Archive for 01/02/2013

oleh Saut Situmorang

Kalau menilik istilah “ruang publik” secara sepintas lalu, maka sudah merupakan sebuah truisme untuk menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengannya adalah tempat-tempat, biasanya dalam sebuah kota, yang dibuat dan disediakan untuk dipakai oleh masyarakat umum, tanpa membedakan jenis gender, umur, kelas sosial, agama sampai etnisitas. Dan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh publik pemakai tempat-tempat seperti itu pun beragam, mulai dari yang sekedar mencari tempat teduh dan rileks, tempat berolah raga sampai berpacaran. Taman kota biasanya merupakan tempat yang selalu muncul dalam ingatan kita kalau kita bicara soal “ruang publik” itu. Tentu saja taman kota bukan merupakan satu-satunya tempat yang khusus disediakan oleh pemerintah lokal untuk dipakai oleh penduduk kota masing-masing, alun-alun, trotoar jalan, dan tanah lapang juga termasuk sebagai “ruang publik”. Tidak adanya biaya masuk/pakai yang dipungut merupakan ciri umum semua tempat yang kita sebut sebagai “ruang publik” itu.

Sekarang, apakah “ruang publik” itu memang benar-benar ruang “publik”? Apakah tempat-tempat yang dibuat dan disediakan oleh pemerintah lokal untuk dipakai oleh masyarakat umum itu memang benar-benar “tempat umum”, tempat siapa saja. Apakah masyarakat umum memang benar-benar memiliki tempat-tempat yang disebut sebagai “ruang publik” itu, atau ada arti lain dari istilah yang kelihatannya tidak punya maksud-maksud tertentu lain apapun itu?

Bagaimanapun “netral”nya istilah “ruang publik” terdengar di telinga kita, dan bagaimanapun “universal”nya terkesan keberadaannya baik di budaya Timur maupun Barat, kita tidak bisa memicingkan mata dari realitas perbedaan latar sosial-politik-kultural dari istilah “ruang publik” di budaya Timur dan Barat. Maksud saya, kita tidak bisa menerima arti dari istilah “ruang publik” sama seperti maksud istilah ini di budaya Barat. Ideologi bahasa yang dipengaruhi oleh latar sosial-politik-kultural masing-masing peradaban sangat menentukan maksud dari istilah tersebut di Indonesia dan budaya Barat. Kontekstualisme arti mesti kita perhitungkan untuk lebih memahami bagaimana istilah “ruang publik” dipakai di kedua budaya yang memang unik dan berbeda satu sama lain itu.

Istilah “ruang publik”, mau tidak mau, membawa kita ke konsep demokrasi, sebuah kondisi kehidupan di mana masyarakat umum atau “publik” memegang peranan yang sangat penting. Konsep demokrasi mengisyaratkan bahwa kekuasaan politik yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kekuasaan yang memang benar-benar berasal dari masyarakat itu sendiri demi kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat memiliki kekuasaan mengawasi tepat-tidaknya kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh siapapun yang mereka pilih untuk melakukannya. Masyarakat umum atau publik memiliki kekuasaan politik paling tinggi dalam sebuah kondisi kehidupan yang disebut sebagai demokrasi.

Dengan latar belakang kondisi kehidupan politik seperti ini maka istilah “ruang publik” bagi tempat-tempat yang dibuat dan disediakan untuk kepentingan masyarakat umum tentu akan berbeda dengan kalau istilah itu dipakai di sebuah kondisi kehidupan yang tidak demokrasi. Kesamaan istilah tidak menunjukkan kepada kita perbedaan pengertian ini, tentu saja. Di sinilah problemalitas pemaknaan akan terjadi kalau istilah “ruang publik” yang nampaknya “netral” dan “jelas maksudnya” itu ingin kita pakai untuk memahami relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam politik penyediaan tempat-tempat “umum” di Indonesia.

 

spanduk awas bahaya komunis_Bantul

 

Sebuah contoh yang bisa dijadikan ilustrasi bagi pernyataan saya di atas adalah apa yang saya lihat sendiri terjadi di ibukota negeri ini beberapa waktu yang lalu.

