Archive for May, 2014

Cover Buku Katrin_depanoleh Ahda Imran*

 

/1/

 Pascakolonialisme bukan sekadar sebuah deskripsi keadaan, tapi sebentuk perlawanan

 BEGITU tulis Katrin Bandel. Perempuan kulit putih yang suatu hari membaca anekdot Gayatri Spivak tentang lelaki borjuis kulit putih yang tak mau bicara sebab sterotip yang telah dilekatkan padanya sebagai keturunan bangsa penjajah. Katrin Bandel,  perempuan kulit putih kelas menengah Eropa itu, tiba-tiba merasa menjadi orang yang oleh Spivak diseru, “Kenapa Anda tidak mencoba untuk, sampai tingkat tertentu, menumbuhkan kemurkaan dalam diri Anda terhadap sejarah yang telah menuliskan naskah yang begitu keji, sehingga Anda tidak dapat bicara?”

Dari  “kemurkaan” yang dimaksud oleh pemikir pascakolonial termasyhur itu, Katrin meyakini bahwa pascakolonialisme lebih dari sekadar sebuah teori. Melainkan juga instrumen kesadaran untuk melawan. Bukan hanya melawan dan murka atas “naskah keji” yang dilekatkan padanya sebagai perempuan kulit putih—sebagaimana yang terkesan kuat dari apa yang dilontarkan Ulil Absar Abdallah (31 Maret 2010) dalam sebuah mailling-list yang menyebut esai Katrin, “Politik Sastra Komunitas Utan Kayu di Eropa”, sebagai praktik orientalisme dalam bentuknya yang sangat buruk. Tetapi juga pascakolonialisme yang dipakainya untuk melawan dan menguliti segenap produksi budaya yang dicurigai menjadi selubung berbagai hasrat kuasa dan dominasi, sebagaimana ditenggarainya terjadi dalam berbagai fenomena sastra di Indonesia.

Dengan meyakini pascakolonialitas semacam itu, menjadi lumrah bila Katrin lalu mengambil jalan yang berlainan dari kebanyakan kritikus sastra sekolahan lainnya dalam mempraktikan pascakolonialitas sebagai sebuah metode kritik. Di tangan Katrin,  pascakolonialitas tidak melulu diperlakukan sebagai pewarta yang mesti berjarak dan bersikap netral dalam mengungkap berbagai situasi pascakolonial; dampak atau jejak kolonialisme dalam politik identitas, relasi kuasa global, atau berbagai intensi kuasa di balik produksi pengetahuan.

Setidaknya inilah yang agaknya menyendirikan pemikiran Katrin dari sejumlah tulisan para kritikus sastra dan indonesianis yang termaktub dalam buku yang dieditori Keith Foulcher dan Tony Day, Clearing a Space: postcolonial of modern Indonesian literature (2002).  Meski dalam pengantar Edisi Indonesia  Sastra Indonesia Modern Kritik Postkolonial (2008), Manneke Budiman ada menyebut perlunya kritik postkolonial diposisikan sebagai bagian dari praksis dan bukan elitisme akademik baru, namun disebutkannya juga betapa tulisan-tulisan dalam buku itu diasumsikan mengambil “jarak aman” dari subjek kajian untuk menghindari terjadinya bias yang dapat melemahkan objektivitas kajian.

Dan Katrin Bandel tampaknya memilih berada di luar apa yang disebut Manneke dengan “jarak aman” itu, demi memosisikan pascakolonial sebagai bagian dari praksis dan melucutinya dari elitisme orang sekolahan yang kerap penuh ambivalensi—simpati pada mereka tersisihkan oleh sistem yang mendominasi sambil menikmati posisinya yang sejuk-nyaman yang disediakan oleh sistem itu. Kritik sastra pascakolonial yang diyakininya bisa menjadi suatu bentuk perlawanan lebih diartikulasikannya lagi lewat isu yang—bersama Saut Situmorang dan Joernal boemipoetra—selalu disuarakannya, yakni, politik sastra. Sebuah isu yang bersemangat menggugat hasrat dominasi dan kuasa yang berkerja dalam medan sosial sastra lewat berbagai strategi politik jaringan, produksi wacana, atau kecenderungan estetis. Sesuatu yang niscaya ada namun sebaliknya selalu disangkal.

Akhirnya, sebagai kritikus sastra sekaligus indonesianis perempuan, posisi Katrin Bandel menjadi unik sekaligus genting. Sulit ditemukan tulisannya yang tidak sekadar menggugat basa-basi relasi global yang dianggapnya menyelubungi berbagai ketidakadilan. Namun pula yang selalu menaruh kecurigaan besar setiap produksi wacana yang hanya hendak menjadi perayaan.  Atau perspektifnya yang kritis dalam kerumunan yang mengelilingi wacana dominan, bak seorang tokoh partai oposisi.

Termasuk ketika kerumunan itu terdiri dari para indonesianis. Di tengah para indonesianis yang berkerumun itu, Katrin seakan sedang membuktikan kebenaran yang menjadi telaah  kritis Shelley Walia (Edward Said and the Writing of History, 2001) atas pemikiran Edward Said terhadap Proyek Pencerahan, yakni, keluasan ilmu kolonialisme; produksi kebudayaan yang dirancang agar beroperasi dengan tujuan memeroleh kesepakatan dari si terjajah.

