The Public Space is a Battleground

Posted: 01/02/2013 in Esei

oleh Saut Situmorang

Kalau menilik istilah “ruang publik” secara sepintas lalu, maka sudah merupakan sebuah truisme untuk menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengannya adalah tempat-tempat, biasanya dalam sebuah kota, yang dibuat dan disediakan untuk dipakai oleh masyarakat umum, tanpa membedakan jenis gender, umur, kelas sosial, agama sampai etnisitas. Dan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh publik pemakai tempat-tempat seperti itu pun beragam, mulai dari yang sekedar mencari tempat teduh dan rileks, tempat berolah raga sampai berpacaran. Taman kota biasanya merupakan tempat yang selalu muncul dalam ingatan kita kalau kita bicara soal “ruang publik” itu. Tentu saja taman kota bukan merupakan satu-satunya tempat yang khusus disediakan oleh pemerintah lokal untuk dipakai oleh penduduk kota masing-masing, alun-alun, trotoar jalan, dan tanah lapang juga termasuk sebagai “ruang publik”. Tidak adanya biaya masuk/pakai yang dipungut merupakan ciri umum semua tempat yang kita sebut sebagai “ruang publik” itu.

Sekarang, apakah “ruang publik” itu memang benar-benar ruang “publik”? Apakah tempat-tempat yang dibuat dan disediakan oleh pemerintah lokal untuk dipakai oleh masyarakat umum itu memang benar-benar “tempat umum”, tempat siapa saja. Apakah masyarakat umum memang benar-benar memiliki tempat-tempat yang disebut sebagai “ruang publik” itu, atau ada arti lain dari istilah yang kelihatannya tidak punya maksud-maksud tertentu lain apapun itu?

Bagaimanapun “netral”nya istilah “ruang publik” terdengar di telinga kita, dan bagaimanapun “universal”nya terkesan keberadaannya baik di budaya Timur maupun Barat, kita tidak bisa memicingkan mata dari realitas perbedaan latar sosial-politik-kultural dari istilah “ruang publik” di budaya Timur dan Barat. Maksud saya, kita tidak bisa menerima arti dari istilah “ruang publik” sama seperti maksud istilah ini di budaya Barat. Ideologi bahasa yang dipengaruhi oleh latar sosial-politik-kultural masing-masing peradaban sangat menentukan maksud dari istilah tersebut di Indonesia dan budaya Barat. Kontekstualisme arti mesti kita perhitungkan untuk lebih memahami bagaimana istilah “ruang publik” dipakai di kedua budaya yang memang unik dan berbeda satu sama lain itu.

Istilah “ruang publik”, mau tidak mau, membawa kita ke konsep demokrasi, sebuah kondisi kehidupan di mana masyarakat umum atau “publik” memegang peranan yang sangat penting. Konsep demokrasi mengisyaratkan bahwa kekuasaan politik yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kekuasaan yang memang benar-benar berasal dari masyarakat itu sendiri demi kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat memiliki kekuasaan mengawasi tepat-tidaknya kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh siapapun yang mereka pilih untuk melakukannya. Masyarakat umum atau publik memiliki kekuasaan politik paling tinggi dalam sebuah kondisi kehidupan yang disebut sebagai demokrasi.

Dengan latar belakang kondisi kehidupan politik seperti ini maka istilah “ruang publik” bagi tempat-tempat yang dibuat dan disediakan untuk kepentingan masyarakat umum tentu akan berbeda dengan kalau istilah itu dipakai di sebuah kondisi kehidupan yang tidak demokrasi. Kesamaan istilah tidak menunjukkan kepada kita perbedaan pengertian ini, tentu saja. Di sinilah problemalitas pemaknaan akan terjadi kalau istilah “ruang publik” yang nampaknya “netral” dan “jelas maksudnya” itu ingin kita pakai untuk memahami relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam politik penyediaan tempat-tempat “umum” di Indonesia.

 

spanduk awas bahaya komunis_Bantul

 

Sebuah contoh yang bisa dijadikan ilustrasi bagi pernyataan saya di atas adalah apa yang saya lihat sendiri terjadi di ibukota negeri ini beberapa waktu yang lalu.

