalah tempat-tempat, biasanya dalam sebuah kota, yang dibuat dan disediakan untuk dipakai oleh masyarakat umum, tanpa membedakan jenis gender, umur, kelas sosial, agama sampai etnisitas. Dan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh publik pemakai tempat-tempat seperti itu pun beragam, mulai dari yang sekedar mencari tempat teduh dan rileks, tempat berolah raga sampai berpacaran. Taman kota biasanya merupakan tempat yang selalu muncul dalam ingatan kita kalau kita bicara soal “ruang publik” itu. Tentu saja taman kota bukan merupakan satu-satunya tempat yang khusus disediakan oleh pemerintah lokal untuk dipakai oleh penduduk kota masing-masing, alun-alun, trotoar jalan, dan tanah lapang juga termasuk sebagai “ruang publik”. Tidak adanya biaya masuk/pakai yang dipungut merupakan ciri umum semua tempat yang kita sebut sebagai “ruang publik” itu.

Sekarang, apakah “ruang publik” itu memang benar-benar ruang “publik”? Apakah tempat-tempat yang dibuat dan disediakan oleh pemerintah lokal untuk dipakai oleh masyarakat umum itu memang benar-benar “tempat umum”, tempat siapa saja. Apakah masyarakat umum memang benar-benar memiliki tempat-tempat yang disebut sebagai “ruang publik” itu, atau ada arti lain dari istilah yang kelihatannya tidak punya maksud-maksud tertentu lain apapun itu?

Bagaimanapun “netral”nya istilah “ruang publik” terdengar di telinga kita, dan bagaimanapun “universal”nya terkesan keberadaannya baik di budaya Timur maupun Barat, kita tidak bisa memicingkan mata dari realitas perbedaan latar sosial-politik-kultural dari istilah “ruang publik” di budaya Timur dan Barat. Maksud saya, kita tidak bisa menerima arti dari istilah “ruang publik” sama seperti maksud istilah ini di budaya Barat. Ideologi bahasa yang dipengaruhi oleh latar sosial-politik-kultural masing-masing peradaban sangat menentukan maksud dari istilah tersebut di Indonesia dan budaya Barat. Kontekstualisme arti mesti kita perhitungkan untuk lebih memahami bagaimana istilah “ruang publik” dipakai di kedua budaya yang memang unik dan berbeda satu sama lain itu.

Istilah “ruang publik”, mau tidak mau, membawa kita ke konsep demokrasi, sebuah kondisi kehidupan di mana masyarakat umum atau “publik” memegang peranan yang sangat penting. Konsep demokrasi mengisyaratkan bahwa kekuasaan politik yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kekuasaan yang memang benar-benar berasal dari masyarakat itu sendiri demi kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat memiliki kekuasaan mengawasi tepat-tidaknya kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh siapapun yang mereka pilih untuk melakukannya. Masyarakat umum atau publik memiliki kekuasaan politik paling tinggi dalam sebuah kondisi kehidupan yang disebut sebagai demokrasi.

Dengan latar belakang kondisi kehidupan politik seperti ini maka istilah “ruang publik” bagi tempat-tempat yang dibuat dan disediakan untuk kepentingan masyarakat umum tentu akan berbeda dengan kalau istilah itu dipakai di sebuah kondisi kehidupan yang tidak demokrasi. Kesamaan istilah tidak menunjukkan kepada kita perbedaan pengertian ini, tentu saja. Di sinilah problemalitas pemaknaan akan terjadi kalau istilah “ruang publik” yang nampaknya “netral” dan “jelas maksudnya” itu ingin kita pakai untuk memahami relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam politik penyediaan tempat-tempat “umum” di Indonesia.

 

spanduk awas bahaya komunis_Bantul

 

Sebuah contoh yang bisa dijadikan ilustrasi bagi pernyataan saya di atas adalah apa yang saya lihat sendiri terjadi di ibukota negeri ini beberapa waktu yang lalu.