Di banyak tempat penting yang sebenarnya merupakan “ruang publik” di kota Jakarta, saya melihat begitu banyak spanduk yang berisi tulisan “anti narkoba” yang pembuatannya disponsori oleh pemerintah yang berkuasa dan kepolisian republik Indonesia. Tulisan-tulisan pada spanduk-spanduk yang rata-rata berukuran besar itu dengan sangat jelas menunjukkan sikap pemerintah dan kepolisian Indonesia yang anti atas keberadaan dan konsumsi narkoba di wilayah Indonesia. Ada spanduk yang menganjurkan untuk “membasmi bahaya narkoba mulai dari keluarga sendiri”, sementara yang lainnya berusaha keras untuk menyampaikan pesan betapa negatifnya bahaya narkoba tersebut karena bisa membawa pemakainya masuk ke dalam neraka! Rata-rata spanduk anti narkoba itu, seperti saya katakan di atas, merupakan pesan pesanan dari pemerintah yang sedang berkuasa dan kepolisian republik Indonesia.

Bagi saya keberadaan spanduk-spanduk tersebut dan isi teks tulisan yang dibuat sengaja agar mudah dilihat mata menimbulkan problemalitas. Terlepas dari maksud baik apa yang memang ingin disampaikan kepada masyarakat umum khususnya penduduk kota Jakarta, keberadaan spanduk-spanduk itu di beberapa “ruang publik” utama kota Jakarta menunjukkan bahwa pemakaian “ruang publik” masih sangat didominasi oleh kepentingan non-publik, yaitu kepentingan pemerintah dan kepolisian. Kedua, isi teks-teks tulisan raksasa pada spanduk-spanduk raksasa yang digantung dari jembatan-jembatan penyeberangan atau dibentangkan di sekitar daerah trotoar jalan itu menimbulkan kesan seolah-olah “bahaya narkoba” merupakan bahaya yang sangat urgen, sangat penting dan mendesak untuk “dibasmi” dari wilayah republik ini. Tidak ada persoalan lain yang lebih penting dibanding masalah narkoba!

Reaksi saya setelah melihat spanduk-spanduk yang jelas bersifat propaganda politis tersebut, bahkan ada spanduk yang sampai kesasar ke dalam kompleks pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM), adalah keinginan untuk melawan. Saya ingin membuat spanduk-spanduk yang mirip segalanya, baik ukuran dan isi teks tulisannya, dengan spanduk-spanduk propaganda tersebut tapi kemudian kata “narkoba” pada tiap spanduk saya akan dicoret dengan tanda silang warna merah dan tepat di atasnya diberi kata baru, yaitu “korupsi”. Spanduk-spanduk saya itu lalu akan saya tempatkan di bawah tiap-tiap spanduk buatan pemerintah dan kepolisian Indonesia, khususnya yang ada di banyak “ruang publik” utama kota Jakarta, termasuk di halaman depan TIM, sebagai sebuah bacaan alternatif. Sayang, ide saya itu tidak bisa saya realisasikan karena berbagai alasan.

Reaksi saya itu bisa terjadi karena saya tidak melihat ada reaksi publik terhadap keberadaan spanduk-spanduk propaganda pemerintah dan kepolisian Indonesia di tempat-tempat yang dianggap sebagai “ruang publik”. Kenapa tidak ada terjadi reaksi publik meski publik yang memakai tempat-tempat di mana spanduk-spanduk tersebut dipajang pasti tiap hari akan berinteraksi dengannya lewat pandangan mata? Apakah tidak adanya reaksi publik tersebut menunjukkan bahwa publik memang setuju dengan pesan yang disampaikan spanduk-spanduk itu? Atau ada faktor lain yang lebih terkait pada isu minimnya kesadaran publik atas hak-haknya sebagai warganegara dan warga kota Jakarta?

Sebuah ilustrasi lain akan membuat isu kepemilikan “ruang publik”, saya yakin, menjadi lebih kompleks, lebih problematis.