Pilihan Katrin untuk berada di luar “jarak aman”—tak berjarak bahkan ia berpihak—dalam mengoperasikan kritik sastra pascakolonial, tampaknya minta dimaknai sebagai bentuk penolakannya untuk mempraktikan apa yang lazimnya dilakukan oleh kebanyakan kritikus sekolahan dalam perlakuan mereka atas suatu teori, yakni, melulu teori untuk teori. Meski pascakolonialitas dipahami sebagai metode kritik yang menyaran pada kesadaran praksis demi membongkar idelogi kuasa di balik wacana yang dominan, namun umumnya mereka berupaya steril dari berbagai intensi di luar semangat mempraktikan teori untuk teori.

Intensi serupa inilah yang sebaliknya secara terang-terangan dihadirkan dalam tulisan-tulisan Katrin;  pascakolonialitas yang dibawa masuk ke dalam berbagai isu dan perdebatan sastra Indonesia kontemporer, dioperasikan ke dalam isu politik sastra sebagai bentuk perlawanan atas wacana yang dominan, bahkan dibawanya ke dalam kesehari-harian untuk mendeskripsikan bagaimana, pinjam istilah Frantz Fanon, rasialisasi pikiran hidup dan dirawat dalam masyarakat pascakolonial.

Pilihan berada di luar “jarak aman”, bahkan terkesan menjadi oposisi,  tentu saja membuat Katrin menjadi tak aman dari berbagai tudingan. Sebagai kritikus sastra dan indonesianis ia dianggap sudah terlibat masuk kelewat jauh ke dalam “rumah tangga” sastra Indonesia—yang semestinya ia duduk manis saja di ruang tamu sebagai pengamat yang netral dan berjarak. Sebagai kritikus, kritiknya—terutama terhadap “keberhasilan” Ayu Utami —dinilai sebagai praktik orientalisme dalam bentuknya yang buruk.  Di hadapan tudingan inilah dalam esainya “Jerman-Indonesia: Pertukaran Budaya dan Pascakolonialitas”, Katrin ada menulis, “Sebagai orang asing, khususnya orang Barat, sebaiknya saya memosisikan diri di mana?”

Alih-alih dibaca sebagai curhat yang sedih dari orang yang merasa serba salah, pertanyaan itu terasa lebih menekan sebagai bukti dari kondisi sastra Indonesia di tengah psiko-kultural masyarakat pascakolonial yang penuh ambivalensi. Penuh dengan orang sekolahan yang menjadi mimikri dan masih dirawatnya rasialisasi pikiran.

 

 /2/

BERISI  duapuluh esai dalam rentang waktu tujuh tahun (2006-2013), buku Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas (pustaha hariara, 2013) cukup memberi gambaran yang utuh ihwal perspektif pemikiran Katrin Bandel dalam sejumlah isu sastra (di) Indonesia. Termasuk gagasan dan perpektif pemikirannya dalam wacana pascakolonial; bagaimana mengoperasikannya dalam semangat gerakan politik sastra sebagai bentuk praksis perlawanan yang tidak sekadar membingkai-bingkai teori untuk teori. Tetapi, yang seraya itu pula memaktubkan beragam jejak pemikiran mereka yang berdiri di belakang teori pascakolonial; sebutlah, Deridean Gayatri Spivak, pascastrukturalis Foucault, atau ingatan pada relasi teori dan kesadaran kritis Edward Said .

Meski beberapa tulisan Katrin dalam buku ini membahas persoalan yang kini mulai surut, namun jejak pemikiran di dalamnya masih tetap aktual untuk diperbincangkan. Lebih dari sekadar memanggil ingatan pada ihwal ramainya perdebatan seksualitas dalam novel-novel pengarang perempuan Indonesia yang dirayakan dibawah label “sastra feminis, atau politik jaringan dalam medan sastra yang dimainkan Komunitas Utan Kayu (KUK) hingga ke Eropa.

Sejumlah esai Katrin tentang hal tersebut tetap menawarkan cara pandang dan argumen yang menarik. Terutama bila dipakai untuk menelaah bagaimana suatu objek wacana dirancang demi meneguhkan mekanisme dominasi. Sebutlah, seksualitas dan feminisme agar diimani dengan kerangka penafsiran ihwal kemajuan yang universal. Generalisasi dan kerangka penafsiran yang menggunakan standar tunggal, yang monolitik, dan mengabaikan kompleksitas gender dalam konteks historis, budaya, dan kelas.

Di antara duapuluh esai dalam buku ini, lebih dari separuhnya menyinggung novel Saman dan Larung Ayu Utami. Katrin mengepung kedua novel itu dari berbagai sudut;  mulai dari teks, gagasan seksualitas dan politik tubuh perempuan, politik jaringan yang membesarkannya hingga ke Eropa, pelabelannya sebagai karya sastra feminis dan pascakolonial, hingga telaahnya ke dalam gaya hidup dan pandangan Ayu Utami terhadap pembebasan seks.

Mengapa Katrin begitu nyinyir dan bersemangat menghabisi, bahkan menguliti Ayu Utami sehingga seakan tak ada seinci pun sesuatu yang berhubungan dengan novel Saman, Larung, dan sosok Ayu Utami yang luput dari hasrat Katrin untuk menghakiminya? Apakah ada yang salah ketika sebagai pengarang perempuan Ayu Utami menating pengalaman tubuh perempuan dalam seksualitas sebagai suatu pembebasan? Apakah itu hanya menjadi hak para pengarang lelaki sebagaimana Linus Suryadi AG mengangkatnya dalam novel yang begitu erotis Pengakuan Pariyem?