Di banyak tempat penting yang sebenarnya merupakan “ruang publik” di kota Jakarta, saya melihat begitu banyak spanduk yang berisi tulisan “anti narkoba” yang pembuatannya disponsori oleh pemerintah yang berkuasa dan kepolisian republik Indonesia. Tulisan-tulisan pada spanduk-spanduk yang rata-rata berukuran besar itu dengan sangat jelas menunjukkan sikap pemerintah dan kepolisian Indonesia yang anti atas keberadaan dan konsumsi narkoba di wilayah Indonesia. Ada spanduk yang menganjurkan untuk “membasmi bahaya narkoba mulai dari keluarga sendiri”, sementara yang lainnya berusaha keras untuk menyampaikan pesan betapa negatifnya bahaya narkoba tersebut karena bisa membawa pemakainya masuk ke dalam neraka! Rata-rata spanduk anti narkoba itu, seperti saya katakan di atas, merupakan pesan pesanan dari pemerintah yang sedang berkuasa dan kepolisian republik Indonesia.

Bagi saya keberadaan spanduk-spanduk tersebut dan isi teks tulisan yang dibuat sengaja agar mudah dilihat mata menimbulkan problemalitas. Terlepas dari maksud baik apa yang memang ingin disampaikan kepada masyarakat umum khususnya penduduk kota Jakarta, keberadaan spanduk-spanduk itu di beberapa “ruang publik” utama kota Jakarta menunjukkan bahwa pemakaian “ruang publik” masih sangat didominasi oleh kepentingan non-publik, yaitu kepentingan pemerintah dan kepolisian. Kedua, isi teks-teks tulisan raksasa pada spanduk-spanduk raksasa yang digantung dari jembatan-jembatan penyeberangan atau dibentangkan di sekitar daerah trotoar jalan itu menimbulkan kesan seolah-olah “bahaya narkoba” merupakan bahaya yang sangat urgen, sangat penting dan mendesak untuk “dibasmi” dari wilayah republik ini. Tidak ada persoalan lain yang lebih penting dibanding masalah narkoba!

Reaksi saya setelah melihat spanduk-spanduk yang jelas bersifat propaganda politis tersebut, bahkan ada spanduk yang sampai kesasar ke dalam kompleks pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM), adalah keinginan untuk melawan. Saya ingin membuat spanduk-spanduk yang mirip segalanya, baik ukuran dan isi teks tulisannya, dengan spanduk-spanduk propaganda tersebut tapi kemudian kata “narkoba” pada tiap spanduk saya akan dicoret dengan tanda silang warna merah dan tepat di atasnya diberi kata baru, yaitu “korupsi”. Spanduk-spanduk saya itu lalu akan saya tempatkan di bawah tiap-tiap spanduk buatan pemerintah dan kepolisian Indonesia, khususnya yang ada di banyak “ruang publik” utama kota Jakarta, termasuk di halaman depan TIM, sebagai sebuah bacaan alternatif. Sayang, ide saya itu tidak bisa saya realisasikan karena berbagai alasan.

Reaksi saya itu bisa terjadi karena saya tidak melihat ada reaksi publik terhadap keberadaan spanduk-spanduk propaganda pemerintah dan kepolisian Indonesia di tempat-tempat yang dianggap sebagai “ruang publik”. Kenapa tidak ada terjadi reaksi publik meski publik yang memakai tempat-tempat di mana spanduk-spanduk tersebut dipajang pasti tiap hari akan berinteraksi dengannya lewat pandangan mata? Apakah tidak adanya reaksi publik tersebut menunjukkan bahwa publik memang setuju dengan pesan yang disampaikan spanduk-spanduk itu? Atau ada faktor lain yang lebih terkait pada isu minimnya kesadaran publik atas hak-haknya sebagai warganegara dan warga kota Jakarta?

Sebuah ilustrasi lain akan membuat isu kepemilikan “ruang publik”, saya yakin, menjadi lebih kompleks, lebih problematis.