Di kota Jogjakarta di akhir tahun 2001 lalu saya melihat banyak spanduk yang digantung di atas jalan-jalan umum dengan isi teks tulisan yang mempropagandakan kekerasan dan dihiasi dengan gambar-gambar yang merupakan simbol-simbol kekerasaan seperti senapan dan pedang. Pesan umum yang disampaikan spanduk-spanduk tersebut adalah betapa kematian demi tegaknya ajaran agama adalah sebuah kematian yang paling ideal, sebuah kematian yang akan langsung membawa ke kebahagian sorga selama-lamanya.

Kepercayaan kepada ajaran agama tertentu tentu saja merupakan hak asasi tiap-tiap manusia yang dilindungi oleh konstitusi negeri ini. Tapi masih relevankah isu hak asasi manusia dibicarakan dalam sebuah peristiwa di mana kekerasan dan teror diumumkan dengan begitu terbuka di “ruang publik”? Hanya sebuah kelompok publik sajakah yang jadi representasi kepemilikan “ruang publik”, di luar pemerintah dan kepolisian Indonesia? Apakah arti dari peristiwa “politik spanduk agama” macam begini? Dan kenapakah tidak ada reaksi baik dari pemerintah dan kepolisian Indonesia maupun dari kelompok-kelompok publik lainnya terhadap propaganda kekerasan dan teror di “ruang publik” oleh sebuah kelompok publik ini?

Isu kepemilikan “ruang publik”, bagi saya, adalah sebuah isu fundamental dalam kehidupan sehari-hari publik Indonesia. Di situ terdapat banyak persoalan kepentingan yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari isu ada tidaknya sebuah sistem pemerintahan yang demokratis mengatur kehidupan sehari-hari warganegara.

Dan seni sebagai produk individu atau komunitas yang merupakan anggota publik secara umum tidak terlepas dari realitas relasi kepentingan yang bertarung untuk mendominasi “ruang publik”. Keberadaan sebuah produk seni dalam sebuah galeri seni milik swasta pun, misalnya, tidak membuatnya tidak terpengaruh oleh isu kepemilikan “ruang publik”. Sebuah skandal seni yang terjadi di Jakarta akan jelas menggambarkan apa yang saya maksudkan di atas.

Di tahun 2002 lalu sebuah karya instalasi patung Dadang Christanto di halaman Bentara Budaya Jakarta mendapat protes oleh sekelompok anggota publik yang mengklaim dirinya sebagai representasi suara “warga setempat”, yaitu publik yang bertempat tinggal di sekitar lokasi di mana Bentara Budaya berada. Isu protes adalah pornografi yang diklaim kelompok dimaksud mereka saksikan pada bentuk patung-patung yang menyerupai figur manusia telanjang. Protes tersebut diterima dan patung-patung Dadang pun ditutupi kain. Tapi ternyata protes berlangsung terus hingga akhirnya patung-patung Dadang yang menyinggung perasaan itu mesti dipindahkan tempatnya dari halaman ke… gudang Bentara Budaya!

Bagi saya, skandal seni di atas dengan jelas menunjukkan betapa rumitnya problemalitas isu kepemilikan “ruang publik”, apalagi kalau berkaitan langsung dengan seni. Sebuah galeri seni adalah sebuah “ruang publik” sekaligus “bukan ruang publik”. Saya katakan merupakan “ruang publik” karena anggota publik mana saja bisa memasukinya, biasanya tanpa membayar, untuk menyaksikan karya seni yang dipamerkan untuk publik di galeri tersebut. Di sisi lain, sebuah galeri seni adalah sebuah tempat seni dipamerkan dan bukan sebuah alun-alun kota, misalnya, maka hanya aktivitas yang berhubungan dengan penikmatan seni saja yang dizinkan terjadi di dalamnya. Bisnis kaki lima, pengemis, pengamen sampai drama pacaran tidak akan kita temukan. Sebuah galeri seni pun umumnya didirikan dan dimiliki oleh seorang pemilik modal hingga statusnya adalah properti pribadi (private property), bukan properti publik (public property). Kedua sifat “ruang” seperti di atas yang umumnya menjadi karakter galeri seni membuat peristiwa skandal seni yang akhirnya hanya mengorbankan senimannya Dadang Christanto itu mungkin terjadi. Klaim atas kepemilikan “ruang publik” menjadi sebuah ketidakadilan karena sistem demokrasi yang mengatur kehidupan sehari-hari publik berdasarkan hukum absen sama sekali.

