Archive for the ‘Esei’ Category

oleh Saut Situmorang

 

I

Saya punya pertanyaan: Kenapa ya gak setiap orang berani mengklaim diri “mengerti” Kedokteran, atau Ekonomi, lalu membuat tulisan yang “membahas” Kedokteran/Ekonomi bahkan sampai mengklaim diri “pengamat Kedokteran/Ekonomi” atau pengetahuan-pengetahuan lain kayak Hukum, kayak Jurnalisme?

Tapi kenapa hal seperti di atas gak terjadi atas “Sastra”? Kenapa setiap orang di negeri ini, apalagi “penulis”, pasti akan merasa sudah “mengerti” Sastra dan berani membuat “opini” publik tentangnya bahkan sering gak merasa persoalan dianggap sebagai “pengamat” bahkan “kritikus” Sastra?!

Di Indonesia, seperti di negeri-negeri lain, Fakultas Sastra itu terdapat hampir di setiap universitas besarnya. Bahkan bisa dikatakan, secara melebih-lebihkan, bahwa “Sarjana Sastra” lebih banyak jumlahnya dibanding “Sarjana” lainnya.

Maksud saya adalah bahwa Sastra itu adalah sebuah Ilmu Pengetahuan (science, sains) , sama seperti Kedokteran, Ekonomi, Hukum atau Linguistik. Makanya dipelajari secara sistematis di tempat yang disebut “Fakultas Sastra”. Makanya mereka yang sudah tamat mempelajarinya secara sistematis begini disebut “Sarjana Sastra”. bahkan tingkat kesarjanaan ilmu pengetahuan ini mencapai level Doktor, sama kayak ilmu pengetahuan lainnya itu.

Dalam kata lain, sudah disadarikah di negeri ini bahwa Sastra itu adalah sebuah ilmu pengetahuan/sains yang untuk memahaminya diperlukan sebuah studi yang sistematis dan lama atas sejarahnya, teorinya dan tentu saja jenis-jenis karya yang disebut Karya Sastra?

Di sinilah persoalan besar terjadi.

Walaupun ada Fakultas Sastra dan banyak Sarjana Sastra bertebaran di negeri ini tapi Sastra masih belum dianggap sebagai sebuah Ilmu Pengetahuan/Sains seperti Kedokteran, Ekonomi, Hukum dan lainnya oleh masyarakat umum Indonesia! Bahkan tragisnya oleh mereka yang menganggap dirinya Sastrawan! Setiap orang apalagi yang pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi walau non-Sastra akan merasa dirinya mampu bicara tentang Sastra, mengerti apa itu Sastra!

Maka parahlah kondisi pembicaraan tentang Sastra di negeri yang tak menghormati Sastra(wan) ini! Anarkisme pendapat/interpretasi dianggap bukti demokrasi! Sesuatu yang justru sama sekali tidak terjadi di Barat sana, tempat dari mana demokrasi yang diberhalakan tersebut berasal. Di Barat sana tradisi “divisi kerja” telah menyebabkan hanya para profesionallah yang dianggap “ahli atau pakar” dari bidang profesi tertentu. Dan sebagai sebuah profesi, Sastra hanya boleh dibicarakan oleh para professional Sastra yaitu para Kritikus Sastra dan para Akademisi Sastra. Tanggungjawab profesi membuat pembicaraan/pembahasan mereka atas Sastra (baik dalam bentuk esei riset atau buku) merupakan sesuatu yang serius, dalam, dan berbobot.

Di negeri ini yang bukan “orang Sastra” tidak merasa ada yang aneh kalau dia ikut membicarakan Sastra walau ala pseudo-akademis, alias debat kusir. Pembicaraan dan penafsiran yang terjadi pada umumnya sangat tergantung pada kata hati belaka, karena memang begitulah Sastra itu dianggap mereka: Sesuatu yang cuma berkaitan dengan “hati”, “perasaan”, bukan Ilmu Pengetahuan/Sains tadi. Ketidaktahuan mereka atas Sejarah dan Teori Sastra secara umum tidak dianggap faktor penting yang harus mereka pertimbangkan dalam membicarakan Sastra!

Dan kita masih belum lagi membicarakan Sastra sebagai sebuah Seni, sama seperti seni-seni lain kayak Teater, Seni Rupa, Musik, Film, Fotografi, Tari dan lain-lain!

Seperti seni-seni lain, seni Sastra juga memiliki hukum-hukum, peraturan-peraturan, pakemnya tersendiri, ciri khas yang menjadi hakekat Sastra. Ketidakpahaman atas Hukum-hukum Sastra inilah yang selalu membuat setiap “penulis” (yang sangat berambisius tentunya!) terheran-heran kok tulisannya gak dianggap Tulisan Sastra alias Karya Sastra! Dengan seenaknya aja segelintir penulis “fiksi pop/novel pop” mengklaim fiksi/novelnya sebagai Sastra cuma karena tulisannya itu memiliki hal-hal yang MIRIP karya Sastra, seperti plot dan tokoh. Bagi mereka, cuma begitulah “Sastra” itu!

Kalau kita ambil perbandingan, kan gak setiap yang dibuat pakai seluloid itu akan dianggap seni Film alias Sinema. Gak setiap gerak yang “indah” itu Tari. Gak setiap lukisan atau patung itu Seni Rupa. Tapi kok hal ini gak dianggap berlaku buat Seni Sastra?!

Klimaks dari kondisi yang menyedihkan ini: Sekarang sudah menjadi trend di universitas negeri kita, seperti yang sudah terjadi pada universitas negeri yang elite kayak Universitas Indonesia (Jakarta) dan Universitas Gajah Mada (Jogja), mengganti nama “Fakultas Sastra” menjadi sekedar “Fakultas Ilmu Budaya”! “Sastra” sebagai Sains dan Seni bukan saja sudah tidak diakui lagi statusnya oleh mereka-mereka yang justru punya kewajiban akademis untuk membelanya bahkan dijatuhkan statusnya menjadi sekedar “Ilmu Budaya”!

Kenapa Fakultas Sastra di universitas negeri di seluruh NKRI Harga Mati diganti namanya jadi Fakultas “Ilmu Budaya” tanpa ada Suara Protes sekalipun dari para Sarjana Sastra yang jadi dosen dan dekan bahkan profesor di Fakultas tersebut?! Apa mereka ini cuma hidup sebagai parasit saja di dunia Sastra?!

Saya menduga popularitas “Cultural Studies” terutama Cultural Studies versi Amerika Serikat yang membuat hal ini bisa terjadi. Betapa menyedihkan bahwa “Cultural Studies” yang memang tidak mengakui keberadaan Seni itu dianggap lebih relevan bagi kehidupan akademis sebuah negeri Dunia Ketiga Pascakolonial kayak Indonesia ketimbang sebuah “ilmu pengetahuan eksklusif” seperti Sastra! Dunia akademis kita yang sudah “tidak benar-benar akademis” itu mutunya (contohnya absennya Tradisi Kritik(us) Sastra yang pada dasarnya merupakan karya-karya Kritik Sastra yang dihasilkan oleh dunia akademis Sastra), sekarang bahkan menjadi makin tidak akademis lagi dalam konteks Pendidikan Sastra perguruan tinggi! Ironisnya, di dunia akademis Barat saja ilmu pengetahuan alias sains “Sastra” masih terus naik gengsinya dan dipelajari secara khusus sebagai sebuah “departemen/jurusan” di bawah nama “Faculty of Arts”!

 

II

Baru-baru ini di grup Facebook Apresiasi Sastra terjadi keramaian. Keramaian ini tersulut oleh isi status-status Facebook sebuah akun bernama “Narudin Pituin” yang rata-rata mengklaim dirinya sebagai “penyair” dan “kritikus sastra” paling top yang pernah muncul di Sastra Indonesia. Kata-kata superlatif yang dipakai Narudin Pituin dalam pembuatan klaim-klaim atas prestasi dirinya di Sastra Indonesia itu membuat mendidih darah para pembacanya hingga timbullah keramaian yang dimaksud.

Salah satu contoh pernyataan Narudin Pituin tentang karyanya adalah berikut ini:

“3 April 2016

Sekian buku kritik puisi telah saya baca. 1) buku kritik puisi A. Teeuw terlampau kaku secara sintaksis, dan banyak yang kering akibat terlampau fokus pada elemen-elemen bahasa secara berlebihan. Tak banyak wawasan di luar “makna tekstual deskriptif”, 2) buku kritik puisi Goenawan Mohamad terganggu oleh referensi sebagai komplemen pendapat, tapi pengolahan penafsirannya (interpretasi) masih longgar di sana-sini, sekadar mengonfirmasikan informasi ekstra-estetis secara historis-referensial, 3) buku kritik puisi M.S. Hutagalung, dari segi teknik analitik cukup menggerakkan, tapi faktor analisis yang berangkat sekadar dari analisis konvensi bahasa lalu bergerak ke analisis konvensi pseudo-sastra tampak masih lemah, 4) buku kritik puisi Hartojo Andangdjaja dari segi interpretasi cukup subtil, dengan menampilkan pokok-pokok yang penting dianalisis secara lebih dalam. Keterampilannya memperbagus bahasa pengantar dengan agak rapi, membuat buku kritik puisinya punya selera, 5) buku kritik puisi Subagio Sastrowardoyo punya sensitivitas yang bagus, walaupun tak sesensitif kritik-kritik puisi Sapardi Djoko Damono yang lebih bersahaja. Hanya kadang kedalaman fungsi estetis yang ditampilkan tak sepenuhnya mencukupi meskipun didukung oleh sekian daftar pustaka terkutip, dan 6) buku kritik puisi Rachmat Djoko Pradopo bergaya Strukturalisme-Semiotika (Dinamis) cukup telaten dan sistematis. Hanya sayang, terlalu tersekat-sekat/terkesan usang dalam memberikan contoh-contoh puisi yang dianalisis. Seharusnya puisi-puisi yang dianalisis termasuk puisi-puisi modern yang lebih banyak dan luas agar lebih teruji pendekatannya. Bahkan di buku kumpulan makalah sastranya, kesan metode analisisnya terasa menjemukan karena repetitif (berulang-ulang, baik konsep analisisnya maupun pelbagai gagasan dari daftar bacaan yang mendukung proses analisis). Belum tentu pendekatan ini dapat menganalisis buku puisi yang super-cerdas, yang super-mengancam dengan memuaskan. Dengan demikian saya merasa terpanggil untuk menerbitkan lagi buku kritik modern buku puisi saya, berisi 40 analisis modern terhadap 40 buku puisi setelah kemarin menerbitkan buku kritik puisi terhadap 29 buku puisi dan 11 puisi. Jadi, buku kritik puisi berikutnya berisi analisis 40 buku puisi itu diharapkan dapat memuaskan batin dan intelektualitas para pembaca dan berusaha memberikan sesuatu yang Anda takkan temukan di dalam 6 buku kritik puisi di atas (sekadar menyebut contoh beberapa buku kritik puisi). Insya Allah, amin.”

Keramaian tersebut menjadi makin panas setelah sebuah akun bernama “Bung Joss” – yang kemudian terungkap adalah Denny JA sendiri yang memakai nama samaran – ikut masuk ke grup dan nimbrung dengan komentar-komentar yang pada dasarnya sangat mendukung Narudin Pituin. Terutama setelah Narudin Pituin kembali membuat klaim superlatif atas sebuah buku berjudul Membawa Puisi Ke Tengah Gelanggang: Jejak dan Karya Denny J.A (2017) yang menurut pengakuannya dia tulis setelah melalui “riset/penelitian berbulan-bulan” dan merupakan sebuah “sumbangan besarnya bagi sastra Indonesia”. Buku dimaksud adalah buku yang konon membuktikan pencapaian dahsyat seorang bernama Denny JA dalam Sastra Indonesia terutama atas penemuan yang dilakukan Denny JA atas sebuah genre baru dalam Sastra Indonesia yang dinamainya “puisi esai”.

Tragisnya, seorang anggota grup yang sudah membaca masterpiece Kritik Sastra Indonesia itu menemukan bahwa hampir sebagian besar isi buku tersebut ternyata cumak copy-paste dari beberapa buku dan artikel tentang Denny JA yang sudah terbit sebelumnya! Begitulah realitas dari riset berbulan-bulan itu! Dan klimaksnya: buku kritik sastra yang sangat penting itu ternyata dibagikan secara gratis ke seluruh Indonesia Tanpa Diminta dan akhirnya dikembalikan ke pengirimnya secara massal!

Beginilah reaksi sang Kritikus Sastra Narudin Pituin atas peristiwa pengembalian massal secara nasional buku masterpiece Kritik Sastra Indonesia tulisannya tersebut:

“Buku hasil penelitian saya berjudul Membawa Puisi ke Tengah Gelanggang: Jejak dan Karya Denny JA (2017) telah menimbulkan polemik kebudayaan yang panas sekaligus keras saat ini. Sebagai penulis buku tersebut, saya telah dapat menduga hal demikian akan terjadi karena—seperti aneka pengalaman sebelumnya—umumnya “para sastrawan palsu” atau “orang-orang tak bertanggungjawab dalam sastra itu” belum membaca buku dengan tenang, teliti, dan tuntas. Akibatnya, mereka hanya meluapkan kata-kata emosional dan anti-kecerdasan belaka.

Orang-orang tak bertanggung jawab dalam sastra itu, contohnya, Saut Situmorang, Nuruddin Asyhadie, Ahmad Yulden Erwin, termasuk tim sorak mereka, misalnya, Eimond E., Sunlie Thomas Alexander, Dino Umahuk, Malkan Junaidi, dan beberapa nama yang tak juga penting disebut di sini.

Saut Situmorang, Nuruddin Asyhadie, Ahmad Yulden Erwin, dan Eimond E. hanya mengumbar hawa nafsu mereka secara membabi-buta berikut kata-kata cacian kotor penuh dengan kosa kata kebun binatang atau bahasa iblis dan setan, mencoba menggugat buku tentang Jejak dan Karya Denny JA itu. Karena mereka bermodalkan nafsu liar belaka, maka komentar-komentar mereka tak ada yang berharga sedikit pun, selain ucapan yang tak patut secara moral (budi pekerti, akhlak mulia, tata-krama, sopan-santun, dan semacamnya).

Tim sorak mereka, misalnya, Sunlie Thomas Alexander, Dino Umahuk, Malkan Junaidi, dan beberapa lagi hanyalah cerminan kelabu dari empat orang di atas itu. Bukti kepayahan atau kelemahan tim sorak ialah dengan dalih buruknya mencari-cari cacat saya dan Denny JA secara pribadi; mencaci-maki foto-foto, postingan masa silam, termasuk mencari-cari bahan fitnah murahan dari sesama tim sorak juga yang enggan disebut namanya. Sesungguhnya, orang-orang penyebar fitnah murahan itu pun sama-sama rendah dan liar nafsunya.