Pertanyaan itu lumrah mengemuka namun sekaligus mudah menggiring orang pada sejenis prasangka buruk, terlebih tanpa adanya pemahaman bahwa setiap dominasi akan senantiasa melahirkan penentangan. Dan penentangan dimaksud memiliki haknya yang  lebih besar untuk menjadi lumrah, manakala dominasi ditegakkan dengan wacana yang sesungguhnya sedang meneguhkan wacana kolonial. Dan sebagaimana wataknya wacana kolonial, dominasi selalu bekerja dengan sayup dan diam-diam.

Alih-alih melakukan penentangan atau penghakiman dengan bahasa moral dan agama, Katrin masuk menelisik ke dalam teks kedua novel. Pada bagian inilah, dengan menghampiri teks dalam adegan tokoh Shakuntala—yang oleh pula banyak kritikus ditaruh sebagai representasi gagasan Ayu Utami ihwal tubuh, seksualitas, relasi Timur-Barat—Katrin tak menemukan fakta dari pelabelan tersebut. Dengan pendekatan pascastrukturalis yang ketat, ia tak menemukan konteks apa pun dalam pemaknaan pembebasan hasrat tubuh serta seksualitas perempuan sebagai subjek otonom, yang melainkan dirinya dari konteks sosial-historis yang dianggapnya mengekang.

Reduksi atas konteks sosio-historis semacam ini dilakukan demi pembesaran pada satu-satunya ukuran yang ditaruh sebagai kesadaran yang universal. Kesadaran semacam inilah yang oleh Katrin dihadapkan pada apa yang sesungguhnya telah lama dikritisi oleh para pemikir pascakolonial, seperti kritikus feminis Chandra Talpande Mohanthy. Kesadaran yang meletakan perempuan dalam kenyataan yang monolitik, entitas yang homogen, seakan semua perempuan di muka bumi ini menghadapi persoalan yang sama. Kesadaran semacam inilah yang menindas kompleksitas dan menyembuyikan heteregonitas. Kesadaran yang dikontruksi oleh wacana kolonial. Dari konteks inilah Katrim sampai pada kesimpulan untuk menghakimi bahwa kedua novel Ayu Utami tersebut bukanlah karya pascakolonial.

Sebaliknya, ia menilai kedua novel itu justru sedang melanggengkan kuasa kolonial yang menumpang ke balik wacana feminisme.  Kedua novel itu seakan tengah menawarkan sugestifikasi kemajuan perempuan yang melulu mendasar pada pembebasan seksual sebagaimana diajarkan oleh feminisme Barat. Kuasa wacana kolonial di situ sedang ditegakkan sebagai mekanisme dominasi lewat selubung feminisme yang diimani oleh para perempuan kelas menengah perkotaan.

Katrin juga menghadapkan kedua novel Ayu Utami sebagai perbandingan dengan karya Pramoedya Ananta Toer (Gadis Pantai), Martin Alaida (Jamangilak Tak Pernah Menangis), Clara Ng (Dimsum Terakhir). Dalam pembahasan karya tersebut Katrin  mendekripsikan keluasan karya pascakolonialitas, atau yang berpotensi ke arah itu, yang bisa ditemukan lewat keberagaman konflik, identitas,  dan setting budaya yang berhadapan dengan relasi global—yang artinya tidak melulu ihwal perempuan urban dan apa yang mereka puja sebagai pembebasan seksualitas.

Sayangnya, kecuali di Mailling-List, kritik Katrin terhadap kedua novel Ayu Utami tersebut luput menjadi polemik yang berpotensi meluaskan diskursus pascakolonial. Agak aneh, memang, mengapa di antara sekian banyak kritikus sastra yang ramai memberi saweran pujian pada novel Ayu Utami tidak tertarik menanggapi Katrin. Setidaknya meladeninya dalam konteks cara pandang terhadap wacana dan praktik pascakolonial sebagai metode kritik.  Bila pun ada Katrin berpolemik itu terjadi dengan dua orang indonesianis di Majalah Orientierungen yang sulit diakses oleh publik sastra Indonesia

 

 /3/

KEDUA  novel Ayu Utami dan karya para pengarang perempuan yang mengangkat soal seputar seksualitas sebagai modus produksi baru yang dilekatkan pada isu feminisme—perempuan yang menjadi subjek otonom bagi pembebasan tubuhnya—agaknya menjadi bukti bagaimana sastra Indonesia begitu gugup berhadapan dengan kuasa wacana kolonial. Alih-alih mendaku memproduksi teks pascakolonial, yang terjadi adalah kesepakatan pada pembesaran wacana kolonial yang bergerak secara halus. Musababnya mungkin sederhana, kepercayaan yang kelewat besar pada mitos-mitos kemajuan yang diajarkan oleh produksi pengetahuan negara-negara kolonial. Dan inilah yang turut menjadi pangkal terus berlangsung ketidakadilan dalam relasi global.

Katrin Bandel, dengan pilihannya berada di luar “jarak aman”, di luar kerumunan kritikus sekolahan yang menjadi pemuja teori untuk teori, di luar kebiasaan para indonesianis yang duduk manis di ruang tamu rumah tangga sastra Indonesia; mewanti-wanti bagaimana idelogi kolonial itu bekerja dan menanamkan dominasi, bahkan otoritasnya, terhadap objek suatu wacana ke dalam masyarakat pascakolonial. Termasuk yang dilakukannya melalui lembaga-lembaga yang menjadi inventarisasi simbolik ideologi kolonial juru bicaranya. Lembaga yang bekerja secara halus mengkonversi modal ekonomi menjadi modal simbolik dan modal kultural.