Di kota Jogjakarta di akhir tahun 2001 lalu saya melihat banyak spanduk yang digantung di atas jalan-jalan umum dengan isi teks tulisan yang mempropagandakan kekerasan dan dihiasi dengan gambar-gambar yang merupakan simbol-simbol kekerasaan seperti senapan dan pedang. Pesan umum yang disampaikan spanduk-spanduk tersebut adalah betapa kematian demi tegaknya ajaran agama adalah sebuah kematian yang paling ideal, sebuah kematian yang akan langsung membawa ke kebahagian sorga selama-lamanya.

Kepercayaan kepada ajaran agama tertentu tentu saja merupakan hak asasi tiap-tiap manusia yang dilindungi oleh konstitusi negeri ini. Tapi masih relevankah isu hak asasi manusia dibicarakan dalam sebuah peristiwa di mana kekerasan dan teror diumumkan dengan begitu terbuka di “ruang publik”? Hanya sebuah kelompok publik sajakah yang jadi representasi kepemilikan “ruang publik”, di luar pemerintah dan kepolisian Indonesia? Apakah arti dari peristiwa “politik spanduk agama” macam begini? Dan kenapakah tidak ada reaksi baik dari pemerintah dan kepolisian Indonesia maupun dari kelompok-kelompok publik lainnya terhadap propaganda kekerasan dan teror di “ruang publik” oleh sebuah kelompok publik ini?

Isu kepemilikan “ruang publik”, bagi saya, adalah sebuah isu fundamental dalam kehidupan sehari-hari publik Indonesia. Di situ terdapat banyak persoalan kepentingan yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari isu ada tidaknya sebuah sistem pemerintahan yang demokratis mengatur kehidupan sehari-hari warganegara.

Dan seni sebagai produk individu atau komunitas yang merupakan anggota publik secara umum tidak terlepas dari realitas relasi kepentingan yang bertarung untuk mendominasi “ruang publik”. Keberadaan sebuah produk seni dalam sebuah galeri seni milik swasta pun, misalnya, tidak membuatnya tidak terpengaruh oleh isu kepemilikan “ruang publik”. Sebuah skandal seni yang terjadi di Jakarta akan jelas menggambarkan apa yang saya maksudkan di atas.

Di tahun 2002 lalu sebuah karya instalasi patung Dadang Christanto di halaman Bentara Budaya Jakarta mendapat protes oleh sekelompok anggota publik yang mengklaim dirinya sebagai representasi suara “warga setempat”, yaitu publik yang bertempat tinggal di sekitar lokasi di mana Bentara Budaya berada. Isu protes adalah pornografi yang diklaim kelompok dimaksud mereka saksikan pada bentuk patung-patung yang menyerupai figur manusia telanjang. Protes tersebut diterima dan patung-patung Dadang pun ditutupi kain. Tapi ternyata protes berlangsung terus hingga akhirnya patung-patung Dadang yang menyinggung perasaan itu mesti dipindahkan tempatnya dari halaman ke… gudang Bentara Budaya!

Bagi saya, skandal seni di atas dengan jelas menunjukkan betapa rumitnya problemalitas isu kepemilikan “ruang publik”, apalagi kalau berkaitan langsung dengan seni. Sebuah galeri seni adalah sebuah “ruang publik” sekaligus “bukan ruang publik”. Saya katakan merupakan “ruang publik” karena anggota publik mana saja bisa memasukinya, biasanya tanpa membayar, untuk menyaksikan karya seni yang dipamerkan untuk publik di galeri tersebut. Di sisi lain, sebuah galeri seni adalah sebuah tempat seni dipamerkan dan bukan sebuah alun-alun kota, misalnya, maka hanya aktivitas yang berhubungan dengan penikmatan seni saja yang dizinkan terjadi di dalamnya. Bisnis kaki lima, pengemis, pengamen sampai drama pacaran tidak akan kita temukan. Sebuah galeri seni pun umumnya didirikan dan dimiliki oleh seorang pemilik modal hingga statusnya adalah properti pribadi (private property), bukan properti publik (public property). Kedua sifat “ruang” seperti di atas yang umumnya menjadi karakter galeri seni membuat peristiwa skandal seni yang akhirnya hanya mengorbankan senimannya Dadang Christanto itu mungkin terjadi. Klaim atas kepemilikan “ruang publik” menjadi sebuah ketidakadilan karena sistem demokrasi yang mengatur kehidupan sehari-hari publik berdasarkan hukum absen sama sekali.