Dengan demikian, polemik kebudayaan tentang buku jejak dan karya Denny JA ini sangat tak mulia karena hanya berisi gagasan-gagasan sampah, keji, penuh fitnah yang tak bermanfaat. Maka, kesimpulannya, buku saya Membawa Puisi ke Tengah Gelanggang: Jejak dan Karya Denny JA (2017) tetap berdiri secara gagah, megah, belum tertandingi, belum terkalahkan. Martabat-nya tetap agung di atas singgasana-nya.

Masalah kedua, tentang pengembalian buku itu oleh sekian puluh orang yang memang tak bertanggung jawab dalam sastra pula. Pengembalian buku itu termasuk sikap anti-intelektual, tidak arif-bijaksana, tidak cemerlang, tidak cerdas sama sekali alias memble—apalagi buku dikembalikan sebelum dibaca, sangat tidak kesatria! Alasan apa pun yang dibuat oleh mereka dengan dalih tak kenal si pengirim buku, tak kenal si anu, tetap saja tak pernah meninggikan derajat kecerdasan mereka akibat tindakan ceroboh mereka itu. Dalih pengembalian buku secara serentak atau dikumpulkan dulu pun sebenarnya prinsip mengada-ada yang amat lucu dari segi etika, hukum-hukum kepatutan, hukum-hukum kelayakan moralitas—sebab pemberian apa pun yang ikhlas itu hadiah, suka atau tak suka, simpanlah, tidak usah dikembalikan—lebih baik baca sampai usai isi buku itu agar pemahaman mereka penuh, sempurna, tidak setengah-setengah, sangat berbahaya!”

 

III

Awalnya Sutardji Calzoum Bachri tak pernah diakui para penyair angkatannya sebagai penyair. Cuma pelukis Popo Iskandar dan para sesama penulis nonsens yang disebut “puisi mbeling” dari Bandung yang mengganggapnya penyair. Bahkan A. Teeuw pun tidak anggap dia penyair! Makanya dia pura-pura mabuk bir waktu pertama kali diundang baca nonsensnya di TIM biar terkesan macam dukun kampung kesurupan yang lagi baca “mantra”, yaitu Kredo Puisi yang dibuatnya sebagai legitimasi atas Kesastraan nonsensnya tersebut dan yang tragisnya diterima mentah-mentah oleh dunia Sastra Indonesia termasuk dunia akademis Sastra di seluruh Fakultas Sastra di Indonesia!

Untung bagi Tardji – si impostor terbesar dalam sejarah Sastra Indonesia itu – bahwa Sastra Indonesia waktu itu sedang dikuasai ideologi artistik tunggal bernama “seni untuk seni” makanya nonsensnya itu diterima begitu saja sebagai karya “seni” oleh mabes (markas besar) “seni untuk seni” yaitu Jakarta dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki (TIM) dan majalah Horison-nya. Gaya baca pseudo-dadaisnya pun menambah eksotisme “art for art’s sake” nonsensnya tersebut!

Maman S Mahayana dan para komentator sastra lain mengklaim bahwa sajak-sajak mbeling nonsens Tardji yang dikumpulkan dalam buku O Amuk Kapak adalah puisi sufi. Sejak kapan genre Puisi Sufi cuma main-main nonsens huruf, kata, bunyi dan tipografi? Main-main linguistik yang gak jelas juntrungannya lagi! Kenapa jenis sajak yang sama yang ditulis pada waktu yang bersamaan dengan nonsens-nonsens Tardji itu di Bandung (di mana Tardji jugak nulis nonsensnya itu dan diakui sebagai “penyair” sebelum pindah ke Jakarta) disebut “puisi mbeling”, BUKAN puisi sufi kayak pada kasus Tardji? Dan adakah contoh lain dari khazanah Sastra Sufi yang memang bisa dibandingkan dengan nonsens Tardji itu, misalnya Mantra sebagai genre Puisi Sufi? Juga, apa Puisi Sufi itu cirinya dibacakan sambil pura-pura mabuk bir dengan mengacung-acungkan kapak ke penonton?!

Sutardji Calzoum Bachri memang benar seorang penyair SUFI. Yaitu “Suka Uang Freedom Institute”. Bukankah dia tidak merasa ada persoalan moral-relijius waktu bersedia menerima Penghargaan Achmad Bakrie 2008, pemilik perusahaan Lapindo yang menyebabkan kerusakan ekologis dan sosial-ekonomis berat di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur?

Tardji jugalah dan sesamanya Horisonis, yaitu Sapardi Djoko Damono dan Leon Agusta, yang gak malu-malu membaptis tulisan-tulisan yang konon ditulis sendiri oleh seseorang bernama Denny JA dan disebutnya “puisi esai” itu sebagai BENAR-BENAR puisi! Mereka ini bisa begitu remeh memandang Sejarah Sastra Indonesia dalam konteks Denny JA, dan duitnya, gampang dimengerti penyebabnya. Mereka sendiri pun lahir dari sejarah Sastra Indonesia yang dimanipulasi HB Jassin dan kaum Manikebuis lainnya maka wajar saja dan bahkan sesuai dengan ideologi mereka untuk mengklaim Denny JA sebagai “penyair” berdasarkan main-mainnya yang diberi gelar mentereng “puisi esai” itu.

Menulis prosa seperti yang dilakukan Denny JA dan yang diklaim Sutardji Calzoum Bachri sebagai “puisi esai” itu apa susahnya dibanding nulis sajak mbeling nonsens yang diklaim Sutardji Calzoum Bachri sendiri sebagai “mantera tak punya makna” itu?!

 

IV

Politik Kanon(isasi) Sastra yang sangat digemari kaum Manikebuis Humanis Universal itu (mulai dari Balai Pustaka ke HB Jassin ke Goenawan Mohamad-TUK-Salihara dan memuncak pada Skandal Denny JA) adalah ciri dari ideologi Politik adalah Panglima, yang ironisnya tak malu-malu mereka fitnahkan ke musuh mereka yang sudah kaput dibantai Harto dan para algojonya yaitu almarhum LEKRA. Sebuah kelakuan yang benar-benar “kelakuan for kelakuan’s sake” yang tak bermoral, ahistoris dan atheis. Cuma mereka yang tak percaya sama Tuhan yang sanggup melakukan kebiadaban intelektual begini!

Bukankah hal yang sama yang terus menerus difitnahkan Denny JA kepada mereka yang menolak statusnya sebagai Penyair dan terutama sebagai salah seorang dari “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh” seperti yang berusaha dia wujudkan lewat buku sampah berjudul sama yang disusun orang-orang prabayarnya itu? Dia memaki para penentangnya sebagai anti demokrasi, pembakar buku bahkan disamakannya dengan FPI. Tapi Sejarah dengan sangat manis dan puitis membuktikan betapa dialah sebenarnya contoh dari apa-apa yang dia makikan itu! Dialah yang telah berusaha membungkam Suara yang menentang Manipulasi Sejarah Sastra Indonesia yang sedang dia lakukan itu dengan cara mempolisikan dua sastrawan penentangnya melalui seorang anggota Klub Denny JA-nya dengan memakai sebuah undang-undang anti demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dimusuhi secara universal oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia yaitu UU ITE. Dan Sejarah dengan manis puitis pula membuktikan bahkan di usaha terakhirnya ini pun dia gagal total dengan begitu dahsyatnya dukungan yang diberikan di mana-mana (bukan cuma dari dunia Sastra belaka) atas perjuangan melawan Kriminalisasi Sastrawan yang dia lakukan dan makin tercium bau busuk dirinya yang ingin disembunyikannya di balik omong kosong gerakan Anti Diskriminasi taik kucingnya itu!

Kriminalisasi Sastrawan adalah respon dari status quo yang legitimasi status kanonnya dipermasalahkan. Itulah sebabnya mereka yang disebut sebagai “dewa sastra” oleh Denny JA itu diam saja dan tidak melakukan apa-apa atas skandal memalukan yang menista harga diri Sastra Indonesia ini! Bukankah para Humanis Universal ini juga diam saja waktu para pengarang LEKRA dikriminalisasi (dibunuh atau diasingkan jadi budak paksa di Pulau Buru) oleh rezim diktator militer Jendral Suharto yang notabene mereka dukung untuk berkuasa dengan mengkudeta presiden Sukarno yang sedang berkuasa saat itu!

Pertanyaan besar yang timbul dari semua Skandal Sastra kontemporer kita ini adalah kenapa semua ini bisa terjadi. Apa penyebabnya? Dan apa yang sudah dilakukan untuk meresponnya, kalau memang tidak mau menghentikannya?

Mari kita bongkar mitos-mitos kosong dalam Sastra Indonesia biar Sastra Kita bersih dari dusta dan manipulasi politik kanon sastra!

Mereka pikir kita bodoh dan penakut seperti mereka. Mari kita tunjukkan ke mereka bahwa kita mengerti merekalah yang bodoh dan penakut!

Jogjakarta, 6 Oktober 2017

Advertisements

oleh Muhammad Al-Fayyadl

Pendahuluan

SECARA empiris-historis, kritik sastra dipisahkan dari aktivitas politiknya sejak lenyapnya estetika realisme sosialis seiring dilenyapkannya para sastrawan Lekra dari panggung kritik sastra sejak akhir dekade 1960-an. Koinsidensi antara peristiwa politik (politisida 1965) dan peristiwa kritik sastra (separasi antara kritik sastra dan politik) menegaskan kembali, secara paradoksal, ketakterpisahan politik dari dunia sastra dan dunia sastra dari konteks politiknya. Yang politis dari kritik sastra para sastrawan Lekra ini adalah bahwa mereka berhasil mendorong—sebagai pengecualian eksamplar dari sejarah kritik sastra sebelumnya1— kritik sastra menjadi entitas yang organik, yaitu sebagai alat evaluasi-diri atas kesejalanan antara estetika sastra, sikap politik sastrawan, dan realpolitik massa, dengan segala tuntutan revolusioner atau tantangan kontra-revolusionernya. Dalam ungkapan lain, kritik ini mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk menangkap dimensi subjektif dari sastra (idea sastra, estetika, bahasa, kapasitas literer sastrawan, figur sastrawan, dst.) sekaligus dimensi objektifnya (pembaca, situasi politik pembaca, kondisi massa, konflik kelas, sejarah, dst.), dalam suatu relasi yang timbal-balik, terus-menerus, dan dialektis, dengan karya sastra sebagai medium dialektikanya.

Satu-satunya ekses dari kritik sastra ini adalah ketidakmampuannya untuk menahan diri dari godaan menggunakan lembaga politik formal (negara) untuk memajukan kritiknya. Batas antara kritik dan keniscayaan melakukan hegemoni melalui lembaga politik dilanggar oleh ketidakmampuan mengangkat politik dari dalam kritik sastra itu sendiri. Penggunaan Dekrit Presiden 8 Mei 1964 dalam pelarangan atas Manikebu (Manifesto Kebudayaan),2 seperti sempat dilakukan oleh Pramoedya Ananta Toer, merupakan hegemonisasi melalui kekuatan politik yang eksternal terhadap kritik sastra itu sendiri. Hal ini juga berlaku pada lawan politiknya, para sastrawan pendukung Manikebu, melalui Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KPPI) yang memanfaatkan dukungan angkatan bersenjata.3

Dalam arti tertentu, kritik sastra dapat menggunakan lembaga politik—tercermin dari manuver-manuver yang dilakukan oleh dua kubu sebagai reaksi satu sama lain—untuk mendorong efektivitas kritik sastra itu sendiri sebagai kekuatan literer, dan pada gilirannya mendorong kritik sastra untuk memperoleh kepenuhan manifestasinya dalam realpolitik (kebijakan negara, politisasi massa secara langsung, dst.), tetapi pada saat yang sama, melahirkan risiko membawa politik kepada kulminasinya yang berujung dalam penjenuhan (saturation) dimensi politis itu sendiri sehingga melahirkan kecenderungan sebaliknya: depolitisasi kritik sastra. Titik balik atau, tepatnya, patahan itu terjadi pada dua momen politis yang pada dirinya merupakan depolitisasi (depolitisasi politik melalui politik): pembubaran PKI menyusul Gestok 1965 dan Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia 1966, momen par excellence dari perumusan arah baru kritik sastra Indonesia.

Fragmen sejarah itu penting dikutip bukan semata karena nilai sejarah pada dirinya, melainkan karena momen bersejarah itu menjadi lokus bagi perubahan arah dan orientasi kritik sastra itu sendiri sebagai suatu kekuatan literer dalam hubungannya dengan “politik”—perubahan modalitas-modalitasnya, kerangka kerjanya, bahasa dan bentuk ekspresinya, dan bahkan objeknya; perubahan itu nyaris total atau absolut. Ia tidak hanya mengubah bentuk kritik sastra, tetapi memberi batasan-batasan baru yang secara formal tidak memungkinkan lagi politik dalam kritik sastra dimaknai dan diterapkan dalam artinya yang lama. Kritik sastra dari era baru ini mensublimasi politik dari sifatnya yang langsung dan efektif ke dalam dimensi baru yang tampak tak langsung dan tidak efektif, meskipun pada dasarnya sama-sama efektif, yaitu sebagai operasi “sublim” dari ideologi.4 Kita dapat menyebut hal ini perubahan dari “Sastra yang menjadi bagian dari Dunia” menjadi “Dunia yang terlipat ke dalam Sastra”, atau perubahan dari heteronomi sastra kepada otonomi sastra. Tulisan ini akan mengkaji perubahan itu dalam kritik sastra dan teori sastra setelah dekade 1960-an dan praktik-praktik politik yang dihindarkan atau dimunculkan olehnya.

Politik Teori Sastra

Momen itu adalah 25-28 Oktober 1966, di mana diselenggarakan Simposium Bahasa dan Kesusatraan Indonesia oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (kini Pusat Bahasa), bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, IKIP Jakarta, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) Jakarta. Sebagaimana dinyatakan dengan lugas oleh Yudiono K.S., simposium ini merupakan “langkah nyata penataan konsep kritik sastra Indonesia yang pernah kacau balau semasa Lekra berkuasa (1950-1965) dan sekaligus merupakan babak baru tampilnya kalangan akademisi di bidang kritik sastra”.5 Simposium ini, lanjutnya, mengawali “masa pemapanan” kritik sastra di Indonesia.