Buku Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas menjadi menarik bukan hanya untuk melihat bagaimana sejumlah karya sastra Indonesia dengan beragam isunya di hadapkan pada wacana dan kritik pascakolonial, atau bagaimana pascakolonialitas itu dioperasikan sebagai suatu metode kritik yang praksis demi membongkar berbagai hasrat yang bersembunyi di balik produksi pengetahuan yang dianggap seksi—feminisme, politik identitas, tubuh dan seksualitas. Melainkan pula, bagaimana Katrin Bandel, seorang perempuan kulit putih yang terdidik sedang meluapkan “kemurkaannya”—sebagaimana diserukan Spivak—demi menghentikan “naskah keji” yang dilekatkan padanya sebagai keturunan bangsa penjajah.

Oleh sebab itulah, alih-alih memenuhi tugasnya sebagai seorang indonesianis yang seharusnya menjelaskan kebudayaan Indonesia kepada orang sebangsanya (Barat), Katrin lebih memilih membocorkan “rahasia-rahasia” idelogi kolonialisme global  (Barat) itu bekerja lewat produksi pengetahuan, dan bagaimana cara melawan mereka.***

Cilame, 19 Maret 2014

 

*Ahda Imran, penyair dan eseis, tinggal di Bandung

Esei ini merupakan makalah Ahda Imran dalam acara diskusi buku Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada 20 Maret 2014

 

 

orang orang lapar turun…

Posted: 28/05/2014 in Puisi

orang orang lapar turun dari gunung gunung
ke kota kota besar
seperti sungai sungai yang mengalir
ke lautan lebar.

gunung gunung masih hijau, hutan hutan masih penuh
burung burung masih berkicau
tapi orang orang lapar itu
sudah terdesak pagar pagar
beton villa villa rumah rumah mewah yang kekar kekar.
hijau gunung gunung
dan kicau burung burung
tak mampu mengusir rasa lapar yang menyakitkan,
suara tangis anak anak yang menjengkelkan, kebosanan
yang makin lama makin tak tertahankan.

orang orang lapar turun dari gunung gunung
ke kota kota besar seperti kawanan semut
yang keluar dari lobang tanah di bawah jendela.

sungai sungai yang mengalir
ke lautan lebar
dan semut semut
kembali ke gunung gunung
kembali ke lobang tanah di bawah jendela

tapi orang orang lapar itu
tak pernah kembali

tak ada yang peduli!

 

(Saut Situmorang)

 

boemipoetraCatatan boemipoetra:
 
Radityo Djadjoeri adalah keponakan Goenawan Mohamad yang paling getol berusaha menjatuhkan boemipoetra dengan segala cara, terutama dengan memakai fitnah dan dengan menciptakan tokoh-tokoh fiktif dalam semua mailing-list di mana perang antara boemipoetra vs TUK terjadi terutama di tahun 2007 lalu. Radityo Djadjoeri juga menciptakan puluhan mailing-list untuk misinya tersebut!
 
Penjahat internet (cyber-criminal) yang namanya sudah sangat terkenal di dunia mailing-list Indonesia ini pernah melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap boemipoetra, khususnya atas salah seorang redakturnya yaitu Saut Situmorang, terhadap seorang wartawan senior Indonesia, Farid Gaban. Farid Gaban akhirnya mengeluarkan Radityo Djadjoeri dari keanggotaan mailing-list tempat cybercrime itu dilakukan yaitu “jurnalisme” yang dikelola Farid Gaban.
 
Dalam “pengantar”nya di bawah, kembali Radityo Djadjoeri menyebar dusta, seperti biasanya. Bonnie Triyana, wartawan Jurnal Nasional (Jurnas) yang melakukan wawancara dengan Goenawan Mohamad di bawah SUDAH MENCABUT NAMANYA SEBAGAI PENANDATANGAN “Ode Kampung” dan mengumumkan pencabutan tersebut di mailing-list “Forum Pembaca KOMPAS” (kalau boemipoetra tidak salah nama lengkap mailing-list tersebut) SEBELUM wawancara di bawah dimuat di Jurnal Nasional!
 
Radityo Djadjoeri penjahat internet yang terkenal itu ditemukan mati di kamar mandi tempat tinggalnya akhir tahun lalu. Dia ditemukan beberapa hari setelah malaikat elmaut mencabut nyawanya yang hina itu. Keadilan itu memang indah!
 
 
NB:
 
boemipoetra tidak pernah diwawancarai baik oleh Bonnie Triyana maupun Jurnal Nasional (Jurnas) berkaitan dengan “polemik” seperti yang jadi isu dalam wawancara di bawah! Sampai hari ini! Begitulah politik “cover both sides” Pers Indonesia!!!
 
 
=========
 
 
 
Pengantar dari Radityo Djadjoeri:
 
Boni Triyana dari harian Jurnal Nasional (Jurnas) berhasil mewawancarai sastrawan Goenawan Mohamad (GM) sekait gonjang-ganjing di dunia sastra Indonesia bertajuk “Polemik Utan Kayu”. Uniknya, Boni sendiri adalah salah satu penanda tangan “Ode Kampung” – akar penjalar “perang panas” yang hingga kini masih berlangsung di dunia maya. GM tak keberatan menerimanya.
 
Sebagai seorang wartawan, Boni ingin semua orang melihat persoalan ini secara jernih dan tidak “kemrungsung”. Ia  juga merasa prihatin karena perdebatan yang muncul menyoal ini cenderung tidak sehat lagi, bahkan menjadi semacam ajang ledek-ledekan, saling caci dan menghina, tanpa nuansa intelektual sedikit pun. “Saya pikir, kini saatnya menghidupkan suasana polemik yang intelek seperti dulu lagi,” tutur Boni lewat e-mailnya. 
 