Di banyak tempat penting yang sebenarnya merupakan “ruang publik” di kota Jakarta, saya melihat begitu banyak spanduk yang berisi tulisan “anti narkoba” yang pembuatannya disponsori oleh pemerintah yang berkuasa dan kepolisian republik Indonesia. Tulisan-tulisan pada spanduk-spanduk yang rata-rata berukuran besar itu dengan sangat jelas menunjukkan sikap pemerintah dan kepolisian Indonesia yang anti atas keberadaan dan konsumsi narkoba di wilayah Indonesia. Ada spanduk yang menganjurkan untuk “membasmi bahaya narkoba mulai dari keluarga sendiri”, sementara yang lainnya berusaha keras untuk menyampaikan pesan betapa negatifnya bahaya narkoba tersebut karena bisa membawa pemakainya masuk ke dalam neraka! Rata-rata spanduk anti narkoba itu, seperti saya katakan di atas, merupakan pesan pesanan dari pemerintah yang sedang berkuasa dan kepolisian republik Indonesia.

Bagi saya keberadaan spanduk-spanduk tersebut dan isi teks tulisan yang dibuat sengaja agar mudah dilihat mata menimbulkan problemalitas. Terlepas dari maksud baik apa yang memang ingin disampaikan kepada masyarakat umum khususnya penduduk kota Jakarta, keberadaan spanduk-spanduk itu di beberapa “ruang publik” utama kota Jakarta menunjukkan bahwa pemakaian “ruang publik” masih sangat didominasi oleh kepentingan non-publik, yaitu kepentingan pemerintah dan kepolisian. Kedua, isi teks-teks tulisan raksasa pada spanduk-spanduk raksasa yang digantung dari jembatan-jembatan penyeberangan atau dibentangkan di sekitar daerah trotoar jalan itu menimbulkan kesan seolah-olah “bahaya narkoba” merupakan bahaya yang sangat urgen, sangat penting dan mendesak untuk “dibasmi” dari wilayah republik ini. Tidak ada persoalan lain yang lebih penting dibanding masalah narkoba!

Reaksi saya setelah melihat spanduk-spanduk yang jelas bersifat propaganda politis tersebut, bahkan ada spanduk yang sampai kesasar ke dalam kompleks pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM), adalah keinginan untuk melawan. Saya ingin membuat spanduk-spanduk yang mirip segalanya, baik ukuran dan isi teks tulisannya, dengan spanduk-spanduk propaganda tersebut tapi kemudian kata “narkoba” pada tiap spanduk saya akan dicoret dengan tanda silang warna merah dan tepat di atasnya diberi kata baru, yaitu “korupsi”. Spanduk-spanduk saya itu lalu akan saya tempatkan di bawah tiap-tiap spanduk buatan pemerintah dan kepolisian Indonesia, khususnya yang ada di banyak “ruang publik” utama kota Jakarta, termasuk di halaman depan TIM, sebagai sebuah bacaan alternatif. Sayang, ide saya itu tidak bisa saya realisasikan karena berbagai alasan.

Reaksi saya itu bisa terjadi karena saya tidak melihat ada reaksi publik terhadap keberadaan spanduk-spanduk propaganda pemerintah dan kepolisian Indonesia di tempat-tempat yang dianggap sebagai “ruang publik”. Kenapa tidak ada terjadi reaksi publik meski publik yang memakai tempat-tempat di mana spanduk-spanduk tersebut dipajang pasti tiap hari akan berinteraksi dengannya lewat pandangan mata? Apakah tidak adanya reaksi publik tersebut menunjukkan bahwa publik memang setuju dengan pesan yang disampaikan spanduk-spanduk itu? Atau ada faktor lain yang lebih terkait pada isu minimnya kesadaran publik atas hak-haknya sebagai warganegara dan warga kota Jakarta?

Sebuah ilustrasi lain akan membuat isu kepemilikan “ruang publik”, saya yakin, menjadi lebih kompleks, lebih problematis.

Di kota Jogjakarta di akhir tahun 2001 lalu saya melihat banyak spanduk yang digantung di atas jalan-jalan umum dengan isi teks tulisan yang mempropagandakan kekerasan dan dihiasi dengan gambar-gambar yang merupakan simbol-simbol kekerasaan seperti senapan dan pedang. Pesan umum yang disampaikan spanduk-spanduk tersebut adalah betapa kematian demi tegaknya ajaran agama adalah sebuah kematian yang paling ideal, sebuah kematian yang akan langsung membawa ke kebahagian sorga selama-lamanya.