Dalam konteks “ruang publik” di Indonesia sebagai daerah tak bertuan (no man’s land), di mana pertarungan perebutan hak kepemilikan berlangsung antara pemerintah, kepolisian/TNI dan kelompok anggota publik tertentu, realitas the public space is a battleground adalah sebuah realitas politik ruang (politics of space) sehari-hari dan kita harus terus menerus menonton peristiwa pemerkosaan puisi tubuh kota oleh teks-teks vulgar sadomasokis yang mengatasnamakan kita semua sebagai publik.

Politik Sayembara Sastra

Posted: 01/02/2013 in Esei

nobelprizeoleh Saut Situmorang

 

Dalam kolom Kehidupan bertajuk “Bayang-bayang Perempuan Pengarang” (Kompas, Minggu 7 Maret 2004) tentang fenomena makin banyaknya jumlah pengarang fiksi berjenis kelamin perempuan bermunculan di Indonesia akhir-akhir ini, terutama dalam konteks Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2003 yang tiga pemenang utamanya adalah pengarang perempuan, terdapat kutipan pernyataan dari Sapardi Djoko Damono berikut ini: “Masa depan novel Indonesia ada di tangan perempuan, karena lelaki lebih bodoh dan malas membaca.” Beberapa tahun sebelumnya, dalam kesempatan publikasi pemenang Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta 1998 yaitu Saman karya Ayu Utami, yang kemudian dipasang sebagai blurb atau deskripsi promosional di sampul-belakang naskah yang diterbitkan itu, Sapardi Djoko Damono juga membuat pernyataan bombastis yang sensasional: “Dahsyat . . . memamerkan teknik komposisi yang – sepanjang pengetahuan saya – belum pernah dicoba pengarang lain di Indonesia, bahkan mungkin di negeri lain.”

Tapi apa yang sangat mengherankan saya adalah bahwa kedua pernyataan bombastis di atas justru datang dari, menurut Kompas dimaksud, seorang “tokoh kawakan”, “sastrawan sekaliber” Sapardi Djoko Damono – penyair, redaktur, eseis, penterjemah, profesor sastra, dan akhir-akhir ini, cerpenis – yang bahkan “telah terlibat dalam aktivitas [penjurian Sayembara Dewan Kesenian Jakarta] sejak tahun 1970-an.” Mengherankan juga karena sampai saat ini saya masih belum melihat adanya respons kritis dari masyarakat sastra Indonesia yang, paling tidak, berusaha memaksa Sapardi Djoko Damono untuk mengelaborasi pernyataan-pernyataan publiknya tersebut, lewat polemik di media massa misalnya. Masih hidupkah sastra kontemporer Indonesia?

Kita tentu saja tidak harus setuju dengan kedua pernyataan Sapardi Djoko Damono tersebut, apalagi kalau diingat bahwa karya-karya para pengarang perempuan yang dirujuknya itu adalah karya-karya yang “dipilihnya” sebagai pemenang dalam dua Sayembara Dewan Kesenian Jakarta di mana dia merupakan salah seorang jurinya. Dia memang memiliki kewajiban untuk mempertahankan/membela karya-karya yang dimenangkannya itu di hadapan publik sastra Indonesia.