Berikut hasil wawancaranya yang dimuat Jurnal Nasional edisi 7 Oktober 2007 lalu:
 
————————————————————————————
 
 
 
Goenawan Mohamad: “Itu hanya corat-coret di tembok kakus!”
 
 
Goenawan Mohamad adalah orang Barat yang lahir di Batang, demikian  julukan yang pernah diberikan kepadanya oleh Hamid Basyaib.  Bagaimana pemikirannya tentang dinamika kesusasteraan Indonesia  saat ini: tentang serangan sekelompok sastrawan pada dirinya dan  Komunitas Utan Kayu yang ia dirikan? Bagaimana pula ia memaknai  perdebatan sastra yang pernah terjadi dulu dan sekarang?
 
Pendiri majalah TEMPO itu menuturkan pemikiran dan pengalamannya pada Jurnal Nasional di sela-sela kesibukannya di Komunitas Utan Kayu  dua pekan lalu.
 
 
Tanya:
Mas Goen, kini jagat sastra Indonesia diramaikan dengan  adanya polemik antara Sastrawan Ode Kampung yang menyerang  Komunitas Utan Kayu (KUK) sebagai salah satu pegiat aktivitas  kesenian di Jakarta. Apa tanggapan Anda?
 
Jawab:
Polemik itu kalau ada tukar menukar pendapat. Jadi kalau  tidak ada tukar menukar pendapat saya kira ya bukan polemik. Kalau  dulu seingat saya ada, semisal Ajip Rosidi menyerang Angkatan ‘45  karena dianggap kosmopolitan, dianggap tidak berakar pada daerah.  Terus Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat, Red) menyerang yang  disebutnya humanisme-universil, lantas Manifes (Manifes  Kebudayaan, Red) menyerang apa yang disebut realisme-sosialis,  prinsip-prinsip yang menurut saya penting, perdebatannya sangat penting. Apakah polemik berakhir dengan baik apa tidak itu soal  lain. Kemudian tentang sastra kontekstual pada era 1980-an, itu tak  terjadi polemik. Namun paling tidak diskusi itu melahirkan gagasan  baru.
 
Tanya:
Nah, yang sekarang bagaimana? Apakah ada ide-ide baru?
 
Jawab:
Kalau  saya begini, saya tidak melihat adanya ide yang baru dalam soal  ini. Itu yang saya dengar ya, karena saya belum baca semua. Saya  tak ada waktu. Kalau tidak ada yang gagasan baru berarti bukan  polemik. Kalau ada tuduhan dominasi yang dilakukan oleh satu komunitas, misal mereka tuduh  Utan Kayu, lantas apa buktinya? Apakah mereka bisa buktikan?
 
Tanya:
Dalam sejarah kesusasteraan kita selalu saja terjadi  polemik. Lantas Anda memaknai peristiwa yang terjadi sekarang  sebagai apa?
 
Jawab:
Apa dulu? Kalau polemik memang sering terjadi, kalau  maki-maki belum pernah terjadi. Dan itu tak pernah terjadi dalam  sejarah kita. Terlebih bila sifatnya memaki-maki, menyerang  pribadi. Jadi biarkan saja, karena menurut saya itu tak memunculkan  ide baru. Jadi biarkan saja. Dulu, polemik kebudayaan membikin  sejarah, manikebu membikin sejarah, terus sedikit-sedikit Ajip  Rosidi yang menyerang Angkatan 45 membikin sejarah. Sastra  kontekstual tidak membikin sejarah, tapi paling tidak mengajak  orang untuk kembali meninjau teori sastra. Kalau yang terjadi  sekarang saya belum melihatnya. Apakah itu layak didiskusikan?  Jangan-jangan malah nanti dalam lima tahun ke depan sudah tidak  lagi yang membahas persoalan ini.
 
Tanya:
Salah satu poin yang disebutkan dalam pernyataan Sastrawan Ode Kampung adalah melawan eksploitasi seksual dalam karya sastra. Dan itu, diarahkan kepada KUK?
 
Jawab:
Ini ada beberapa hal yah. Semisal apa yang dilakukan oleh Taufik Ismail sendiri, Chavchay Syaifulah dengan Media Indonesia sendiri dan apa yang dilakukan oleh apa itu… Boemipoetra (buletin yang dikelola oleh Wowok Hesti Prabowo, salah seorang penandatangan pernyataan Sastrawan Ode Kampung, Red) sendiri. Menurut saya berbeda-beda. Nah, Taufik itu lebih serius. Dalam artian dia layak ditanggapi. Terutama menyoal pornografi. Di sana ia mengkritik tentang peran erotisisme atau seksualitas dalam sastra. Dan itu adalah persoalan yang sah diperdebatkan dalam sastra. Dalam sejarahsastra itu sering terjadi. Bahwa di dalamnya juga terkandung caci-maki, boleh.
 
Tanya:
KUK dituduh sebagai komunitas sastra yang mengusung sastra kelamin? Orang menyebut salah satunya terdapat dalam karya Ayu Utami “Saman” yang mengandung unsur seksualitas?
 