Kepentingan yang terwakili dalam simposium tersebut adalah kepentingan para akademisi sastra dari kalangan perguruan tinggi, terlihat dari keterlibatan Fakultas Sastra UI yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi sasaran kritik sastrawan Lekra (Pramoedya Ananta Toer).6 Namun, kehadiran para akademisi sastra tidak saja menggambarkan suatu peralihan agensi dari satu agen ke agen lain (dari kritikus sastra non-akademis ke kritikus akademis), tetapi juga perebutan representasi baru atas konsepsi “kritik sastra” yang diniatkan untuk menggantikan konsepsi lama yang memiliki kemelekatan yang sangat kental dengan politik. Perebutan itu dimungkinkan karena ruang kosong yang ditinggalkan oleh absennya para pengusung realisme sosialis tersebut, yang memberi kesempatan bagi pihak yang dulunya menjadi lawan politik mereka untuk tampil.

Perebutan ini dilakukan seiring pembentukan konsepsi “kritik sastra” yang baru. Yudiono K.S. mengisyaratkannya dengan kerja rekonstruksi (“penataan”), mengesankan bahwa konsep kritik sastra Indonesia itu telah ada cikal-bakalnya, tetapi kemudian dirusak “semasa Lekra berkuasa”—seakan-akan para sastrawan Lekra tidak menyumbang apa-apa bagi kritik sastra Indonesia. Masa-masa polemis dengan Lekra, dengan demikian, dianggap suatu jeda yang destruktif bagi kritik sastra di Indonesia, yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh Armijn Pane, J.E. Tatengkeng, Sanusi Pane, S. Takdir Alisjahbana, Sutan Sjahrir, dan H.B. Jassin.7

Sebelum memperoleh gambaran yang lebih jauh mengenai konsep kritik ini, kita menggarisbawahi perubahan ke mana kritik sastra mesti didasarkan menurut para akademisi ini. Kritik sastra mesti memperoleh pendasarannya yang baru, menurut mereka, bukan lagi pada efek politis dari kritik sastra terhadap kerja-kerja kesusastraan; dengan kata lain, bukan pada bagaimana kritik sastra itu mengevaluasi kerja-kerja kesusastraan dan menempatkan sastra dalam suatu konteks politis tertentu yang membuatnya bermakna secara langsung bagi masyarakat luas, tetapi pada fungsi kritik bagi pemahaman atas karya sastra, tanpa peduli apakah karya sastra terlibat atau terikat dengan konteks politisnya atau bersinggungan dengan suasana politis masyarakat. Kita melihat di sini suatu pemangkasan drastis atas fungsi kritik sastra, dari yang sebelumnya terarah pada evaluasi atas sastra secara luas, mencakup karya sastra, sastrawan, dan lembaga sastra, menjadi evaluasi atas karya sastra sebagai satu-satunya objek bagi kritik sastra. Kita dapat menyebut hal ini “balikan Kantian” dalam kritik sastra Indonesia—karya sastra menjadi Das Ding an sich, satu-satunya objek yang sah bagi kritik, sebagaimana bagi Kant sah bagi filsafat—sekaligus “anti-Kantian”, karena syarat-syarat yang memungkinkan karya sastra mendapat maknanya sebagai karya—kondisi-kondisi sosial, subjektivitas sastrawan, dan lain-lain—dihapus sehingga seolah-olah karya sastra dapat muncul dengan sendirinya di tengah masyarakat.

Kata-kata kunci bagi fungsi baru ini adalah “penelitian kesusastraan”, “penilaian sastra”, “apresiasi sastra”, atau “pemahaman sastra”. Pengaruh J.E. Tatengkeng yang mengkonsepsikan kritik sastra sebagai suatu bentuk “penyelidikan” atas karya sastra8 terlihat dalam orientasi baru ini. Namun, pembentukan ulang fungsi kritik sastra ini harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu integrasi kritik sastra ke dalam struktur akademis, yang dijalankan melalui integrasi kritik sastra ke dalam “ilmu sastra” lewat apa yang disebut “teori sastra”.

Sejak kapan kritik sastra terkait-erat dengan teori sastra? Sejak kapan kritik sastra termasuk ke dalam ilmu-ilmu (ilmu bahasa dan ilmu sastra)? Bagaimana kritik sastra mendapatkan statusnya yang baru di lingkungan para akademisi sastra sebagai kerja ilmiah par excellence?—pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan menunjuk pada perebutan ruang tanpa perlawanan ini, pemangkasan hubungan-hubungan “ekstra-literer” dari kritik sastra, dan penyiapan jalan ke arah otonomisasi kritik sastra melalui integrasinya ke dalam ilmu sastra.

Pada dasarnya, di samping hal-hal tersebut, tidak adanya pengakuan yang sengaja terhadap kontribusi para sastrawan Lekra bagi pematangan kritik sastra juga merupakan faktor penting. Pengabaian ini secara terang memperlihatkan bukan saja keengganan untuk melihat sumbangan konkret para sastrawan Lekra terhadap konsepsi kritik sastra yang khas dan digali dari pengalaman dan tradisi sastra Indonesia yang masih muda—Pramoedya pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya, menekankan keterkaitan erat antara kritik sastra Indonesia dengan sejarah sastra Indonesia yang “berwatak nasional”—tetapi juga keinginan untuk menghilangkan jejak kritik para sastrawan Lekra dalam kontinuum kritik sastra di Indonesia, katakanlah sejak Pujangga Baru. Integrasi kritik sastra ke dalam lingkup ilmu sastra merupakan upaya netralisasi pertama; dan dengan demikian, menjadikan kritik para sastrawan Lekra sebagai “tidak ilmiah” atau “non-ilmiah”. Integrasi kritik sastra ke dalam lingkup akademis menetralisasi untuk kedua kalinya, dengan demikian, tidak memungkinkan konsepsi kritik para sastrawan Lekra untuk diajarkan di perguruan tinggi.

Kontribusi konkret para kritikus Lekra memang tidak berupa suatu sintesis yang padu dan telah dikemas secara praktis sehingga mudah untuk langsung diterapkan (menjadi kritik terapan). Ia baru berupa percikan-percikan pemikiran di sela-sela polemik sastra yang berlangsung, yang bergerak di antara kritik empiris (hasil-hasil pembacaan atas karya sastra) dan perumusan hipotesis-hipotesis generalistik yang terbungkus dalam seruan-seruan di dalam polemik. Beberapa di antaranya berupa upaya pendekatan yang relatif orisinal, seperti upaya teoretisasi atas roman,9 penekanan atas psikologi kepengarangan (jauh mendahului pendekatan Ganzheit Arief Budiman dkk.),10 dan konsepsi atas sejarah sastra yang ditulis secara sinkronis dan non-linear (melampaui pendekatan diakronis-linear-historisis ala Jassin), dengan mendasarkan diri pada kesamaan sikap dan orientasi estetik-ideologis daripada keikutsertaan dalam angkatan-angkatan periodik11—semua ini diajukan oleh Pramoedya. Namun, yang tak kalah penting, kontribusi kritikus Lekra dalam menawarkan suatu paradigma dalam sastra, yaitu materialisme historis dalam sastra, dengan analisis kelas sebagai pendekatannya (A.S. Dharta).

Kita dapat mengatakan secara spesifik bahwa konsepsi materialisme historis dan pendekatan analisis kelas dalam sastra yang ditawarkan oleh A.S. Dharta masih berayun di antara intuisi teoretik Marxisme awal (Marx-Engels) tentang determinasi dan kesalingpengaruhan antara struktur sosial dan karya sastra, dan visi teoretik Leninisme (Lenin) tentang bias perjuangan kelas di dalam karya sastra sebagai refleksi pertarungan antara konflik-konflik kelas yang terjadi.12 Konsepsi ini belum berkembang sampai pada teoretisasi atas dimensi-dimensi internal karya sastra sebagai karya, dan tidak sekadar dokumen sosial, seperti antara lain dikerjakan secara kreatif oleh Georg Lukàcs atau Mikhail Bakhtin.13

Bagaimanapun, para kritikus Lekra merupakan “anak zaman” mereka, dan eksperimentasi mereka berhenti di tengah jalan karena kurangnya kesempatan untuk menyajikan suatu bangunan teoretik yang meyakinkan, atau setidaknya mampu menghindarkan tuduhan bahwa mereka memperalat sastra untuk politik. Tetapi, “stagnansi” ini tidak natural, dan bukan saja karena faktor internal di kalangan mereka, tetapi hasil dari kemenangan politis para akademisi sastra yang muncul pada 1966. Kegagalan para kritikus Lekra menarik kritik sastra ke teori sastra disambut oleh para akademisi sastra dengan memperkenalkan suatu formulasi baru antara kritik sastra, teori sastra, dan ilmu sastra. Patut dicatat bahwa berbeda dari para kritikus Lekra yang menggali kritik dari sejarah sastra sendiri (Indonesia kolonial dan pascakolonial), dengan adaptasi-adaptasi tertentu dari sastra asing,14 para akademisi ini mendatangkan teori-teori sastra yang sebelumnya relatif tidak dikenal ke dalam sastra Indonesia, dan dengan demikian, membuka suatu fase baru resepsi teori sastra Barat dalam sastra Indonesia.15

Bagaimana “impor” teoretik itu terjadi, kita memahami hal itu berlangsung dalam konteks politis dan linimasa yang spesifik ini. Tetapi, perubahan itu juga dimungkinkan oleh suatu pengandaian baru yang ditanamkan ke dalam sastra Indonesia, yaitu pengandaian bahwa teori-teori sastra tersebut bersifat universal, sebagaimana karya sastra itu sendiri universal. Dengan demikian, apa yang disebut ilmu sastra juga bersifat universal karena mengangkat teori-teori sastra yang berlaku universal.16

Kita sedang menyaksikan di sini bias ideologis “humanisme universal”, yang mengikat dari generasi Surat Kepercayaan Gelanggang sampai Manifes Kebudayaan, sedang dioperasionalkan dalam ranah yang lain—ranah ontologis dan epistemologis teori sastra. “Humanisme universal” meletakkan, sebagai mitos, keberadaan manusia sebagai subjek universal yang abstrak, yang diasumsikan terbebas dari perbedaan identitas, latar belakang budaya, dan kepentingan ideologis. Kali ini objeknya diganti dengan karya sastra, yang diasumsikan memiliki hukum-hukum yang sama dan aturan main yang sama di mana pun, terlepas dari latar belakang penulis maupun pembacanya, dengan satu kata kunci: Bahasa. Karya sastra adalah produk bahasa, produk linguistik murni, suatu produk yang secara formal memiliki bentuk seragam, hanya diungkapkan dengan cara berbeda-beda.

Konsepsi ini disebut strukturalisme.17 Bukan hal yang mengherankan bahwa strukturalisme mengisi tempat pertama dari rangkaian teori sastra Barat yang diperkenalkan ke dalam sastra Indonesia, karena teori sastra ini cocok dengan bias universalisme yang tadi telah disinggung. Dengan melepaskan kritik sastra dari determinasi ideologisnya, strukturalisme memberi kesempatan bagi para kritikus sastra Indonesia untuk melakukan deideologisasi—yang dapat diartikan sebagai “bersih-bersih teoretis” dari pengaruh kritik sastra Marxis—dan menempatkan teori sastra pada tempat “semestinya” yang diasumsikan netral dan “ilmiah”: sebagai penjelas strukturinternal karya sastra, tak lebih dan tak kurang.

Kuatnya pengaruh “aliran Rawamangun” (yang merupakan penyelenggara utama Simposium) ditengarai sebagai faktor yang mempercepat penerimaan strukturalisme dalam kritik sastra Indonesia.18 Tetapi, pengaruh ini tidak muncul tanpa revitalisasi hubungan yang sebelumnya terbangun antara H.B. Jassin dan A. Teeuw yang memperkenalkan pendekatan “formalis” dalam kritik sastra. Ketersambungan antara “formalisme” ala Jassin dan Teeuw dan strukturalisme sejak akhir 1960-an terlihat, sejak lembaga-lembaga pendidikan tinggi secara serentak mengadopsi strukturalisme dalam kurikulum pembelajaran teori sastra, sebagai satu-satunya model bagi kritik sastra ilmiah dan kajian sastra. Kehadiran strukturalisme menegaskan kemenangan kritik sastra “formalis”.

Peran A. Teeuw dalam memberi bentuk bagi strukturalisme ini sentral. Sejak tahun 1978 sampai 1980, atas sponsor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan ILDEP (Indonesian Linguistic Development Project), Teeuw terlibat dalam serangkaian penataran tentang strukturalisme bagi para calon peneliti sastra dari berbagai perguruan tinggi, dari tahap teoretis sampai terapan.19 Ketertarikan dan minat yang besar pada strukturalisme pada lapisan akademisi sastra ini mengisyaratkan adanya suatu upaya yang sistematis dan gradual untuk memapankan posisi teori sastra Barat ke dalam kritik sastra Indonesia, melalui strukturalisme sebagai katalisator sekaligus pemfilternya. Strukturalisme menjadi katalisator bagi reorientasi perhatian kritikus sastra dari eksternalitas-eksternalitas sastra (latar belakang sosial, politis-ideologis, kelas, dst., yang sebelumnya penting dan kini sekunder) kepada “dunia internal” sastra, sekaligus pemfilter tendensi-tendensi politis dari teori sastra melalui suatu prosedur ilmiah yang menekankan positivitas data-data atau “fakta” literer.

Teeuw sendiri sebenarnya seorang eklektik, yang tampak berusaha terbuka kepada berbagai kecenderungan teori sastra. Hal itu tercermin dari rangkaian kuliah teorinya yang dibukukan, Sastra dan Ilmu Sastra,20 yang meninjau berbagai teori sastra dan tampak sedang memperkenalkan suatu cara memandang sastra secara holistik dan menyeluruh. Ia memberi perhatian pada dimensi-dimensi sastra yang menjadi simpul-simpul problematik kesusastraan. Terdapat empat hal yang membentuk simpul ini. Pertama, watak dan hakikat sastra, yang membawa Teeuw pada pembedaan antara kelisanan dan tulisan serta problematik yang diperkenalkan filsafat pasca-strukturalis (Derrida, Culler). Kedua, karya sastra sebagai objek paling sentral dari kritik dan teori sastra; disebut demikian, karena di sinilah Teeuw memberi perhatian paling luas dan elaboratif atas aspek-aspek dan hubungan-hubungan karya sastra, baik internal (semiotik-pragmatik, stilistik-retorik, sistem sastra, struktur) maupun “eksternal”21 (realisme dan metasejarah). Ketiga, penulis dan pembaca dalam model-model strukturalis dan semiotik; dengan demikian, penulis dan pembaca sebagai figur bentukan dan rekaan struktur. Dan keempat, teks sebagai dokumen positif bagi riset empiris (filologi-tekstologi dan morfologi naratif).