Dalam konteks “ruang publik” di Indonesia sebagai daerah tak bertuan (no man’s land), di mana pertarungan perebutan hak kepemilikan berlangsung antara pemerintah, kepolisian/TNI dan kelompok anggota publik tertentu, realitas the public space is a battleground adalah sebuah realitas politik ruang (politics of space) sehari-hari dan kita harus terus menerus menonton peristiwa pemerkosaan puisi tubuh kota oleh teks-teks vulgar sadomasokis yang mengatasnamakan kita semua sebagai publik.

Politik Sayembara Sastra

Posted: 01/02/2013 in Esei

nobelprizeoleh Saut Situmorang

 

Dalam kolom Kehidupan bertajuk “Bayang-bayang Perempuan Pengarang” (Kompas, Minggu 7 Maret 2004) tentang fenomena makin banyaknya jumlah pengarang fiksi berjenis kelamin perempuan bermunculan di Indonesia akhir-akhir ini, terutama dalam konteks Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2003 yang tiga pemenang utamanya adalah pengarang perempuan, terdapat kutipan pernyataan dari Sapardi Djoko Damono berikut ini: “Masa depan novel Indonesia ada di tangan perempuan, karena lelaki lebih bodoh dan malas membaca.” Beberapa tahun sebelumnya, dalam kesempatan publikasi pemenang Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta 1998 yaitu Saman karya Ayu Utami, yang kemudian dipasang sebagai blurb atau deskripsi promosional di sampul-belakang naskah yang diterbitkan itu, Sapardi Djoko Damono juga membuat pernyataan bombastis yang sensasional: “Dahsyat . . . memamerkan teknik komposisi yang – sepanjang pengetahuan saya – belum pernah dicoba pengarang lain di Indonesia, bahkan mungkin di negeri lain.”

Tapi apa yang sangat mengherankan saya adalah bahwa kedua pernyataan bombastis di atas justru datang dari, menurut Kompas dimaksud, seorang “tokoh kawakan”, “sastrawan sekaliber” Sapardi Djoko Damono – penyair, redaktur, eseis, penterjemah, profesor sastra, dan akhir-akhir ini, cerpenis – yang bahkan “telah terlibat dalam aktivitas [penjurian Sayembara Dewan Kesenian Jakarta] sejak tahun 1970-an.” Mengherankan juga karena sampai saat ini saya masih belum melihat adanya respons kritis dari masyarakat sastra Indonesia yang, paling tidak, berusaha memaksa Sapardi Djoko Damono untuk mengelaborasi pernyataan-pernyataan publiknya tersebut, lewat polemik di media massa misalnya. Masih hidupkah sastra kontemporer Indonesia?

Kita tentu saja tidak harus setuju dengan kedua pernyataan Sapardi Djoko Damono tersebut, apalagi kalau diingat bahwa karya-karya para pengarang perempuan yang dirujuknya itu adalah karya-karya yang “dipilihnya” sebagai pemenang dalam dua Sayembara Dewan Kesenian Jakarta di mana dia merupakan salah seorang jurinya. Dia memang memiliki kewajiban untuk mempertahankan/membela karya-karya yang dimenangkannya itu di hadapan publik sastra Indonesia.