Jawab:
Saman karya pertama Ayu Utami, pertama, itu bisa diperdebatkan tersendiri apakah itu suatu ekspresi seksualitas saja apakah ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Ayu Utami bukan berarti KUK dan KUK bukan berarti Ayu Utami. Sitok (Sitok Srengenge, Red), Nirwan (Nirwan Dewanto, Red) atau saya mungkin, apa begitu juga. Satu hal, seksualitas itu bagian dari kehidupan. Di dalam Mahabarata sampai dengan Saman itu selalu timbul. Di barat di timur, di China, Arab, Amerika Latin. Bahwa ada orang yang mengatakan itu bagian dari kehidupan ya lumrah, ada yang bilang tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang bilang KUK itu penganut mazhab kelamin itu tidak benar. Kalau soal eksploitasi seksual saya juga menolak. Saya belum mengerti apa yang mereka maksudkan dengan eksploitasi seks dan belum tanya mereka, tapi kalau saya ada di sana saya juga menolak hal itu. Tapi bukan berarti seks tidak boleh dibicarakan. Lihat saja Mahabarata, Injil pun membicarakan seks, baca saja Kidung Sulaiman, sangat erotis.
 
Tanya:
Maman S. Mahayana dalam satu tulisannya mengatakan bahwa seksualitas dalam karya sastra seibarat sekrup kecil dalam mesin kapitalisme. Bagaimana menurut pendapat Anda?
 
Jawab:
Itu sebetulnya lebih baik pakai contoh. Ini problem dalam dunia sastra kita sekarang ini, jarang ada kritik sastra yang serius yang dilengkapi dengan argumentasi dan contoh. Misalnya kritik Taufik Ismail pada Ayu Utami yang dikatakannya memelopori FAK atau Fiksi Alat Kelamin. Itu harus dibuktikan mana yang dimaksudkan. Harus dibuktikan, sehingga kita bisa berbicara. Kalau selama ini hanya generalisir seperti pernyataan Maman S. Mahayana itu bisa dikatakan ya bisa juga tidak. Pernyataan itu sama artinya dengan pernyataan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kapitalisme. Bisa ya bisa juga tidak. Jadi harus ada contohnya.
 
Tanya:
Selain soal seksualitas dalam karya sastra, KUK juga dituduh menerima bantuan dana asing dalam kegiatan-kegiatannya. Bagaimana Anda menanggapi kabar ini?
 
Jawab:
Itu problematis. Pertama dana asing itu datangnya kepada sastra atau prasarana sastra. Kedua dana asing itu belum tentu memengaruhi suatu produk. Misalnya, kalau pelukis Indonesia dibeli hak ciptanya oleh kolektor asing apakah itu namanya dipengaruhi oleh dan dana pembelian itu? Kalau kita berpikir analitis dan lepas dari kebencian, dari praduga-praduga, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kaum Demagog. Semisalnya, Universitas Indonesia dibiayai oleh dana asing, apakah hasil-hasilnya harus mengabdi pada asing juga? Kan juga tidak. Kalau anjuran saya sekarang ini yang penting, sudahlah, menulis saja yang bagus, menulis sastra yang bagus, menulis kritik (sastra) yang bagus. Jangan sampai waktu habis untuk mencaci maki.
 
Tanya:
Bukankah caci-maki juga termasuk ke dalam kebebasan berekspresi yang selama ini Anda perjuangkan?
 
Jawab:
Oh ya, betul. Bukan berarti saya melarang itu. Tapi saya hanya menganjurkan daripada buang waktu, lebih baik menulis sajalah yang bagus.
 
Tanya:
Anda dikenal sebagai pelaku sejarah, khususnya dalam sejarah pers Indonesia. Juga salah seorang penganjur kebebasan pers. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri?
 
Jawab:
Aaahh… saya ini tidak pernah mendeskripsikan diri saya sendiri (tertawa, Red). Karena saya tidak pernah tahu diri saya sendiri. Karena itu ada kata-kata yang penting dari Oracle di Delphi, ketahuilah diri Anda sendiri dan itu adalah proses yang tidak pernah selesai. Dan jangan-jangan tidak perlu juga diketahui.
 
Tanya:
Sebagai seorang sastrawan dan penulis yang telah berpengalaman dan cukup senior, bagaimana pendapat Anda terhadap generasi sastrawan muda zaman sekarang?
 
Jawab:
Saya kira mereka jauh lebih bagus dari generasi saya dan sebelumnya. Bacaan mereka lebih luas dan terbiasa dengan kerumitan pemikiran yang terjadi dalam dua- tigapuluh tahun terakhir, khususnya dalam pemikiran filsafat. Kalau dulu kalau saya bandingkan misalnya, tahun 1950-an, banyak orang yang bicara tentang eksistensialime tapi sebetulnya tidak banyak tahu. Yang mengerti banyak tentang itu hanya Arif Budiman, karena dia belajar filsafat. Juga sama halnya dengan realisme-sosialis di tahun 1960-an, menurut pendapat saya yang betul-betul mengerti itu cuma Pramoedya Ananta Toer. Sedangkan yang lain itu cuma ikut-ikut saja, dan mungkin tidak peduli juga.
 
Tanya:
Berkaitan dengan pemikiran Pramoedya Ananta Toer, dia pernah bilang bahwa sastra itu bertugas, punya fungsi yang praktis?
 
Jawab:
Saya setuju. Cuma tugasnya jangan diberi oleh orang lain. Jadi harus dari panggilan nurani sendiri. Dulu pertengkaran Lekra-Manikebu itu kan berkisar pada perdebatan sastra revolusioner yang sebetulnya ditentukan garisnya oleh partai (Partai Komunis Indonesia, Red). Dan itu yang terjadi di Uni Soviet dan China, jadi lebih banyak menyebabkan pembungkaman. Tapi karena dulu partai lebih banyak berkuasa ke dalam, jadi tidak banyak begitu dimengerti mengenai persoalan ini. Itu pengalaman di Uni Soviet ya, kontrol partai terhadap sastra itu begitu kuatnya. Jadi pada dasarnya memang Manikebu sepakat dengan pendapat sastra itu bertugas.
 