Sifat sugestif dan persuasif dari paparan teoretik Teeuw terletak pada watak deskriptifnya: untuk “membantu pembaca memahami apakah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh karya sastra sebagai gejala komunikasi sui generis, khas dan istimewa, serta pendekatan-pendekatan ilmiah mana yang mungkin dipilih”.22 Paparan dan pemetaan teoretik itu tidak memberi kesan tentang eksisnya konflik teoretik dan memberi kesan bahwa berbagai pendekatan ilmiah tersebut komplementer satu sama lain—suatu kesan yang diperkuat dengan sikap penerimaan kuat (dan cenderung dogmatis!) dari para ilmuwan dan kritikus-akademisi sastra Indonesia ini terhadap tipologi M.H. Abrams tentang fungsi komplementer empat pendekatan sastra (mimetik, ekspresif, objektif, pragmatik). Penyikapan eklektik atas teori-teori dan asumsi mengenai komplementaritas teoretik itu dominan sejak era Teeuw, tetapi hal itu bukan tanpa latar politis: eklektisisme dan sikap aksiologis menempatkan teori sastra dalam deskriptivitasnya yang murni berfungsi sekaligus menyortir efek-efek politis dari teori sastra dan menyeleksi mana di antara aspek-aspek teori tersebut yang sebaiknya dipertahankan dan diperlihatkan dan mana yang tidak perlu dieksplisitkan, disamarkan, atau dibuang.

Deskriptivitas itu, dengan demikian, jauh dari sekadar gaya analisis; ia merupakan kerja depolitisasi yang sangat halus tetapi efektif sehingga suatu teori sastra yang ilmiah dan “netral” dapat ditampilkan, tanpa memunculkan keribetan atas pilihan politis mengapa teori tertentu dan bukan yang lain, benarkah teori itu fungsional adanya tanpa gagasan, latar belakang atau implikasi politis tertentu yang menyertainya, dan seterusnya. Asumsi bahwa teori sastra itu politis sama sekali diabaikan.

Introduksi dan induksi Teeuw atas strukturalisme, misalnya, mengabaikan dimensi kritik ideologis dari teori-teori struktural—penelanjangan atas rasio transparan dan universal Barat-Pencerahan (Lévi-Strauss),23 watak subversif dari eksplisitasi oposisi-oposisi biner yang ditemukan pada budaya yang sebelumnya dipinggirkan vis-à-vis budaya yang dominan (Barthes), atau watak materialis dari sistem internal bahasa sebagai penelanjangan atas idealisme romantik yang memandang manusia, budaya, dan hal-hal “transendental” lainnya terlepas dari keterikatannya kepada bahasa. Demikian pula yang terjadi pada formalisme. Ketika memperkenalkan formalisme sebagai suatu teori sastra, Teeuw tidak perlu merasa melihat latar belakang ideologis mengapa formalisme Rusia ditolak oleh Stalinisme, atau bagaimana formalisme Rusia memberi topangan bagi gerakan sastra progresif dan politis pada zamannya (dalam pengaruhnya terhadap Futurisme dan Avant-gardismesastra), dan bagaimana formalisme merupakan penjarakan dan perlawanan dingin atas estetika dan kritik sastra “borjuis”, misalnya, melalui konsep “defamiliarisasi” (ostrananie)24—penjarakan atas narasi dan teleologi sastra happy-ending yang mencirikan estetika dan selera estetik borjuasi modern.

Teori-teori sastra yang berkembang dan diajarkan, setidaknya dari empat simpul problematik yang merangkum berbagai tendensi dalam teori sastra Barat abad ke-20 di atas, dipangkas dari latar belakang ideologis dan politisnya untuk difungsikan semata-mata kepada dimensinya yang pedagogik, yaitu menunjang penelitian sastra, dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian yang demonstratif dan deskriptif tentang karya sastra yang dikaji—menunjukkan hasil-hasil pembacaan karya sastra dalam paparan yang jelas, gamblang, dan koheren mengenai karya tersebut kepada pembaca. Teori-teori tersebut dimunculkan untuk memenuhi misi pragmatik dan terapannya, tanpa keperluan melihat pendasaran (grounding) pada tingkat metateoretis atas eksistensinya sebagai teori.

“Positivisme” pragmatik ini sempat cukup lama mengisolasi teori sastra menjadi suatu ranah yang terasing dari kehidupan publik sastra dan pembaca umum. Hal ini menandai adanya suatu kesenjangan antara teori sastra dan misi pragmatiknya mengkomunikasikan karya sastra kepada pembaca luas melalui kritik sastra, berbeda dari yang dibayangkan sebelumnya tentang peran kritikus yang terkadang dikonsepsikan secara patronistik sebagai pembimbing, penyuluh, atau penjaga kesehatan selera sastra masyarakat.25 Alienasi teoretis itu tercermin dari keluhan Subagio Sastrowardoyo yang mengkritik kesenjangan antara teori sastra dan “penelaahan yang konkret” atas karya sastra,26 atau tidak operasionalnya teori ketika diterapkan kepada karya sastra dalam banyak kasus penelitian ilmiah. Alienasi ini menemukan jawaban ironisnya, mengutip Maman S. Mahayana, karena “teori-teori sastra yang diperkenalkan dan diajarkan dalam dunia akademi di Indonesia memang tidak lain bersumber dari teori sastra Barat”,27 terputus dan teralienasi dari hubungannya dengan pergumulannya yang otentik dengan (teks) kesusastraan Indonesia sendiri.28

Politik dalam Teori Sastra

Kita memahami bahwa kritik sastra di Indonesia mengalami perubahan luar biasa di akhir dekade 1960-an, melalui suatu proses yang secara gradual mengintegrasikan kritik ke dalam teori sastra dan ilmu sastra dan “amputasi” atas potensi politis kritik sastra melalui pemilihan teori—atau kecenderungan teoretik—yang mendukung bagi proses perubahan dan keperluan integrasi itu (strukturalisme, formalisme). Hal ini diperkuat dengan hegemoni “aliran Rawamangun” dalam seluruh transmisi teori sastra di lembaga-lembaga pengajaran sastra di Indonesia yang berlangsung melalui figur kharismatik Jassin-Teeuw. Namun, kita belum melihat bagaimana perubahan modalitas “politik” itu dan pengertian “politik” dalam artinya yang persis, untuk memperhatikan pergeseran “politik teori sastra” dari keberhasilannya menciptakan “politik” baru setelah mendepolitisasi kritik sastra itu sendiri.

Bila kita berangkat dari multivalensi “politik” dalam hubungannya dengan dirinya (per se) maupun kata sifatnya (“politis”, “politikal”, “yang politis”), sedikitnya kita dapat mengajukan empat pengertian “politik” yang relevan dengan kondisi metateoretis dari teori sastra Indonesia pasca-1960-an.

Pertama, politik sebagai totalitas dan totalisasi praksis, atau tepatnya, politik sebagai praksis dialektis antara totalitas dan totalisasi, setidaknya bila kita setia dengan pengertian yang diberikan oleh Jean-Paul Sartre.29 Terinspirasi dari pemikiran Marxis tentang kesalingterkaitan antara teori dan praksis, politik yang genuine, menurut Sartre, adalah sebuah praksis yang mengubah kondisi-kondisi kehidupan ke arah pembebasan melalui pengaktifan seluruh aspek subjektif maupun objektif dari dunia. Hasil-hasil kerja dalam bentuk-bentuk pengalaman politik, lembaga politik, maupun produk kebudayaan yang telah lampau membentuk “totalitas”, yang sifatnya pasif dan telah jadi. “Totalitas”, dengan demikian, identik dengan sejarah statis yang diterima sebagai fakta. Praksis menghidupkan totalitas itu untuk terus-menerus dimaknai dalam babakan sejarah yang lain, dan dengan demikian, melakukan “totalisasi”.

Ide dasar dari pengertian ini adalah bahwa politik merupakan praksis, bagian dari kerja. Sifat kerja ini tidak hanya memproduksi, tetapi juga terlibat dalam produksi sosial dan kesejarahan yang dilakukan oleh masyarakat. Politik adalah perlawanan terhadap alienasi. Dengan demikian, politik berorientasi penyadaran dan pengaktifan seluruh potensi produktif dari kerja.

Kedua, pengertian yang lebih kontemporer yang diberikan oleh Alain Badiou, juga dari tradisi Marxis. Konsepsi ini menempatkan politik sebagai prosedur operasional, atau operasionalisasi, dari apa yang disebutnya “kebenaran” (vérité).30 “Kebenaran” adalah serangkaian pengorganisasian dari hal-hal yang muncul dari peristiwa politik tertentu yang mengubah secara mendasar sendi-sendi kehidupan bersama. Politik, menurut Badiou, dengan demikian terikat dengan suatu momen politik yang dialami bersama oleh suatu kolektivitas masyarakat; ia merupakan respons yang berkelanjutan atas signifikansi momen politik itu. Politik mendorong realisasi kebenaran yang dipicu oleh momen politik.

Secara intuitif kita dapat menangkap, apa yang dikerjakan oleh para kritikus Lekra mencerminkan kecenderungan terhadap salah satu dari kedua pengertian politik di atas, yang turut meresapi konsepsi mereka tentang kesusastraan. Kita dapat memahami “Politik sebagai Panglima” yang dianut oleh konsepsi kesusastraan ini dengan cara ini.

Pertama“politik” diletakkan sebagai praksis yang mengaktifkan (menotalisasi) totalitas produk kebudayaan dan sosial dari masyarakat Indonesia yang telah ada. Tradisi sastra, yang bersifat populis-kerakyatan maupun elitis, merupakan bagian dari totalitas itu. Totalitas itu, meminjam redaksi Surat Kepercayaan Gelanggang, adalah warisan “kebudayaan lama” yang oleh para sastrawan Gelanggang tidak ingin di-“laplap … sampai berkilat dan untuk dibanggakan”.31 Namun berbeda dengan sastrawan Gelanggang yang menganggap totalitas ini telah jumud dan pasif (prasangka intelektual khas kaum terdidik Dunia Ketiga atas bangsanya sendiri), para sastrawan Lekra menganggap totalitas itu sebagai tantangan bagi praksis. Sastra adalah praksis itu, yang mampu mendayagunakan kerja kreatifnya untuk mengangkat totalitas itu menjadi denyut nadi dinamis dari perubahan-perubahan radikal yang sedang dihadapi oleh masyarakat selama dan sesudah Revolusi kemerdekaan. Kritik sastra diabdikan untuk melakukan kritik atas keterkaitan antara sastra dan kerja praksisnya. Kritik sastra, dengan demikian, menjadi bagian dari praksis itu sendiri—dalam kerja besar totalisasi. Politik menjadi panglima bagi sastra, dalam arti kerja-kerja kesusastraan berkiblat kepada praksis.

Kemungkinan kedua juga relevan: politik adalah kesetiaan atas kebenaran peristiwa politik. Sastra Indonesia adalah bagian dari jatuh-bangun politik Indonesia, maka sastra adalah bagian dari politik, dari pengorganisasian massa kerakyatan atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memaknai peristiwa politik yang terjadi dan menyangkut kehidupan mereka. Sastra menjadi bagian dari politik, bukan dalam arti instrumentalis (sastra menjadi sarana propaganda), tetapi operatif: sastra merupakan suatu operasi untuk membantu dan mendorong pemaksimalan politik sebagai manifestasi pembebasan rakyat dari kondisi-kondisinya yang “tidak semestinya”. Sastrawan dapat menolak karya sastranya menjadi alat politik, tetapi karya sastra itu tidak dapat menghindarkan dirinya dari peran politik tertentu yang dimainkannya, sebagai suatu operasi tertentu32 dalam wujud kerja kreatif—terlepas apakah peran itu maksimal atau minimal diperankannya.

Kritik sastra, dengan demikian, dipahami sebagai demistifikasi ideologis dan pengujian atas operasi karya sastra terhadap kebenaran. Demistifikasi ideologis, yaitu pembongkaran atas ideologi-ideologi di dalam karya sastra yang mendukung, menetralisir, atau menjadi antipoda bagi proses kebenaran yang terjadi (dalam suasana kemerdekaan, pembebasan bangsa dari kolonialisme; pasca-kemerdekaan, neokolonialisme). Pengujian atas operasi, yaitu melihat sejauh mana politik beroperasi di dalam karya sastra, terlepas dari intensi atau latar belakang sastrawannya.

“Politik adalah panglima”, dalam arti sastra berorientasi kepada kebenaran dan peristiwa politik. Bagi kritik sastra, ini berarti bahwa kritik sastra menguji ada-tidak adanya orientasi itu dalam karya sastra. Kritik sastra menjadi lensa observasi bagi operasi sastrawi atas politik.

Penyesuaian antara konsepsi kritik sastra ini dengan kebijakan partai di akhir-akhir eksistensi Lekra seakan-akan memberi pembenaran atas tuduhan lawan politik mereka, bahwa mereka memperalat sastra untuk politik. “Politik” di sini dibingkai oleh para lawan politik mereka dalam pengertian Hobbesian-Machiavellian: pemenuhan ambisi pribadi atau kelompok yang dicapai dengan penghalalan segala cara, penciptaan antagonisme kawan/lawan, dan instrumentalisasi vulgar atas kesusastraan sebagai alat propaganda. Apa yang sebenarnya merupakan suatu konsepsi metapolitik (Sartre, Badiou), yang menempatkan sastra—dan otomatis peran Lekra—sebagai unsur dari kerja besar politik yang sedang dilakukan bersama-sama oleh rakyat Indonesia (di mana sastra bagian yang niscaya terlibat di dalamnya), direduksi besar-besaran menjadi suatu konsepsi ultrapolitik (Machiavelli, Hobbes), yang menganggap sastra Indonesia sedang dikorbankan untuk kepentingan sempit kelompok Lekra atau ideologi sastra yang mereka anut. Reduksi ini sekaligus menandai perubahan kepada dua modalitas politik lain yang membentuk kondisi metateoretis kritik sastra.

Pengertian ketiga tentang politik adalah apa yang boleh disebut “politik tekstual atas teori”, yaitu suatu jenis politik yang kelihatannya apolitis yang bekerja melalui hegemoni dan dominasi suatu teori atau arus teoretik tertentu, yang di dalamnya teori-teori berfungsi menetralisir polemik, menciptakan konsensus, dan membentuk normalitas suatu kondisi status quo sastra. Ini adalah politik atas teori, atau politik teoretik. Ia disebut tekstual, karena di dalamnya politik bekerja tidak dalam hubungan yang menyeluruh realitas dunia yang lebih luas daripada sastra, tetapi bekerja di dalam hubungan “intra-tekstual” di antara konsep-konsep teoretik atau antarteori di dalam ilmu sastra. Ini adalah politik yang diinvestasikan di dalam kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam teori, potensi-potensinya, dan hal-hal yang tercipta dari relasi antarkonsep atau teori. Model bagi politik ini adalah politik diskursif yang berlangsung dalam suatu epist?m? atau gugus ilmiah tertentu. Teori memiliki dua dimensi: dimensi deskriptif dan dimensi diskursif. Politik ini berlangsung ketika dimensi diskursif suatu teori dominan atas dimensi deskriptifnya, sehingga teori itu membentuk diskursus di tengah suatu komunitas atau publik ilmiah tertentu.