Apa yang mesti kita pertanyakan adalah bombasme kata-kata yang kelihatan memang sengaja dipakai Sapardi Djoko Damono untuk membuat kontroversial sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa yang mesti dibuat sensasi. Dari kelima pemenang Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2003, terdapat dua orang pengarang laki-laki, yaitu Gus tf Sakai dan Pandu Abdurrahman Hamzah. Berdasarkan fakta ini, kita bisa mempertanyakan Sapardi di manakah relevansi pernyataannya bahwa “masa depan novel Indonesia ada di tangan perempuan, karena lelaki lebih bodoh dan malas membaca.” Seandainyapun kelima pemenang Sayembara tersebut berjenis kelamin perempuan semuanya, tetap masih terasa sangat mengada-ada untuk membuat klaim bahwa “masa depan novel Indonesia ada di tangan [pengarang] perempuan” Indonesia, seolah-olah naskah novel mereka yang kebetulan dimenangkan itu akan dengan pasti mengakibatkan suatu perubahan hakiki dalam dunia novel kontemporer Indonesia. Blurb dari pernyataan Sapardi pada sampul-belakang novel Saman Ayu Utami seperti yang saya kutip di awal esei ini bisa juga kita pertanyakan secara sederhana begini: “Teknik komposisi” yang bagaimanakah yang sebenarnya dipamerkan oleh Saman yang – sepanjang pengetahuan Sapardi Djoko Damono – belum pernah dicoba pengarang lain di Indonesia, bahkan mungkin di negeri lain itu? “Teknik komposisi” dalam pengertian narasi narsistik-masturbatori atas genitalia perempuankah (yang menghasilkan voyeurisme katarsis) yang dimaksudkan juri-cum-pengarang laki-laki ini? Kemudian, di manakah relevansi “pengetahuan [sastra]” seorang Sapardi Djoko Damono dengan “kedahsyatan” novel Ayu Utami itu? Dalam kata lain, siapakah yang bisa menjamin bahwa “pengetahuan [sastra]” Sapardi Djoko Damono memang merupakan pengetahuan standar atas novel, apalagi kalau kita kaitkan hal ini dengan klaimnya yang lain bahwa “[pengarang] lelaki [Indonesia] lebih bodoh dan malas membaca”?!

Problem sastra Indonesia saat ini adalah para penulis berjenis kelamin laki-laki yang karena usia tua jadi sudah mulai pikun kemampuan berbahasanya. Dari kedua pernyataan Sapardi Djoko Damono di atas terlihat bahwa Sapardi sering lupa bahwa “seleranya” sebagai seorang juri sayembara BUKAN mewakili selera mayoritas pemikir sastra Indonesia. Dalam konteks sebuah sayembara, beda juri/generasi tentu akan beda selera bacaannya dan tidak mustahil untuk tidak menghasilkan beda pemenang. Di sisi lain, sikap yang seolah-olah mendukung pengarang perempuan seperti yang ditunjukkan pernyataan-pernyataan Sapardi tersebut bisa juga dicurigai sebagai cuma sebuah refleksi sisa-sisa sikap patronising pengarang laki-laki tua terhadap para pengarang perempuan muda yang tiba-tiba menjamur jumlahnya dibanding periode sebelumnya, periode di mana para pengarang patriarch ini sedang jaya-jayanya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa timbulnya sikap ini disebabkan adanya rasa ketakutan/kecemasan Oedipal terhadap eksistensi para penulis laki-laki muda yang akan menjadikan mereka tinggal sejarah, sekedar pengisi daftar who’s who di mata pelajaran sastra sekolah menengah misalnya, maka mereka lebih bisa “menerima” para pengarang perempuan muda yang lantas mereka puja-puja.