Dalam Manifes Kebudayaan kami menyatakan bahwa kami menerima humanisme universal. Jadi Manifes Kebudayaan tidak sepenuhnya pro humanisme-universal , sebagaimana kami tidak anti pada realisme-sosialis. Ada macam-macam realisme sosialis, kan orang tidak baca itu. Artinya kami menerima. Ada macam-macam realisme sosialis itu. Orang tidak baca itu. Nah, bukan berarti seperti film cowboy, ada penjahat harus dibunuh. Dan dalam Manifes Kebudayaan itu terkandung pemikiran-pemikiran sosialis yang lebih dalam daripada yang dikatakan orang.
 
Tanya:
Tapi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa polemik Manikebu versus Lekra seperti film cowboy yang Anda sebutkan tadi.
 
Jawab:
Itu karena sejarah tidak ditulis dengan benar. Kalau mau bicara polemik, harus dipelajari juga polemik yang berlangsung pada tahun 1920-an. Pendapat Pram, itu sama dengan pendapat Takdir (St Takdir Alisjahbana, STA) melawan pendapat Sanusi Pane soal sastra itu bekerja atau tidak. Nah, kemudian ada masalah seni untuk seni atau seni untuk masyarakat. Soal itu sudah selesai pada tahun 1950-an. Di tahun 1930-an itu antara Sanusi Pane dan STA, dan kemudian persis dilakukan oleh Pram.
 
Tanya:
Tapi kenapa Pram “menghabisi” STA di dalam tulisan-tulisannya yang dimuat oleh Bintang Timoer?
 
Jawab:
Nah, begini. Itu karena STA orangnya partai sosialis (Partai Sosialis Indonesia, PSI). Dan tentu saja cara-cara Pram dulu itu juga salah. Tapi nanti kalau saya bilang Pram salah Anda jadi marah, lagi… (tertawa)
 
Tanya:
Anda masih muda ketika turut menandatangani Manifes Kebudayaan. Sama halnya dengan beberapa sastrawan yang juga menandatangani pernyataan Sastrawan Ode Kampung. Kira-kira semangat apa yang mendorong Anda turut dalam manifes?
 
Jawab:
Semangat saya ingin menulis, menulis yang bagus dan tidak mau didikte oleh kekuasaan. Titik.
 
Tanya:
Sekuat apa sih tekanan kekuasaan pada saat itu?
 
Jawab:
Setelah Manifes dilarang berat, sangat berat. Saya pada waktu itu mau ikut rapat saja takut. Dan menulis pun harus pakai nama samaran. Pernah beberapa waktu lalu dalam email dikatakan oleh Tossi (Aboeprijadi Santoso, wartawan radio di Belanda, Red) bahwa Manikebu kan masih bisa melawan, itu tidak benar. Bahwa Lekra setelah itu(pasca pergolakan politik 1965-1970, Red) lebih menderita, bukan berarti Manikebu itu tak mengalami tekanan. Waktu itu (Orde Lama, Red) kan belum ada konsolidasi kekuasaan yang bisa menindas, hampir.
 
Waktu Orde Baru kan ada penindasan. Penindasan terhadap Lekra memang lebih dahsyat lagi. Tapi bibit-bibit pengekangan kebebasan berekspresi itu memang sudah terjadi sejak zaman demokrasi terpimpin. Jadi kalau Lekra atau Pramoedya tidak merasa bersalah itu saya sayangkan. Karena akhirnya suasana represif pada masa Orde Baru terus berlanjut. Beda Orde Lama dengan Orde Baru kan tidak banyak, kecuali yang satu sosialisme dan yang satu kapitalisme. Tapi demokrasinya tidak ada. Mochtar Loebis dipenjara sembilan tahun.
 
Kalau menurut saya kita harus mengakui bahwa kita semua salah dan generasi muda tak perlu melakukan itu lagi. Kalau tidak demikian, anak-anak muda memuja-muja kita, maka akan terjadi pengulangan. Karena intinya adalah intoleransi. Jadi sebetulnya yang diperjuangkan itu bukan kebebasan, tapi golongan saya tidak ditindas, dan golongan lain bisa ditindas. Nah kira-kira itu juga yang dikatakan oleh Pram, lawan revolusi harus ditindas.
 
Tahun 1970-an setelah banyak korban, saya termasuk orang yang menyadari bahwa perbedaan tidak harus diakhiri dengan memenjara orang. Apapun perbedaan itu. Pernah dulu saya menghadiri diskusi di rumahnya JCT Simorangkir, pemimpin umum Sinar Harapan, antara Nugroho Notosusanto dengan Wiratmo Soekito. Jangan lupa, waktu itu Nugroho Notosusanto menentang Manikebu. Ini yang tidak pernah ditulis oleh sejarah. Waktu itu Wiratmo menulis tentang kebebasan berekspresi.
 
Kepada Wiratmo, Nugroho mengatakan kalau begitu Anda akan mengijinkan puisinya Agam Wispi terbit. Wiratmo menjawab iya. Wiratmo mengutip Voltaire, “saya tidak setuju dengan pendapat kamu, tapi saya hormati hak kamu berpendapat”. Saya menyadari bahwa kita tidak boleh mengulangi lagi kesalahan.
 
Tanya:
Semangat menghargai perbedaan pendapat itu pula yang membuat Anda membiarkan pernyataan Sastrawan Ode Kampung?
 
Jawab:
Iya, betul. Saya diserang juga tidak apa-apa. Cuma jangan memfitnah.
 
Tanya:
Fitnah bagaimana maksud Anda?
 