Politik ini merupakan suatu parapolitik (dalam arti Habermasian), yaitu bahwa teori-teori dapat berkontestasi secara “normal”, tetapi fungsi utama dari kontestasi itu adalah mendukung suatu konsensus. Kontestasi dilangsungkan, tetapi tanpa antagonisme atau dialektik. Teori-teori bersirkulasi sebatas pragmatik untuk memenuhi kegunaan tertentu, atau menegakkan suatu norma ilmiah yang disepakati.

Politik ini bukan tanpa “ideologi”, walaupun kelihatannya tidak memiliki beban ideologis. Tidak adanya ideologi padanya adalah ideologis, karena ideologi diubah bukan lagi sebagai modus yang melekat secara langsung pada eksistensi teori (teori itu didorong oleh motivasi ideologis yang langsung), tetapi menjadi modus yang menjadi prasyarat tak langsung dari eksistensi teori—penghilangan antagonisme, regularitas dan normalisasinya, penciptaan situasi yang kondusif bagi pemapanan teori. Ideologi, dengan demikian, disublimasi menjadi syarat-syarat “transendental” dari teori.

Dalam kebanyakan situasi, hal ini dapat berjalan normal atau teratur. Meski demikian, kontestasi itu juga menciptakan kemungkinan pembelokan-pembelokan atau penyimpangan dari kurva linear-sirkuler yang terjaga dari hubungan intra-tekstual ini. Hal ini mendorong lahirnya politik dalam pengertian keempat, yaitu politik sebagai pengaktifan “yang politis”.

Keempat, politik sebagai pengaktifan “yang politis”. Politik dapat didepolitisasi melalui penghilangan antagonisme, prosedur regularitas dan normalisasi, dan seterusnya (“hukum-hukum” status quo), tetapi ia tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dari potensi politisnya. Potensi politis ini, residu dari depolitisasi yang nyaris total dan hegemonik, adalah “yang politis”, politik yang berlangsung melalui penyimpangan-penyimpangan dan subversi “internal” atas regularitas dan normalitas status quo. Politik ini, bila kita setia pada definisi yang diberikan oleh Paul Ricoeur, adalah apa yang tak tereduksikan dari politik ideologis dan dari depolitisasi atas politik ideologis. Dalam hal ini, yang politis itu terletak pada momen ketika teori mampu menghadirkan diskursus tandingan yang mampu merepolitisasi potensi politis yang terdapat di dalam suatu bangunan teoretik tertentu.

Strukturalisme ala Teeuw pasca-1960-an yang memberi bentuk bagi kritik sastra “formalis” yang telah diperkenalkan oleh H.B. Jassin sebelumnya, bukan sekadar suatu teori deskriptif, tetapi merupakan suatu versi khusus dari strukturalisme yang telah dilepaskan dari potensi politisnya sebagai teori. Penekanannya pada “struktur”, pada “sistem sastra”, pada sifat invarian dan universal dari aspek intrinsik karya, tidak saja merefleksikan bias universalisme yang cocok dengan ideologi “humanisme universal” kelompok ini, tetapi juga merefleksikan kecenderungannya terhadap tatanan politik yang ada, yaitu tatanan Orde Baru, dengan keajegan strukturnya dan pola-pola pemapanan sistem politiknya. “Struktur” di sini dipahami sebagai suatu “konvensi” yang stabil, yang kalaupun terjadi penyimpangan, penyimpangan itu terjadi dalam konteks ketegangan normal antara konvensi dan pembaruan33—tidak sampai menciptakan suatu lompatan besar atau “revolusi” dalam bentuk (forma)-nya. Dilihat dari konvensi ini, betapapun besar dampak politis yang diciptakan oleh sebuah karya sastra, dampak politis itu tidak ada artinya jika ia belum menghasilkan pembaruan berarti dalam bentuknya.

Politik tekstual atas teori ini terlihat dari apa yang dimaksud dengan “versi khusus” di atas. Strukturalisme ala Teeuw, secara eklektik, diracik dari konsep-konsep yang diambil dari formalisme Rusia, strukturalisme Ceko, dan sedikit strukturalisme Prancis. Tetapi, racikan ini adalah seleksi tak sadar atas konsep-konsep yang memberi ciri khas bagi “versi khusus” ini. Misalnya, Teeuw kurang menonjolkan aspek “emansipatif” dari formalisme yang, dalam program Jakobson, mesti bertujuan “mengemansipasikan kata-kata dari makna”34—dengan demikian, menciptakan suatu pembaruan yang radikal yang mampu menciptakan suatu pembalikan formalis atas materialitas “kata-kata” sebagai bahan primer dari kesusastraan. (Ini mengapa formalisme merupakan ideologi Avant-gardisme sastra35 yang memiliki persinggungan dengan beberapa kecenderungan Avant-gardisme politik Bolshevisme yang berusaha dinormalisasi pengaruhnya oleh Stalinisme. Formalisme sendiri merupakan suatu materialisme dalam sastra.) Teeuw juga sama sekali tidak menonjolkan unsur dinamisme internal dari formalisme, seperti yang dikonsepsikan oleh Tynjanov, bahwa konstruksi bahasa sastra adalah “konstruksi bahasa yang dinamis”36 yang ketakterdugaannya—atau “yang poetik”-nya, menurut Jakobson—dapat mengguncang atau mengubah konvensi sama sekali. Keterikatan Teeuw pada konvensi37 menghadirkan suatu versi strukturalisme yang cenderung “statis”, suatu strukturalisme yang cocok dengan tuntutan status quo untuk meredam gejolak terhadap struktur atau sistem yang berlaku.38

Strukturalisme Prancis juga dilucuti dari sifat radikalnya sebagai suatu teori yang politis tentang bahasa. Salah-baca atas konsep “tulisan/penulisan” (écriture) dalam satu versi dari (pasca)strukturalisme Derrida, yang dipahami oleh Teeuw sebagai suatu hal yang mati39 padahal tidak, dan lebih merupakan suatu modus baru bagi perubahan-perubahan dalam sistem sastra,40 menunjukkan ketidakberhasilan Teeuw menangkap sifat politis dari teori ini. Adonan teoretik Teeuw merupakan contoh dari politik tekstual atas teori, melalui suatu seleksi atas konsep-konsep dan sifat politisnya bagi teori sastra maupun pembaca.

Tanpa ekses politis dari teori, teori-teori yang ada, berikut penggunaan konsep-konsep ikutannya, diterima sebagai kewajaran dan tanpa suatu kejutan. Teori-teori dapat digunakan sejauh cocok atau dipandang cocok untuk mengkaji suatu teks sastra, atau sekadar mengomentarinya dalam tinjauan-tinjauan yang judisial. Teori-teori digunakan dalam ragam variannya, tetapi keragaman itu semata-mata berfungsi untuk melangsungkan suatu konsensus diam-diam di kalangan kritikus sastra (akademis) tentang sifat praktis dan apolitis teori-teori tersebut, dan apolitisnya ilmu sastra itu sendiri. Teeuw dengan “Alkitab”-nya, buku Teori Kesusastraan karya René Wellek dan Austin Warren,41 menjadi nama penting dari proses-proses ini, jauh lebih signifikan daripada Jassin secara teoretik.

Namun proses ini tidak linear. Di tengah kesinambungan yang tampak dominan dari politik teori ini, politik teori dalam bentuk yang lain, yaitu pengaktifan “yang politis” dari teori, muncul mengganggu. Momennya terjadi cukup awal, tidak di ranah teori sastra, tetapi pada ranah kritik sastra non-akademis, yaitu pada 1984 dalam polemik “sastra kontekstual”.42 Polemik ini menghadirkan suatu gangguan terhadap politik teori yang dominan, karena di dalam perdebatan tersebut dipertanyakan kriteria-kriteria “keuniversalan” sastra, dan dengan demikian secara tak langsung, asumsi “keuniversalan” teori sastra. Sebagian asumsi yang melatari tentang “kontekstualitas” sastra digali dari pengaktifan sejumlah konsep yang selalu dihindari oleh Teeuw dan para pengikutnya, seperti “ideologi” dan “politik” itu sendiri. Hal ini terjadi melalui perjumpaan, via Keith Foulcher, dengan teori Marxis, yaitu Marxisme budaya yang kemudian membentuk gugus Kajian Budaya (cultural studies) dalam teori sastra (Raymond Williams).43

Dalam perdebatan itu muncul problematik tentang keterkaitan antara sastra dan ideologi, di mana universalisme sastra yang dimapankan oleh “humanisme universal” dipertanyakan ulang melalui pemunculan determinasi sastra oleh ideologi. Terlibat dalam suatu modus sastrawi tertentu, entah sebagai penulis maupun kritikus, berarti terikat dengan suatu kompleks ideologis tertentu. Meskipun arah dari kritik atas universalisme ini terbelah, antara kecenderungan “humanisme” baru yang menekankan pada kekonkretan, sentimen keberhinggaan manusia (psikologisme Gestalt), dan subjektivisme seperti diperkenalkan oleh Arief Budiman dkk., dan kritik sastra bertipe sosiologis yang dianjurkan oleh Ariel Heryanto,44 kritik atas universalisme ini merupakan sebentuk penyimpangan dari politik teori yang dominan dan membuka kritik sastra kepada “yang politis”.

Sebelum pasca-strukturalisme mendapat kekuatannya yang baru dalam pengaktifan “yang politis” ini—jauh setelah introduksi Teeuw pada 1970-an—dalam polemik mengenai “pascamodernisme” di Indonesia di tahun 1990-an, politik teori ini secara irreguler hadir melalui berbagai teori sastra yang menyadari ketidakmemadaian otonomi sastra dan makin meresapnya teks sastra kepada perubahan-perubahan politik atau sosial di tengah masyarakat. Introduksi “sosiologi sastra” (walaupun dalam pendekatannya yang fungsional dan positivistik ala Parsons) oleh Sapardi Djoko Damono, kemudian “strukturalisme genetik” oleh Faruk45 (dengan tendensinya yang cukup Marxian dengan pengakuannya atas ideologi, dialektika, dan peranan subjek kolektif dalam estetika), feminisme, dan pascakolonialisme merupakan momen-momen “yang politis” dalam teori sastra, yang memberikan sejumlah pendasaran baru atas hubungan yang lebih mendalam dan substansial antara teori sastra dan politik.

Ke Arah Metapolitik Kritik Sastra

Terdapat sejumlah ambiguitas di kalangan kritikus sastra mengenai hubungan antara kritik sastra, teori sastra, dan politik. Sikap paling konvensional tercermin dari pandangan Dami N. Toda, yang walaupun memiliki reputasi berani memperkenalkan pembacaan-pembacaan yang eksperimental terhadap sastra Indonesia dengan penguasaannya yang memadai atas wawasan teoretik sastra Barat,46 mengakui signifikansi sekunder teori sastra dalam kritik sastra, sehingga menurutnya, kritik sastra dapat dilakukan tanpa harus membebek kepada teori tertentu: “Teori hanya ilmu. Metode hanya ilmu… Metode ataupun aliran bukan penebus untuk menjamin keselamatan mutu sebuah kritik sastra”.47 Sikap ini memperjelas mengapa terjadi alienasi antara kritik sebagai kerja kreatif dan teori sebagai sesuatu yang seolah-olah selalu hadir secara instrumental untuk melengkapi kritik. Suatu alienasi yang melengkapi kesenjangan antara kritik sastra akademis dan non-akademis.

Pandangan yang keluar dari sikap konvensional itu diajukan oleh Saut Situmorang, yang sebaliknya melihat perlunya kritik sastra melakukan reclaiming atas teori dan menjalankannya secara konsisten dan bertanggung jawab.48 Kesenjangan antara teori dan kritik sebagai praktik kreatif harus dijembatani, tidak dengan sikap positivistik dan instrumental atas teori (bahwa teori merupakan penjelas absolut dan selalu overdeterminan terhadap teks sastra, dan bahwa teori tinggal dijalankan atau diterapkan terhadap teks sastra begitu saja) atau sikap anti-teori (subjektivisme murni), melainkan dengan menganut suatu pendirian teoretik tertentu yang secara sadar dipertanggungjawabkan dalam kerja kritik.

Pandangan terakhir ini menunggu untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan pengakuan atas setidaknya dua hal yang mendasar. Kita akan menyebutnya dua hipotesis bagi suatu metapolitik kritik sastra. Pertama, keintrinsikan teori dalam kritik sastra, dan kedua, keinstrikan politik dalam teori sastra.

Disadari atau tidak disadari, setiap kerja kritik, sekalipun berupa sebuah analisis pendek atas teks sastra, merefleksikan suatu posisi teoretis yang dianut oleh kritikusnya. Ketidakmampuan kritikus mengeksplisitkan posisi teoretisnya lebih karena sifat ideologis dari teori itu sendiri, yang dalam kondisi-kondisi tertentu menuntut untuk disembunyikan atau didiamkan karena penghindarannya untuk dibaca secara ideologis oleh pembacanya. Namun, kritik itu sendiri menyimpan suatu posisi teoretis tertentu, sehingga teori pada dasarnya intrinsik dalam kerja kritik, dan dalam kritik sastra yang dihasilkan oleh kerja kritik itu.

Karena setiap teori tidak berada dalam ruang kosong, melainkan muncul dalam suatu konteks politis tertentu, meskipun memiliki kemampuan untuk melampaui konteks politisnya dan “menguniversalkan” konsep-konsepnya, maka di dalam teori intrinsik suatu politik: politik, diakui atau tidak diakui, internal di dalam teori.

Keintrinsikan politik dalam teori tidak dapat disadari tanpa melacak genealogi dan kontekstualisasi epistemologis yang dilakukan atasnya dalam berbagai kajian atau kritik sastra. Dengan cara demikian, kita dapat melihat sejauh mana suatu pendirian teoretik tertentu membawakan pendirian politisnya dan menampilkan orientasi politisnya. Jika teori telah memiliki orientasi politisnya, maka penyematan teori oleh suatu kerja kritik mempertautkan secara langsung maupun tak langsung kritikus kepada orientasi politis tersebut dan membuat kritik sastra sebagai kerja politis atau praktik politik. Kritik sastra, dengan demikian, merupakan suatu kerja yang memiliki latar belakang politis (metapolitis).