Sebuah sayembara mengarang nasional seperti yang dilakukan Dewan Kesenian Jakarta tentu memiliki efek berskala nasional juga pada pamor pengarang-pemenang dan karyanya, apalagi kalau mendapat ekspose khusus media massa nasional, dan oleh karena itu kita tidak bisa begitu saja melepaskannya dari isu politik pembentukan selera sastra. Diakui atau tidak, bagaimanapun Jakarta masih tetap dianggap sebagai pusat kekuasaan hegemonik dalam kanonisasi nama dan karya seperti yang bisa dilihat dari orientasi publikasi karya yang selalu ke media massa terbitan Jakarta. Dalam konteks sayembara mengarang seperti yang dilaksanakan Dewan Kesenian Jakarta tersebut, para juri memiliki kekuasaan luar biasa untuk menentukan pembentukan selera sastra masyarakat sastra Indonesia. Karenanya bukankah pemilihan “siapa” yang akan menjadi juri sayembara juga sangat penting untuk dipermasalahkan, misalnya sudah mewakili generasi pengarang muda dan pengarang perempuankah komposisi para jurinya. Dan apa sajakah “kriteria” bagi pemilihan seorang juri untuk sayembara mengarang nasional seperti itu: hanya sastrawan senior sajakah; hanya para sastrawan dan akademisi sastra sajakah; atau melibatkan semua unsur dunia intelektual kita di luar masyarakat sastra (jurnalis, perupa, pemusik, politikus, dsb). Kejelasan prosedur seperti ini, saya pikir, akan membuat penjurian sebuah sayembara mengarang nasional menjadi lebih profesional, bisa lebih diterima banyak golongan, bisa dihindarkan dari idiosinkrasi selera pribadi atau golongan kecil (komunitas tertentu), dan karenanya akan menjadi berbobot secara kritis.

Politik kepentingan tidak mungkin tidak mewarnai sistem penjurian sebuah sayembara mengarang nasional, apalagi dalam kondisi sebuah sastra nasional yang tidak memiliki tradisi kritik sastra yang bersejarah panjang. Berkaitan dengan politik sayembara sastra ini ada baiknya saya ceritakan sebagai penutup esei ini sebuah anekdot menarik dari khazanah sastra internasional tentang filsuf-cum-novelis-cum-dramawan Eksistensialis Perancis Jean-Paul Sartre dan Pablo Neruda. Akademi Swedia yang tiap tahun memilih seorang sastrawan bangsa apa saja – yang karya-karyanya dianggap memajukan kemanusiaan manusia-manusia penghuni planet manusia ini – untuk jadi “pemenang” hadiah sastra paling mahal di galaksi ini, yaitu Hadiah Nobel, memutuskan untuk memilih Jean-Paul Sartre dari Perancis. Bisa dibayangkan betapa hebatnya peruntungan yang jatuh ke kepala sastrawan-filsuf yang suka menulis karyanya di café ini! Bukan hanya jumlah duitnya yang bisa untuk beli sebuah pulau di sebuah kepulauan tropis itu, tapi terutama keabadian namanya dalam konstelasi para pujangga besar yang pernah dikenal peradaban manusia! Tapi apa yang terjadi? Sartre menolaknya! Jean-Paul Sartre menolak “anugerah” Hadiah Nobel untuk Sastra tahun itu! Apa Sartre sudah gila? Apa mungkin cacat matanya membuat saraf otaknya tidak mampu lagi bekerja normal, seperti para sastrawan-Nobel lain yang normal itu? Entahlah, tapi yang pasti Sartre tetap menolak Hadiah Nobelnya sampai dia meninggal dunia. Kita tentu bertanya-tanya: kenapa Sartre menolak Hadiah Nobelnya? Apa sebabnya?

Menurut yang empunya cerita, konon hanya ada dua alasan yang diberikan Jean-Paul Sartre untuk menolak menerima Hadiah Nobel Sastra untuk tahun 1964 itu: pertama, bagi Sartre seharusnya penyair Komunis dari Chile bernama Pablo Neruda yang lebih pantas untuk mendapat Hadiah Nobel Sastra tahun itu, dan kedua, Sartre tidak mau karyanya dibaca hanya karena dia menang Hadiah Nobel yang nota bene, menurutnya, merupakan produk/simbol dari masyarakat borjuis-kapitalis yang direpresentasikan oleh Akademi Swedia itu sendiri. Itulah sebabnya juga, kata Sartre, dari semua pemenang Hadiah Nobel Sastra asal Uni Soviet, para sastrawan yang menentang Partai Komunis Uni Soviet yang lebih banyak mendapat Hadiah Nobel Sastra! Nah.