Apa yang mesti kita pertanyakan adalah bombasme kata-kata yang kelihatan memang sengaja dipakai Sapardi Djoko Damono untuk membuat kontroversial sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa yang mesti dibuat sensasi. Dari kelima pemenang Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2003, terdapat dua orang pengarang laki-laki, yaitu Gus tf Sakai dan Pandu Abdurrahman Hamzah. Berdasarkan fakta ini, kita bisa mempertanyakan Sapardi di manakah relevansi pernyataannya bahwa “masa depan novel Indonesia ada di tangan perempuan, karena lelaki lebih bodoh dan malas membaca.” Seandainyapun kelima pemenang Sayembara tersebut berjenis kelamin perempuan semuanya, tetap masih terasa sangat mengada-ada untuk membuat klaim bahwa “masa depan novel Indonesia ada di tangan [pengarang] perempuan” Indonesia, seolah-olah naskah novel mereka yang kebetulan dimenangkan itu akan dengan pasti mengakibatkan suatu perubahan hakiki dalam dunia novel kontemporer Indonesia. Blurb dari pernyataan Sapardi pada sampul-belakang novel Saman Ayu Utami seperti yang saya kutip di awal esei ini bisa juga kita pertanyakan secara sederhana begini: “Teknik komposisi” yang bagaimanakah yang sebenarnya dipamerkan oleh Saman yang – sepanjang pengetahuan Sapardi Djoko Damono – belum pernah dicoba pengarang lain di Indonesia, bahkan mungkin di negeri lain itu? “Teknik komposisi” dalam pengertian narasi narsistik-masturbatori atas genitalia perempuankah (yang menghasilkan voyeurisme katarsis) yang dimaksudkan juri-cum-pengarang laki-laki ini? Kemudian, di manakah relevansi “pengetahuan [sastra]” seorang Sapardi Djoko Damono dengan “kedahsyatan” novel Ayu Utami itu? Dalam kata lain, siapakah yang bisa menjamin bahwa “pengetahuan [sastra]” Sapardi Djoko Damono memang merupakan pengetahuan standar atas novel, apalagi kalau kita kaitkan hal ini dengan klaimnya yang lain bahwa “[pengarang] lelaki [Indonesia] lebih bodoh dan malas membaca”?!

Problem sastra Indonesia saat ini adalah para penulis berjenis kelamin laki-laki yang karena usia tua jadi sudah mulai pikun kemampuan berbahasanya. Dari kedua pernyataan Sapardi Djoko Damono di atas terlihat bahwa Sapardi sering lupa bahwa “seleranya” sebagai seorang juri sayembara BUKAN mewakili selera mayoritas pemikir sastra Indonesia. Dalam konteks sebuah sayembara, beda juri/generasi tentu akan beda selera bacaannya dan tidak mustahil untuk tidak menghasilkan beda pemenang. Di sisi lain, sikap yang seolah-olah mendukung pengarang perempuan seperti yang ditunjukkan pernyataan-pernyataan Sapardi tersebut bisa juga dicurigai sebagai cuma sebuah refleksi sisa-sisa sikap patronising pengarang laki-laki tua terhadap para pengarang perempuan muda yang tiba-tiba menjamur jumlahnya dibanding periode sebelumnya, periode di mana para pengarang patriarch ini sedang jaya-jayanya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa timbulnya sikap ini disebabkan adanya rasa ketakutan/kecemasan Oedipal terhadap eksistensi para penulis laki-laki muda yang akan menjadikan mereka tinggal sejarah, sekedar pengisi daftar who’s who di mata pelajaran sastra sekolah menengah misalnya, maka mereka lebih bisa “menerima” para pengarang perempuan muda yang lantas mereka puja-puja.