Dalam pendedahan antara kritik sastra, teori sastra, dan politik yang dilakukan di atas, kita bisa menyatakan bahwa metapolitik kritik sastra ini merupakan bagian dari upaya mengaktifkan “yang politis” dalam kritik dan teori sastra. Hal ini tidak lain untuk menghadirkan antitesis bagi politik depolitisasi atas teori, dan mungkin, dalam momentum terbaik, akan memungkinkan kritik sastra menjadi bagian dari kerja besar praksis atau “prosedur kebenaran”, yang benih-benihnya telah ditanam oleh para kritikus Lekra setengah abad silam, dengan bentuk dan ekpresi yang sama sekali baru.[]

*Sebelumnya merupakan makalah yang berjudul “Kritik Sastra, Teori, Praktik Politik (Catatan untuk Investigasi)”, dipresentasikan pada seminar “Politik Kritik Sastra di Indonesia” di PKKH UGM, Yogyakarta, 24-25 November 2015 dan dimuat dalam Ach. Fawaid (ed.), Poe(li)tics: Esai-esai Politik Kritik Sastra di Indonesia (Yogyakarta: PKKH, 2015).

1 Bandingkan dengan konsepsi kritik sastra Sjahrir, yang belum mencapai tingkat kematangan yang konkret dalam menerjemahkan visi estetik realisme sosialis dalam kerja-kerja kritik sastra.

2 Savitri Scherer, Pramoedya Ananta Toer: Luruh dalam Ideologi (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), h. 129.

3Ibid., h. 128.

4 Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: Verso, 2008 [1989]). Ideologi mengalami “sublimasi”, menurut Žižek, jika objeknya mengalami empat hal: penyembunyian, suprasensualisasi, immaterialisasi, atau transendentalisasi. Kita akan memakai hal yang keempat, yaitu transendentalisasi, untuk melihat sublimasi ini.

5 Yudiono K.S., Pengkajian Kritik Sastra Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 108-109. Yudiono K.S. adalah seorang akademisi sastra dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, dengan pandangan-pandangan yang tampaknya cukup dipengaruhi oleh Sapardi Djoko Damono, akademisi sastra senior lainnya.

6 Didukung oleh tentara. Prosiding seminar ini telah diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dengan judul Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru: Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia 25-28 Oktober 1966, dan dikatapengantari oleh Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan. Tidak jelas dukungan seperti apa yang diberikan oleh tentara terhadap paraakademisi sastra tersebut. Tentang keterlibatan Soeharto dalam proyek “pembinaan” bahasa dan kesusastraan Indonesia, lihat esai pendek Bandung Mawardi, “Soeharto dan Bahasa Indonesia”, majalah sastra Surah, edisi III/Juni-Juli 2013, h. 30.

7Ibid., h.98.

8J.E. Tatengkeng, “Penjelidikan dan Pengakuan”, Antologi Karya Pudjangga Baru (Djakarta: J.B. Wolters-Groningen, t.t.), h. 148-151.

9 “Roman & Romance”, dalam Pramoedya Ananta Toer, Menggelinding 1, ed. Astuti Ananta Toer (Jakarta: Lentera Dipantara, 2004), h. 251-256.

10 “Sumber Cipta dalam Kesenian”, dalam ibid., 214.

11 “Angkatan dan Dunianya”, dalam ibid., h. 114.

12 Scherer, Pramoedya, h. 50.

13 Mikhail Bakhtin, Le Marxisme et la philosophie du langage (Paris: Minuit, 1977).

14 Para kritikus Lekra tidak menerapkan secara harfiah teori sastra Marxis yang saat itu sangat dipengaruhi oleh dinamika sastra di Soviet, meski di saat-saat akhir sempat tergelincir ke dalam keharusan menyesuaikan kritik dengan tuntutan partai—mirip seperti ketaatan kritikus Soviet di masa-masa akhir kepada Proletkult; keragaman pandangan di antara mereka menunjukkan pencarian bentuk kritik yang sedang berproses.

15 Mungkin suatu kebetulan—atau bukan kebetulan—bahwa “impor” teoretik ini bersamaan dengan dibukanya kontrak karya dan investasi antara Indonesia dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang disiapkan sejak Oktober 1966 dan diresmikan oleh undang-undang pada Januari 1967, yang membuka Indonesia kepada jaringan kapitalisme finansial global.

16 Maman S. Mahayana, “Perjalanan Teori Sastra di Indonesia”, dalam Maman S. Mahayana, Sembilan Jawaban Sastra Indonesia: Sebuah Orientasi Kritik (Jakarta: Bening Publishing, 2005), h. 203.

17 Setidaknya suatu versi paling awal dari strukturalisme.

18 Mahayana, Sembilan Jawaban Sastra, h. 206.

19 Yudiono K.S., Pengkajian Kritik Sastra, h. 111.

20 A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

21 “Eksternal” di sini mendapat pengertian khusus yang berbeda dari eksternalitas politis teori sastra Marxis.

22 Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, h. 7.

23 Ketika memulai penelitiannya pada suku-suku pedalaman Nambikwara, Claude Lévi-Strauss menyadari jarak kultural antara the savage mind itu dengan rasio universal Barat-Pencerahan yang menjadi standing politisnya sebagai orang “Barat”. Penemuan kode-kode mitologis yang sama antara pemikiran suku-suku pedalaman primitif itu dengan rasio “universal” Barat menelanjangi universalitas rasio yang terakhir ini dan memperlihatkan kepekatannya (opacity), yang memiliki derajat universalitas yang sama justru dengan rasio “universal” Barat yang menjadi titik berangkatnya.

24 Barbara Foley, “Review of Formalism and Marxism by Tony Bennett”, Modern Philology, vol. 80, No. 4 (1983), h. 443.

25 Andre Harjana, Kritik Sastra: Sebuah Pengantar (Jakarta: Gramedia, 1981).

26 “… [D]engan menitikberatkan pada teori-teori yang bergerak pada tataran yang umum dan abstrak tentang kesusastraan, maka terdapat kecenderungan yang kuat untuk meninggalkan penelaahan yang konkret terhadap karya sastra”, Subagio Sastrowardoyo, dikutip dalam Mahayana, Sembilan Jawaban Sastra, 201.

27Ibid., h. 202.

28 Kita tidak menutup mata pada adanya beberapa kajian sastra yang berhasil melakukan persenyawaan yang ketat antara teori sastra Barat dengan teks sastra Indonesia sebagai objek kajiannya, tanpa terjatuh pada pola instrumentalis dalam memperlakukan teori sastra kepada objeknya. Tetapi hal itu sangat jarang. Ada suatu inkonsistensi yang menarik dicatat, ketika suatu saat Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan senior yang secara ideologis dekat dengan kubu Manikebu, mengatakan dalam suatu kesempatan diskusi sastra, bahwa “teori sastra mengikuti karya sastra, teori dibuat mengikuti karya”, menegaskan superioritas karya atas segala kerja kritik atau teoretik (Hal ini diungkapkannya sekaligus untuk menegaskan superioritas sastrawan dan kerja kreatifnya atas kritikus dan kritiknya). Sapardi dapat mengatakannya sebagai seorang sastrawan. Tetapi sebagai seorang kritikus dan akademisi sastra yang dikenal memperkenalkan teori Sosiologi Sastra, pernyataan ini menjadi cermin inkonsistensinya. Sapardi ingin bahwa teori sastra mengikuti karya sastra, maka teori harus digali dari teks (sastra Indonesia). Teori harus dikembangkan dan diabstraksikan dari karya itu sendiri. Tetapi, kenyataannya ia tidak berhasil menggali teori itu dari karya sastranya sendiri maupun dari tradisi sastra Indonesia, dan tetap menggunakan teori-teori sastra Barat untuk membaca sastra Indonesia. (Sapardi tidak pernah melahirkan teori sastra “Indonesia” yang “orisinal”.)

29 Jean-Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, Vol. 1, terj. Alan Sheridan Smith (London: Verso, 2004), h. 45.

30 Alain Badiou, “Politics as a Truth-Procedure”, dalam Alain Badiou, Theoretical Writings (London: Continuum, 2006), h. 155.

31 Asrul Sani, Surat-surat Kepercayaan (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), h. 3.

32 Pemahaman Pramoedya tentang “kesusastraan sebagai alat”, yang dibedakannya dari “kesusastraan yang diperalat”, bisa dipahami dalam pengertian operasi ini. Lihat, Pramoedya, “Kesusastraan sebagai Alat”, dalam Menggelinding 1, h. 222.

33 A. Teeuw, Membaca dan Menilai Sastra (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 33.

34 D.W. Fokkema & Elrud Kunne-Ibsch, Teori Sastra Abad Kedua Puluh (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 17.

35Ibid., h. 19.

36Ibid., h. 29.

37 Teeuw, Membaca dan Menilai Sastra, h. 26.

38 “Tetapi pembaruan pun, walaupun kelihatannya bersifat perombak, namun selalu berada dalam ketegangan dengan konvensi yang sebelumnya berlaku, sehingga pemahaman dan penilaiannya tidak mungkin di luar garis kesinambungan”, ibid., h. 33.

39Ibid., h. 30.

40 Bdk. Muhammad Al-Fayyadl, “Kebudayaan Perspektif Grammatologi”, FIB Weekly Forum, UGM Yogyakarta, 16 April 2015.

41 Pengakuan Teeuw tentang “kealkitabiahan” teks daras Wellek-Warren, lihat dalam Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, h. 135.

42 Ariel Heryanto (ed.), Perdebatan Sastra Kontekstual (Jakarta: Rajawali, 1985).

43Ibid., h. 60.

44 Bandingkan catatan kritis atas pendekatan sosiologis Ariel Heryanto ini, yang dipandang “mekanistik”, kurang dialektis dan ketat dalam melihat hubungan antara kenyataan sosial dan “kenyataan literer”, dalam Saut Situmorang, “Sastra Kontekstual”, dalam Politik Sastra (Yogyakarta: [Sic], 2009), h. 105-106.

45 Faruk HT, Strukturalisme Genetik dan Epistemologi Sastra (Yogyakarta: Lukman Offset, 1988).

46 Lihat berbagai kajiannya tentang novel-novel Iwan Simatupang.

47 “Kritik Sastra Indonesia Mencari Kambing Hitam”, dalam Dami N. Toda, Hamba-hamba Kebudayaan (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), h. 29.

48 “Kritik Sastra Tanpa Teori?!”, dalam Situmorang, Politik Sastra, h. 131-135.

 

Sumber: https://literasi.co/politik-teori-sastra-di-indonesia/

 

oleh Saut Situmorang*

 

Membaca “catatan kebudayaan” Maman S Mahayana, “Kritikus dan Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia”, di Kompas 22 April 2017 cuma membuat saya geleng-geleng kepala saja. Karena tulisannya itu penuh dengan klise, daur-ulang yang itu-itu saja dari zaman jahiliyah Sastra Kertas Koran-Majalah.

Pertama, sungguh absurd bahwa masih ada orang – kritikus dan pengajar di Fakultas Ilmu Budaya lagi – di zaman Windows 10 ini masih mempersoalkan Sastra (di) Internet! Dan memberhalakan sastra yang ada di kertas Koran dan Majalah! Seandainya Maman bisa berbahasa Inggris (saya yakin dia tidak bisa) maka akan dengan mudah saja dia menemukan penjelasan dan contoh karya Sastra Internet cuma dengan memakai jasa Google. Dia akan menemukan begitu banyak penjelasan dan contoh karya terutama yang ditulis dalam bahasa Inggris, mulai dari situs ensiklopedia seperti Wikipedia, situs-situs Fakultas Sastra terkenal di dunia sampai blog-blog pribadi. Hingga dia tidak akan begitu kampungan untuk memahami sebuah media sosial seperti Facebook sebagai contoh karya sastra! Namanya juga media “sosial” ya berarti tempat orang bersosialisasi, bergaul secara sosial, membagikan apapun secara sosial termasuk karya sastra. Karena sifat publiknya itu (public sphere) maka sah-sah saja pemakainya bertingkah sesuai dengan milieu pertemanannya, sesuai dengan latar belakang sosial, kultural, pendidikan dan umur. Membandingkan Facebook sebagai sebuah media bergaul dengan koran apalagi majalah yang khusus menerbitkan karya sastra sama saja dengan kurang kerjaan dan cari perhatian!

Kedua, Maman mendaur-ulang mitos besar tentang koran dan majalah dan posisi keduanya terhadap Sastra. Apa yang Maman tuliskan tentang “seleksi ketat redaktur, absennya pengaruh pertemanan dalam seleksi, keseriusan berkarya” dan lain-lain yang konon menjadi ciri-khas koran sebagai media sosialisasi Sastra sudah dinyatakan oleh para penentang munculnya Sastra Cyber di awal tahun 2000-an seperti Ahmadun Y Herfanda. Sungguh mengenaskan bahwa setelah 16 tahun berlalunya Polemik Sastra Cyber Indonesia di mana hasilnya menunjukan betapa para penentang munculnya Sastra di internet justru sekarang menjadi bagian dari konsumennya yang paling obsesif ternyata masih ada “kritikus dan pengajar di Fakultas Ilmu Budaya” di Indonesia yang gegar budaya menghadapi internet dan ahistoris atas peristiwa-peristiwa historis dalam Sejarah Sastra Indonesia.

Apa memang benar bahwa “seleksi ketat redaktur, absennya pengaruh pertemanan dalam seleksi, keseriusan berkarya” merupakan ciri-khas koran sebagai media sosialisasi Sastra? Di mana bisa kita baca penelitian yang sudah dilakukan atas ciri-khas koran ini? Apa Maman S Mahayana sendiri sudah pernah melakukannnya?

Kalau benar “seleksi ketat redaktur” memang ada, kenapa bisa terjadi skandal pemuatan tulisan-tulisan plagiat di beberapa koran Indonesia termasuk di koran nasional terbesarnya yang terbit di Jakarta?! Tidak ada pengaruh faktor pertemanan? Apa memang nama-nama yang selalu muncul di koran tertentu, misalnya, tidak dikenal oleh redaktur halaman sastra koran tersebut? Keseriusan berkarya? Apa definisi “keseriusan berkarya” itu dan apa contoh hasilnya? Apakah karya yang jelek seperti begitu banyak muncul di koran-koran Indonesia tidak dihasilkan melalui “keseriusan berkarya”?

Kemudian, apakah karya Sastra yang muncul di koran dan majalah memang bagus-bagus mutunya rata-rata? Apa “puisi” esei seorang Denny JA yang muncul di sebuah jurnal sastra memang bergizi tinggi? Apa puisi yang muncul di majalah sastra Horison memang bagus-bagus mutunya? Begitu juga dengan yang dimuat di Kompas lebih bagus dibanding yang terdapat di Facebook? Maman sudah pernah melakukan studi perbandingan atas karya Sastra yang muncul di kertas koran-majalah dan Facebook?