Kepercayaan kepada ajaran agama tertentu tentu saja merupakan hak asasi tiap-tiap manusia yang dilindungi oleh konstitusi negeri ini. Tapi masih relevankah isu hak asasi manusia dibicarakan dalam sebuah peristiwa di mana kekerasan dan teror diumumkan dengan begitu terbuka di “ruang publik”? Hanya sebuah kelompok publik sajakah yang jadi representasi kepemilikan “ruang publik”, di luar pemerintah dan kepolisian Indonesia? Apakah arti dari peristiwa “politik spanduk agama” macam begini? Dan kenapakah tidak ada reaksi baik dari pemerintah dan kepolisian Indonesia maupun dari kelompok-kelompok publik lainnya terhadap propaganda kekerasan dan teror di “ruang publik” oleh sebuah kelompok publik ini?

Isu kepemilikan “ruang publik”, bagi saya, adalah sebuah isu fundamental dalam kehidupan sehari-hari publik Indonesia. Di situ terdapat banyak persoalan kepentingan yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari isu ada tidaknya sebuah sistem pemerintahan yang demokratis mengatur kehidupan sehari-hari warganegara.

Dan seni sebagai produk individu atau komunitas yang merupakan anggota publik secara umum tidak terlepas dari realitas relasi kepentingan yang bertarung untuk mendominasi “ruang publik”. Keberadaan sebuah produk seni dalam sebuah galeri seni milik swasta pun, misalnya, tidak membuatnya tidak terpengaruh oleh isu kepemilikan “ruang publik”. Sebuah skandal seni yang terjadi di Jakarta akan jelas menggambarkan apa yang saya maksudkan di atas.

Di tahun 2002 lalu sebuah karya instalasi patung Dadang Christanto di halaman Bentara Budaya Jakarta mendapat protes oleh sekelompok anggota publik yang mengklaim dirinya sebagai representasi suara “warga setempat”, yaitu publik yang bertempat tinggal di sekitar lokasi di mana Bentara Budaya berada. Isu protes adalah pornografi yang diklaim kelompok dimaksud mereka saksikan pada bentuk patung-patung yang menyerupai figur manusia telanjang. Protes tersebut diterima dan patung-patung Dadang pun ditutupi kain. Tapi ternyata protes berlangsung terus hingga akhirnya patung-patung Dadang yang menyinggung perasaan itu mesti dipindahkan tempatnya dari halaman ke… gudang Bentara Budaya!

Bagi saya, skandal seni di atas dengan jelas menunjukkan betapa rumitnya problemalitas isu kepemilikan “ruang publik”, apalagi kalau berkaitan langsung dengan seni. Sebuah galeri seni adalah sebuah “ruang publik” sekaligus “bukan ruang publik”. Saya katakan merupakan “ruang publik” karena anggota publik mana saja bisa memasukinya, biasanya tanpa membayar, untuk menyaksikan karya seni yang dipamerkan untuk publik di galeri tersebut. Di sisi lain, sebuah galeri seni adalah sebuah tempat seni dipamerkan dan bukan sebuah alun-alun kota, misalnya, maka hanya aktivitas yang berhubungan dengan penikmatan seni saja yang dizinkan terjadi di dalamnya. Bisnis kaki lima, pengemis, pengamen sampai drama pacaran tidak akan kita temukan. Sebuah galeri seni pun umumnya didirikan dan dimiliki oleh seorang pemilik modal hingga statusnya adalah properti pribadi (private property), bukan properti publik (public property). Kedua sifat “ruang” seperti di atas yang umumnya menjadi karakter galeri seni membuat peristiwa skandal seni yang akhirnya hanya mengorbankan senimannya Dadang Christanto itu mungkin terjadi. Klaim atas kepemilikan “ruang publik” menjadi sebuah ketidakadilan karena sistem demokrasi yang mengatur kehidupan sehari-hari publik berdasarkan hukum absen sama sekali.

Dalam konteks “ruang publik” di Indonesia sebagai daerah tak bertuan (no man’s land), di mana pertarungan perebutan hak kepemilikan berlangsung antara pemerintah, kepolisian/TNI dan kelompok anggota publik tertentu, realitas the public space is a battleground adalah sebuah realitas politik ruang (politics of space) sehari-hari dan kita harus terus menerus menonton peristiwa pemerkosaan puisi tubuh kota oleh teks-teks vulgar sadomasokis yang mengatasnamakan kita semua sebagai publik.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s