Jawab:
Seperti yang ditulis oleh Chavchay itu di Media Indonesia mengenai pembukaan Bienale di KUK. Orang tidak ada yang mabok-mabok kok ditulis mabok-mabokan. Itu secara jurnalisme salah. Padahal disiplin jurnalisme itu adalah verifikasi.
 
Tanya:
Jadi Anda takkan melayani semua hal itu?
 
Jawab:
Tidak, itu saya anggap coretan tembok di kakus. Dalam beberapa wawancara juga saya katakan itu tidak penting untuk ditanggapi. Nah menurut saya sekarang mulailah melakukan studi yang serius. Misalnya disebutkan bahwa ada sastra imperialis, silakan, tapi buktikan dengan karya, tunjukkan karya sastra imperialis itu apa.  Jadi persoalan ini tidak penting dan memang bukan suatu hal yang patut dicatat dalam sejarah. Masa sih perlu menanggapi corat-coret di tembok kakus.
 
Tanya:
Apakah Anda sudah membaca pernyataan Sastrawan Ode Kampung berikut dengan buletin-buletin Boemipoetra?
 
Jawab:
Saya tidak baca, saya hanya diberitahu oleh kawan-kawan. Saya nggak ada waktu. Baca filsafat saja belum selesai-selesai (tertawa). Tapi bukan berarti saya melarang dan tidak menghargai pendapat mereka lho ya. Sekali lagi saya katakan saya tidak punya waktu untuk membaca apa yang mereka tulis, toh isinya cuma ngata-ngatai saya Gundul Monyet (tertawa), buat apa saya tanggapi. Tapi lucu juga itu. Kan cuma coret-coret di tembok kakus, sah-sah saja orang menulis di kakus.
 
Tanya:
Dalam sejarah hidup Anda, ada dua peristiwa yang “memukul” Anda.  Pertama tuduhan bahwa Anda didukung oleh militer ketika menandatangani Manifes Kebudayaan, lantas kedua sekarang Anda kembali diserang oleh pernyataan para Sastrawan Ode Kampung. Bagaimana Anda menyikapi ini?
 
Jawab:
Yang sekarang itu bukan apa-apa bagi saya. Kalau dulu saya angap serius karena ada kekuatan politik. Kalau sekarang yang diarah oleh kawan-kawan itu apa sih? KUK ditutup atau saya dipenjara (tertawa), atau apa? Atau saya gak boleh nulis? Atau tidak ada dominasi? Nah ini soal dominasi, itu masalah, soal KUK itu jangan dianggap penting dong. Begini, Nobel itu memberikan standard penilaian, tapi bukan berarti segala-galanya. Jean Paul Sartre itu mengembalikan Nobel, dan banyak yang bagus tidak mendapat hadiah Nobel tapi tetap dihargai. Dan KUK itu tidak pernah memberikan hadiah sastra. Kalau KUK mengundang sastrawan untuk ikut festival sastra internasional, itu soal giliran saja. Kan tidak mungkin mengundang semua sastrawan. Dua puluh orang diatur saja sudah susah. Ini kan juga soal mutu. Kalau kata teman-teman kurator tidak dianggap bermutu, yang tidak diajak. Dan kalau tidak oleh KUK tidak apa-apa, bukan berarti mereka tidak jadi sastrawan. Jangan-jangan mereka lebih bermutu  daripada yang diundang. Jangan dianggap begitu. Itu malah mereka membuat KUK menjadi penting. Hegemoni, dominasi di mana? Itu yang saya tidak mengerti. Bahwa karya-karya mereka tidak dimuat di Kalam bisa saja. Nah sekarang masalah festival sastra, saya nggak pernah diundang. Ayu Utami diundang karena sekarang sudah tidak di KUK lagi. Orang KUK sendiri tidak pernah muncul ke festival itu. Karya Tony Prabowo yang orang KUK juga tak pernah dimainkan di sini. Menurut saya tidak ada dominasi. Itu perasaan orang minder saja.
 
Tanya:
Ya mindernya karena apa?
 
Jawab:
Saya tidak tahu.
 
Tanya:
Apakah ini sebagai akibat dari tidak pernah dijalinnya komunikasi  antara KUK dengan teman-teman di daerah? Sehingga meninggalkan kesan sombong?
 
Jawab:
Lho, KUK itu terbuka bagi siapa saja. Siapa yang melarang orang datang ke sini? Kalau mau datang ya datang. Undangan kita sebar. Saya gak mengerti, apa sih yang spesial bagi KUK. Kan ada juga yang lain, ada Bentara Budaya. Kenapa tidak diserang? Galeri Kompas di  Yogya juga ada, kenapa gak diserang. Saya tidak mengerti apa yang disebut dominasi? Kalau KUK dianggap penting, yang menganggap penting siapa? Kalau ada satu orang dari KUK yang menonjol yang seharusnya disaingi dengan karya juga. Saya kira biasa saja. Alasan yang biasa. Di dalam sastra, seperti di dalam olahraga, kalau ada kesebelasan bagus yang dikalahkan melalui pertandingan. Kalau olahraga kan jelas ada wasitnya, kalau dalam sastra yah seharusnya bisa bersaing terus dengan karya. Kami juga jadi geli (tertawa)  kalau KUK dilihat seperti itu. Nirwan bilang (Nirwan Dewanto), saya saja gak pernah mikirin KUK, mereka 24 jam mikirin KUK. Itu kan hanya membesar-besarkan KUK saja jadinya.
 
 
Bonnie Triyana
 
 
 
Sumber:
 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/media-jabar/conversations/topics/929