Tentang posisi Redaktur Koran, apakah dia Kritikus Sastra yang memang memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang Sejarah dan Teori Sastra hingga pilihannya atas nama-nama yang dimuat karyanya di halaman korannya memang sudah bisa dipertanggungjawabkannya secara Kritik Sastra? Atau Redaktur Koran itu cuma seorang Wartawan biasa saja yang kebetulan diberikan tanggungjawab untuk mengurusi desk Sastra di korannya di mana dia bisa saja dipindahkan ke desk lain kalau dibutuhkan? Apakah status sebagai Kritikus Sastra merupakan persyaratan utama untuk menjadi Redaktur Sastra di sebuah koran yang menerbitkan karya Sastra?

Klise ketiga, Maman ternyata masih belum bisa menanggalkan keterpesonaannya pada HB Jassin terutama pada hobinya untuk membuat angkatan-angkatan dalam sejarah Sastra Indonesia. Dengan gaya murid Jassin yang baik dia berseru “Fenomena baru dalam sastra—terutama puisi— Indonesia kini sedang terjadi: lahirnya sastra(wan) generasi Facebook”! Seolah-olah mereka yang mempublikasikan karya sastranya di Facebook itu adalah satu kelompok penulis yang dengan sengaja memakai Facebook sebagai media sosialisasi Sastra, menulis dengan Gaya yang sama, mempersoalkan Tema yang sama, dan belum pernah mempublikasikan karya mereka di luar Facebook sama sekali! Sebagian besar dari “generasi Facebook” ini klaimnya “instan, ahistori [sic], narsistik, tanpa seleksi, tanpa kritik (yang baik)”. Sementara “Sisanya: ada juga yang potensial dan bergizi”.  Tapi tanpa sekalipun mampu menunjukkan pembuktian atas klaim-klaim asersifnya itu. Di mana “ahistoris”nya mereka, misalnya? Ahistoris terhadap apa mereka? Apakah para penulis koran dan majalah historis? Historis terhadap apa?

Hancurnya mutu “catatan kebudayaan” dari seorang “kritikus dan pengajar di Fakultas Ilmu Budaya” yang dimuat di koran ini justru membuat semua klaim asersif penulisnya jadi terdengar tragis-ironis. Kalau memang ciri-khas pemuatan tulisan di koran itu adalah “seleksi ketat redaktur, absennya pengaruh pertemanan dalam seleksi, keseriusan berkarya” maka catatan kebudayaan Maman S Mahayana yang “instan, ahistori [sic], narsistik, tanpa seleksi, tanpa kritik (yang baik)” tersebut sangat tidak pantas menghiasi halaman kebudayaan koran apalagi yang sekeramat Kompas! ***

*Saut Situmorang, BUKAN Kritikus dan Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya

 

=========

 

SASTRA(WAN) GENERASI FACEBOOK

Kompas
22 Apr 2017
OLEH MAMAN S MAHAYANA
Kritikus dan Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

 

Fenomena baru dalam sastra—terutama puisi— Indonesia kini sedang terjadi: lahirnya sastra(wan) generasi Facebook. Keberadaan dan peranan media sosial macam FB–juga Whatsapp—membuka jalan lempang bagi kelahiran mereka. Sebagai ”aliran” FB, kita dapat mencermati adanya kecenderungan karakteristik yang sama pada karya mereka. Sebagian besar, instan, ahistori, narsistik, tanpa seleksi, tanpa kritik (yang baik). Sisanya: ada juga yang potensial dan bergizi. Untunglah, di antara ingar-bingar itu, muncul puisi karya penyair profesional yang memberi warna lain tentang mutu dan model yang sebenar-benarnya puisi. Tentu saja karakteristik itu tak terlepas dari sifat media sosial itu sendiri yang cair, tanpa sekat, bebas, dan tak perlu legitimasi. Ruang FB menjadi perayaan hasrat dan semangat terpendam. Ia menjadi ajang kompensasi saluran kebebasan ketika media cetak—koran-majalah—banyak yang bertumbangan. Rubrik sastra yang makin tergusur, peralihan orientasi pembaca pada media daring, dan mudahnya menerbitkan buku mendorong orang merasa lebih percaya diri dan nyaman mendekam di ruang FB, tempatnya mengekspresikan diri. Situasinya sangat berbeda dengan sastrawan generasi koran dan majalah. Seleksi sangat ketat dilakukan redaktur. Di sana (hampir) tidak berlaku pertemanan. Keseriusan berkarya dan kesabaran menunggu pemuatan melekat menjadi sikap tahan banting, mementingkan proses, mawas diri, dan menghormati penulis lain—yang karyanya dimuat—sebagai mitra bersaing.

Perkembangan lain

Tak dapat dimungkiri, hadirnya media sosial telah memberi kemungkinan lain bagi perkembangan sejumlah bidang ilmu, termasuk sastra. Jika pada masa sebelumnya, kemunculan sastrawan—juga kritikus (sastra)—sangat ”ditentukan” peran redaktur surat kabar-majalah, kini orang bebas membuat klaim dirinya sebagai apa pun. Hal itu dimungkinkan lantaran kehidupan sastra di ruang FB tak menghadirkan persaingan dan bersifat serba-keseketikaan. Ruang FB juga begitu longgar. Orang bebas mengeluarkan apa pun. Setiap saat, siapa pun, bisa memublikasikan karyanya yang berkaitan dengan sastra atau sekadar celotehan. Lalu, beberapa orang yang tergabung dalam lingkaran perkawanan, grup FB, boleh menanggapi sesuka hati; mengeklik tanda jempol atau cukup komentar singkat: keren, mantap, dan seterusnya. Situasi di FB juga begitu licin dan bersifat keseketikaan. Sejumlah klaim bisa muncul setiap saat. Klaim yang satu menyalip klaim yang lain. Klaim itu-ini timbul tenggelam begitu cepat. Lalu, segalanya berakhir tak selesai. Menggantung. Tidak ada pihak mana pun, tanpa atau dengan otoritasnya, punya kekuatan memberi legitimasi atau melarang membuat klaim. Situasi itu tak terjadi dalam proses pemuatan karya sastra atau esai di surat kabar-majalah. Ketika karya akan dimuat, redaktur mesti mempertimbangkan banyak aspek: keterbacaan karya itu dan penilaian lain yang berkaitan dengan kualitas. Di sana, melekat perkara tanggung jawab etik, moral, dan sosial. Ada juga pertimbangan yang berkaitan dengan prospek pembinaan pada nama-nama baru. Sekadar menyebut beberapa, HB Jassin, Saini KM, Ajip Rosidi, Abdul Hadi WM, Sutardji Calzoum Bachri, Ahmad Tohari, Willy Hangguman, dan Efix Mulyadi; atau redaktur generasi berikutnya: Nirwan Dewanto, Kenedi Nurhan, Djadjat Sudradjat, Triyanto Triwikromo, dan Jamal D Rahman, sangat mempertimbangkan aspek pembinaan ini. Maka, redaktur itu akan memuat karya-karya yang sebenarnya agak bermasalah, tetapi potensial mendorong penulisnya berpeluang menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Lewat pemuatan karya di surat kabar dan majalah itu, masyarakat perlahan-lahan dapat melabeli seseorang—yang secara konsisten dan berkelanjutan—sebagai penyair, cerpenis, atau kritikus. Proses pelabelan itu tak jatuh pada seseorang yang kualitas karya dan kebertahanannya belum teruji waktu. Pernyataan Budi Darma yang memelesetkan larik puisi Chairil Anwar, ”Sekali (tidak) berarti, setelah itu mati!” sebagai isyarat bahwa predikat kesastrawanan mesti dibarengi dengan kualitas dan kiprahnya yang keberlanjutan. Jadi, masyarakatlah yang melabeli predikat penyair, cerpenis, atau kritikus, bukan klaim diri sendiri. Jangan harap, seseorang yang angin-anginan dan kar- yanya timbul tenggelam dalam waktu lama akan mendapat label itu. Di sini, proses seleksi sebagai penyair, cerpenis, atau kritikus dimulai dari redaktur, lalu berkarya secara konsisten—berkelanjutan, dan bertahan menghasilkan karya berkualitas. Generasi FB tak mengalami persaingan ketat dan seleksi seperti itu. Instan dan tak belajar kesabaran. Afrizal Malna, Gus tf (Sakai), Pamusuk Eneste, Acep Zamzam Noor, Tjahjono, Isbedy Stiawan, Warih Wisatsana, dan entah siapa lagi adalah orang-orang yang sabar menunggu hari Minggu. Setelah sekian bulan, karyanya baru nongol menghiasi media massa terkemuka. Untuk sampai pada posisi sekarang, berapa banyak prangko dan amplop yang dipersiapkan; berapa puluh kali menerima lembar wesel berwarna kusam; dan setebal apakah kesabaran mereka pada hari Minggu nongkrong di lapak penjual koran berpura-pura membacai berita politik dan olahraga sambil berdebar-debar berharap namanya muncul di sana? Generasi sastra(wan) FB tidak mengalami peristiwa heroik itu. Boleh jadi karena itu pula, penulis yang pengalamannya sebatas ruang FB cenderung narsis ketika karyanya yang dipajang di dinding FB mendapat sekian tanda jempol dan komentar asal bunyi. Kini ramai pula orang membuka grup FB, menghimpun penggembira, dan memuat karya mereka sambil menunggu sejumlah tanggapan anggotanya. Ketika ada komentar miring, tak sedap, dan tak sejalan dengan selera adminnya, ia bisa langsung ditendang keluar dari grup. Ruang FB menjadi ajang unjuk kekuasaan dan peluang melambungkan diri sendiri dengan berbagai klaim. Media sosial, seperti FB dan sejenisnya, memang sebuah keniscayaan. Sifatnya yang cair, licin, serba keseketikaan, dan saling menyalip memaksa kita perlu memperlakukannya secara bijaksana. Sebagai ajang berlatih menulis, sharing gagasan, dan berdiskusi, FB bisa menjadi medan yang baik dan bermanfaat. Namun, eloklah berhati-hati, bersikap santun; tak asal jeplak dengan mengeluarkan kosakata kebun binatang atau isi toilet. Pengguna FB seyogianya juga tak cepat puas diri, tak perlu (terlalu) narsis dengan tetap saling menghormati perbedaan. Sepatutnya pertemanan dalam ruang FB disertai pengetahuan tentang identitas masing-masing. Berpegang pada ilmu padi, jauh lebih mustahak daripada bertindak bagai pendekar mabuk yang membusungkan dada lalu mengajari ikan berenang. Nah!

 

Sutardji Calzoum Bachri

Sutardji Calzoum Bachri

Oleh: Saut Situmorang

 

Kalok kita memang serius berusaha mendekonstruksi Sejarah Indonesia Versi Orde Baru maka salah satu dari Sejarah Indonesia tersebut adalah Sejarah Sastra Indonesia.

Dekonstruksi atas Sejarah Sastra Indonesia hanya bisa dilakukan dengan satu cara: Membaca-ulang politik kanon(isasi) tokoh-tokohnya.

Menulis prosa yang diklaim Sutardji Calzoum Bachri sebagai “puisi esai” itu apa susahnya dibanding nulis sajak mbeling nonsens yang diklaim Sutardji Calzoum Bachri sebagai “mantera tak punya makna” itu?!

Sutardji Calzoum Bachri tak pernah diakui para penyair angkatannya sebagai penyair. Cumak pelukis Popo Iskandar dan para penulis nonsens dari Bandung yang mengganggapnya penyair. Bahkan A. Teeuw pun tidak anggap dia penyair! Mangkanya dia purak-purak mabuk bir waktu pertama kali diundang baca nonsens-nya di TIM biar terkesan macam dukun kampung kesurupan yang lagi baca “mantra”. Ckckck…

Untung bagi Tardji – si impostor terbesar dalam sejarah Sastra Indonesia itu – bahwa Sastra Indonesia waktu itu sedang dikuasai ideologi artistik tunggal bernama “seni untuk seni” makanya nonsens-nya itu diterima begitu saja sebagai karya “seni” oleh mabes “seni untuk seni” yaitu Jakarta dengan DKJ, TIM dan majalah Horison-nya. Gaya baca pseudo-dadaisnya pun menambah eksotisme “art for art’s sake” nonsensnya tersebut!

Maman S Mahayana dan para komentator sastra lain mengklaim bahwa sajak-sajak mbeling nonsens Tardji yang dikumpulkan dalam buku “O Amuk Kapak” adalah puisi sufi. Sejak kapan genre Puisi Sufi cumak main-main nonsens huruf, kata, bunyi dan tipografi? Main-main linguistik yang gak jelas juntrungannya lagi! Kenapa jenis sajak yang sama yang ditulis pada waktu yang bersamaan dengan nonsens-nonsens Tardji itu di Bandung (di mana Tardji jugak nulis nonsens-nya itu dan diakui sebagai “penyair”) disebut “puisi mbeling”, BUKAN puisi sufi? Ada contoh lain dari kazanah sastra sufi yang memang bisa dibandingkan dengan nonsens Tardji itu? Dan apa puisi sufi itu cirinya dibacakan sambil purak-purak mabuk bir dengan mengacung-acungkan kapak ke penonton?!

Sutardji Calzoum Bachri memang benar seorang penyair SUFI. Yaitu “Suka Uang Freedom Institute”. Bukankah dia tidak merasa ada persoalan moral-relijius waktu bersedia menerima Penghargaan Achmad Bakrie 2008?

Absennya tradisi Kritik Sastra yang sesungguhnya di Indonesia, yaitu tradisi Kritik Sastra seperti di Barat, asal Sastra Indonesia itu sendiri, telah membuat seorang tukang arsip biasa menjadi “kritik sastra” komentar-komentar yang dituliskannya di majalah Horison yang dipimpinnya dan menyulapnya jadi Kritikus Sastra. Otoritasnya yang begitu dominan dalam penciptaan kanon baru atas Angkatan 66 dan sesudahnya bahkan sampek membuatnya disebut sebagai Paus Sastra Indonesia walopun dia seorang Muslim dan bukan Katolik!

Tardji dan sesamanya Horisonis, yaitu Sapardi Djoko Damono dan Leon Agusta, bisa begitu remeh memandang Sejarah Sastra Indonesia dalam konteks Denny JA dan duitnya gampang dimengerti penyebabnya. Mereka sendiri pun lahir dari sejarah Sastra Indonesia yang dimanipulasi HB Jassin dan kaum Manikebuis lainnya maka wajar saja dan bahkan sesuai dengan ideologi mereka untuk mengklaim Denny JA sebagai “penyair” berdasarkan main-mainnya yang diberi gelar mentereng “puisi esai” itu.