Sebuah sayembara mengarang nasional seperti yang dilakukan Dewan Kesenian Jakarta tentu memiliki efek berskala nasional juga pada pamor pengarang-pemenang dan karyanya, apalagi kalau mendapat ekspose khusus media massa nasional, dan oleh karena itu kita tidak bisa begitu saja melepaskannya dari isu politik pembentukan selera sastra. Diakui atau tidak, bagaimanapun Jakarta masih tetap dianggap sebagai pusat kekuasaan hegemonik dalam kanonisasi nama dan karya seperti yang bisa dilihat dari orientasi publikasi karya yang selalu ke media massa terbitan Jakarta. Dalam konteks sayembara mengarang seperti yang dilaksanakan Dewan Kesenian Jakarta tersebut, para juri memiliki kekuasaan luar biasa untuk menentukan pembentukan selera sastra masyarakat sastra Indonesia. Karenanya bukankah pemilihan “siapa” yang akan menjadi juri sayembara juga sangat penting untuk dipermasalahkan, misalnya sudah mewakili generasi pengarang muda dan pengarang perempuankah komposisi para jurinya. Dan apa sajakah “kriteria” bagi pemilihan seorang juri untuk sayembara mengarang nasional seperti itu: hanya sastrawan senior sajakah; hanya para sastrawan dan akademisi sastra sajakah; atau melibatkan semua unsur dunia intelektual kita di luar masyarakat sastra (jurnalis, perupa, pemusik, politikus, dsb). Kejelasan prosedur seperti ini, saya pikir, akan membuat penjurian sebuah sayembara mengarang nasional menjadi lebih profesional, bisa lebih diterima banyak golongan, bisa dihindarkan dari idiosinkrasi selera pribadi atau golongan kecil (komunitas tertentu), dan karenanya akan menjadi berbobot secara kritis.

Politik kepentingan tidak mungkin tidak mewarnai sistem penjurian sebuah sayembara mengarang nasional, apalagi dalam kondisi sebuah sastra nasional yang tidak memiliki tradisi kritik sastra yang bersejarah panjang. Berkaitan dengan politik sayembara sastra ini ada baiknya saya ceritakan sebagai penutup esei ini sebuah anekdot menarik dari khazanah sastra internasional tentang filsuf-cum-novelis-cum-dramawan Eksistensialis Perancis Jean-Paul Sartre dan Pablo Neruda. Akademi Swedia yang tiap tahun memilih seorang sastrawan bangsa apa saja – yang karya-karyanya dianggap memajukan kemanusiaan manusia-manusia penghuni planet manusia ini – untuk jadi “pemenang” hadiah sastra paling mahal di galaksi ini, yaitu Hadiah Nobel, memutuskan untuk memilih Jean-Paul Sartre dari Perancis. Bisa dibayangkan betapa hebatnya peruntungan yang jatuh ke kepala sastrawan-filsuf yang suka menulis karyanya di café ini! Bukan hanya jumlah duitnya yang bisa untuk beli sebuah pulau di sebuah kepulauan tropis itu, tapi terutama keabadian namanya dalam konstelasi para pujangga besar yang pernah dikenal peradaban manusia! Tapi apa yang terjadi? Sartre menolaknya! Jean-Paul Sartre menolak “anugerah” Hadiah Nobel untuk Sastra tahun itu! Apa Sartre sudah gila? Apa mungkin cacat matanya membuat saraf otaknya tidak mampu lagi bekerja normal, seperti para sastrawan-Nobel lain yang normal itu? Entahlah, tapi yang pasti Sartre tetap menolak Hadiah Nobelnya sampai dia meninggal dunia. Kita tentu bertanya-tanya: kenapa Sartre menolak Hadiah Nobelnya? Apa sebabnya?

Menurut yang empunya cerita, konon hanya ada dua alasan yang diberikan Jean-Paul Sartre untuk menolak menerima Hadiah Nobel Sastra untuk tahun 1964 itu: pertama, bagi Sartre seharusnya penyair Komunis dari Chile bernama Pablo Neruda yang lebih pantas untuk mendapat Hadiah Nobel Sastra tahun itu, dan kedua, Sartre tidak mau karyanya dibaca hanya karena dia menang Hadiah Nobel yang nota bene, menurutnya, merupakan produk/simbol dari masyarakat borjuis-kapitalis yang direpresentasikan oleh Akademi Swedia itu sendiri. Itulah sebabnya juga, kata Sartre, dari semua pemenang Hadiah Nobel Sastra asal Uni Soviet, para sastrawan yang menentang Partai Komunis Uni Soviet yang lebih banyak mendapat Hadiah Nobel Sastra! Nah.