Politik Kanon(isasi) Sastra yang sangat digemari kaum Manikebuis Humanis Universal itu (mulai dari Balai Pustaka ke HB Jassin ke Goenawan Mohamad-TUK-Salihara dan memuncak pada Skandal Denny JA) adalah ciri dari ideologi Politik adalah Panglima, yang ironisnya tak malu-malu mereka fitnahkan ke musuh mereka yang sudah kaput dibantai Harto dan para algojonya yaitu almarhum LEKRA. Sebuah kelakuan yang benar-benar “kelakuan for kelakuan’s sake” yang tak bermoral, ahistoris dan atheis. Cumak mereka yang tak percaya sama Tuhan yang sanggup melakukan kebiadaban intelektual begini!

Bukankah hal yang sama yang terus menerus difitnahkan Denny JA kepada mereka yang menolak statusnya sebagai Penyair dan terutama sebagai salah seorang dari “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh” seperti yang berusaha dia wujudkan lewat buku sampah berjudul sama yang disusun orang-orang bayarannya itu? Dia memaki para penentangnya sebagai anti demokrasi, pembakar buku bahkan disamakannya dengan FPI. Tapi Sejarah dengan sangat manis dan puitis membuktikan betapa dia lah sebenarnya contoh dari apa-apa yang dia makikan itu! Dia lah yang telah berusaha membungkam Suara yang menentang Manipulasi Sejarah Sastra Indonesia yang sedang dia lakukan itu dengan cara mempolisikan dua sastrawan penentangnya. Dan Sejarah dengan manis puitis pula membuktikan bahkan di usaha terakhirnya ini pun dia gagal total dengan begitu dahsyatnya dukungan yang diberikan di mana-mana (bukan cuma dari dunia Sastra belaka) atas perjuangan melawan Kriminalisasi Sastrawan yang dia lakukan dan makin tercium bau busuk dirinya yang ingin disembunyikannya di balik omong kosong gerakan Anti Diskriminasi taik kucingnya itu!

Kriminalisasi Sastrawan adalah respon dari status quo yang legitimasi status kanonnya dipermasalahkan. Itulah sebabnya para “tokoh” itu diam saja dan tidak melakukan apa-apa atas skandal memalukan yang menista harga diri Sastra Indonesia ini! Bukankah para Humanis Universal ini juga diam saja waktu para pengarang LEKRA dikriminalisasi (dibunuh ato diasingkan jadi budak paksa di Pulau Buru) oleh rezim diktator militer Jendral Suharto yang notabene mereka dukung untuk berkuasa dengan mengkudeta presiden Sukarno yang sedang berkuasa saat itu!

Mari kita bongkar mitos-mitos kosong dalam Sastra Indonesia biar Sastra Kita bersih dari dusta dan manipulasi politik kanon sastra!

Mereka pikir kita bodoh dan penakut seperti mereka. Mari kita tunjukkan ke mereka bahwa kita mengerti mereka lah yang bodoh dan penakut!***

 

Referensi:

Penghargaan Achmad Bakrie 2008 http://www.freedom-institute.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D111%26Itemid%3D322

Satu Tulisan Pendek Atas Lima Puisi Panjang http://puisi-esai.com/2012/03/26/satu-tulisan-pendek-atas-lima-puisi-panjang/

Politik Kanonisasi Sastra dalam Sastra Indonesia https://boemipoetra.wordpress.com/2010/08/18/politik-kanonisasi-sastra-dalam-sastra-indonesia/

Isu Diskriminasi dalam Puisi Esai http://puisi-esai.com/2012/03/21/6/

oleh Anindita S. Thayf

 

Apa yang ditemukan Zarathustra setelah berkata, “Tuhan telah mati”? Ada dua, yaitu pasar dan monyet. Sejak zaman dulu, pasar berfungsi sebagai tempat jual-beli. Zaman boleh berubah ke era Twitter dan WhatsApp, tetapi fungsi pasar tetap. Jikapun berubah, itu hanya wujud fisik pasar dan produknya. Setelah Tuhan mati, pasarlah yang menjadi berhala baru. Siapakah pemujanya? Tentu saja, para monyet. Zarathustra pun bersabda, “Dahulu kalian monyet dan sekarang pun manusia itu lebih monyet daripada monyet mana pun.”

Pertemuan Zarathustra dengan pasar dan monyet terjadi ketika ia tiba di kota. Didapatinya banyak manusia berkumpul di pasar: sebab telah dijanjikan seorang akrobat peniti tambang akan mempertontonkan kebolehannya. Zarathustra lantas berkata, “Apakah arti monyet bagi manusia? Suatu tertawaan atau malu yang perih. Dan demikian pula manusia bagi Manusia-Unggul: suatu tertawaan atau malu yang perih.”

Dalam dunia orientalisme yang dibedah Edward Said, Manusia-Unggul ala Nietzsche diidentifikasinya sebagai si Barat. Di hadapan Barat, orang-orang Timur adalah segerombolan liyan yang bertingkah-laku berkebalikan dari manusia standar Barat atau dengan kata lain ibarat sekumpulan monyet yang liar, rendah, berbahaya dan tidak beradab.

Monyet-monyet dari Timur, tentu saja, telah diadabkan oleh Barat—mereka meyakini proses ini sebagai salah satu “tugas suci”—sebelum kemudian diseleksi yang terbaik untuk dibawa ke Barat dan dipertunjukkan di atas pentas rupa-rupa acara kebudayaan. Para pengunjung, yang sudah tentu orang Barat, lantas akan bertempik sorak usai pertunjukan dan merayakan hasil jerih payah mereka sambil bersulang dan menegak wine. Seiring kemajuan pasar, pentas monyet dari Timur mengalami perubahan pula; dikemas dalam bentuk yang sangat beradab, salah satunya adalah pameran buku internasional.

Pameran buku dalam lanskap kapitalisme bukanlah semata sebuah acara memajang buku-buku buah karya para penulis untuk dipertunjukkan keragaman tema, kedahsyatan pemikiran dan pesona isinya, tapi lebih daripada itu adalah sebuah pasar global para industrialis. Jelaslah, mendapat keuntungan sebesar-besarnya adalah tujuan utama acara semacam ini. Demi mencapainya, sebuah acara “penarik perhatian” dianggap perlu untuk menyedot banyak pengunjung.

Salah satu contoh nyata dimana pameran buku sebagai pasar adalah Frankfrut Book Fair (FBF). Konon, pameran tersebut merupakan yang terbesar dan tertua di planet bumi. Produsen buku dari berbagai dunia bakal berkumpul di sana untuk menawarkan produknya. Buku-buku yang tergolong “laku keras” akan diperebutkan hak ciptanya. Agar acara tersebut tak terkesan komersial belaka, para penulis yang telah diseleksi turut ditampilkan pula. Tahun ini Indonesia adalah Tamu Kehormatan. Buku-buku dan penulis Indonesia akan dipajang di sana sebagai penyemarak acara.

 
Misterius dan Horor

Selain dilihat dari sudut pandang pasar, pameran buku internasional juga bisa dilihat sebagi bukti bekerjanya orientalisme. Cara Barat memandang Timur selalu terdistorsi ego dan hasrat untuk membedakan sekaligus meninggikan diri sebagai bangsa yang lebih beradab. Seiring kemajuan zaman, pandangan ini tidak terhapus, sebaliknya justru semakin tersebar dan (tanpa sadar) diterima kehadirannya. Masa kolonialisme yang tertinggal di jauh belakang telah dimanfaatkan sedemikian rupa, salah satunya oleh media massa, untuk mengaburkan batasan-batasan antara diri dan liyan, juga untuk menciptakan identitas baru bagi orientalisme berdasarkan minat para turis, industrialis, pemerintah, hingga pecandu buku petualangan eksotis.

Berkat orientalisme, Barat mendapat kekuatannya untuk tegak berdiri di sisi superior. Hal ini, tentu saja, dibantu oleh pengaruh kuat media massa dan para agen yang ada di Timur dalam membentuk “kesadaran” masyarakat lewat pencitraan bahwa Barat adalah surga atau tanah impian atau kemajuan. Hasilnya, timbullah sebentuk pemikiran dangkal di Timur bahwa untuk menjadi “maju” (baca: modern) maka seseorang mesti “di-Barat-kan.”

FBF, dengan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan, bisa digunakan sebagai laboratorium untuk melihat betapa orientalisme masih bekerja. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, Orientalisme, Edward Said memberikan penjelasan bagaimana Barat menggambarkan Timur, yaitu sebagai tempat yang eksotis, misterius, tak terduga, liar, bahkan belum beradab.

Apa yang dikatakan Said ini bisa dilihat pada pasar FBF yang akan digelar Oktober nanti. Tema besar yang dipilih Indonesia, yaitu 17.000 Islands of Imagination, sudah menggambarkannya. Tentu, kata “imajinasi” dalam tema tersebut disesuaikan dengan penilaian Barat atas Indonesia. Maka, apapun dan siapapun yang terpilih untuk dibawa ke hadapan Barat nanti pastinya dianggap mampu mewakili imajinasi yang hendak dibangun, yaitu mengandung perwujudan Hindia Molek (Mooi Indie) yang eksotis, misterius, dan horor.

Namun, sungguh tidak mungkin membekukan sawah, gunung dan sungai, lengkap dengan semak belukar, hutan perawan dan dedemit penunggunya, sebagai perwujudan Hindia Molek untuk diangkut ke pasar FBF. Sebagai pengganti, ditampilkanlah eksotisme itu dalam salah satu wujudnya: kuliner Nusantara. Tak heran, sejumlah ahli kuliner Indonesia diboyong ke acara tersebut.

Untuk buku, karya-karya yang akan diboyong mungkin bisa diringkas dalam tiga kategori: eksotisme, misterius dan horor. Laskar Pelangi pasti akan dibawa karena jelas mewakili eksotisme Hindia Molek yang disukai calon turis dan diplomat yang hendak berlibur ke negeri ini. Sementara puisi ala Afrizal Malna dan Nirwan Dewanto juga bakal diangkut ke Frankfurt karena misterius—saking misteriusnya, hanya orang-orang tertentu yang mampu memahami—, mengabaikan puisi pemberontakan karya seorang penyair yang hingga kini hilang secara misterius, Wiji Thukul. Tak ketinggalan pula karya bernuansa horor berbaju masalah sosial-sejarah seperti Cantik Itu Luka, sebagai wakil yang tepat untuk menggambarkan bahwa sebagai salah satu negeri di Timur, Indonesia masih percaya pada tahayul, mayat yang bangkit dari kubur dan melakukan balas dendam.

Sebagai Tamu Kehormatan, Indonesia juga telah menyiapkan senjata andalan yang dipercaya mampu menyedot perhatian seantero isi pasar FBF. Senjata andalan tersebut sudah pasti memiliki nilai lebih daripada lainnya. Di sinilah relevansi antara tema besar dengan Peristiwa 1965 terkuak. Sejak jauh hari, Amba dan Pulang, dua novel yang berlatar belakang peristiwa tersebut, telah mendapat perlakuan istimewa, meskipun mengundang banyak protes dari kalangan penulis di tanah air. Tentu saja, Amba dan Pulang dipilih karena dipandang mampu mewakili kemisteriusan sekaligus kehororan Indonesia sebagaimana gambaran Barat atas Timur. Dalam novel tersebut, peristiwa 1965 benar-benar menjadi misteri karena tak diungkap akar dan dalangnya. Dua novel tersebut juga seakan membenarkan pandangan Barat terhadap Timur sebagai bangsa yang masih barbar karena saling bunuh antara penghuninya. Bukti betapa bergairahnya Barat atas hal semacam ini tampak jelas pada sambutan meriah yang mereka berikan kepada film Jagal dan Senyap (juga akan diputar di FBF) yang, dengan telanjang, menggambarkan kebarbaran para monyet dari Timur—pun, tanpa diungkap apa akar dan siapa dalangnya. Dengan adanya karya-karya semacam itulah Barat terselamatkan wajahnya dan bisa menepuk dada karena merasa lebih beradab daripada Timur, walaupun di saat yang sama mereka mengirim para pemuda mereka untuk melakukan pembantaian di Afghanistan, Irak, Libia dan Suriah.***

 

Tulisan ini pernah dimuat di Sindo Jabar, 26 Oktober 2015

Sumber: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201269095087626&set=gm.898874363524829&type=3

33 tokoh sastra_editedOleh: Katrin Bandel

 

Perdebatan dan perselisihan adalah hal yang wajar dan sudah seharusnya di dunia intelektual, termasuk sastra. Namun kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh sungguh di luar kebiasaan. Bukan saja kasus itu sendiri, khususnya penobatan Denny JA sebagai salah satu “tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh”, bersifat cukup ekstrim. Tapi ada hal yang sangat aneh dan tidak lazim terjadi dalam perdebatan di dunia sastra, yaitu diskusi intelekual antar sastrawan dan pegiat sastra seputar buku tersebut mendadak dibawa ke ranah hukum, serta disosialisasikan lewat media massa di luar konteks dunia sastra. Tindakan tersebut cukup memprihatinkan, sebab dalam sosialisasi lewat media massa tersebut terjadi usaha penggiringan opini publik yang cukup mencolok. Perhatian dialihkan dari substansi kritik terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh pada lontaran berupa kata “bajingan” dan “penipu” yang berusaha dilepaskan dari konteks perdebatannya, dan fokus digeser dari Denny JA pada Fatin Hamama. Maka dalam pembahasan ini saya akan berfokus pada permasalahan penggiringan opini tersebut.

Dua tuduhan utama terhadap Iwan Soekri dan Saut Situmorang adalah “pencemaran nama baik” dan “pelecehan seksual verbal”, yang kedua-duanya bukan dikemukakan di forum-forum yang terkait untuk didiskusikan, tapi diproses secara hukum. Tuduhan pertama dilaporkan ke polisi, sedangkan yang kedua diadukan pada Komnas Perempuan. Tindakan pengaduan secara formal semacam itu dapat dikatakan sangat tidak lazim, lebih-lebih karena dilakukan sama sekali tanpa lebih dulu berusaha mengungkapkannya lewat diskusi atau debat intelektual, entah secara langsung di forum di mana kata-kata yang dirasakan “mencemarkan” dan “melecehkan” itu dilontarkan, atau lewat medium lain, misalnya tulisan di koran atau di situs internet. Dengan demikian, kasus ini langsung dibawa ke ranah publik, keluar dari ranah perdebatan di kalangan pegiat sastra di mana bentrokan antara Fatin Hamama dengan Iwan dan Saut berawal.

Dengan melepaskan kasus itu dari konteksnya, penggiringan opini menjadi jauh lebih mungkin. Kalangan awam yang tidak mengikuti kritik terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh hanya akan melihat adanya kata-kata yang oleh banyak orang dirasakan kurang sopan, yang dilontarkan kepada seorang perempuan yang, dalam berbagai laporan di media maupun dalam pembelaannya sendiri, digambarkan sebagai orang baik-baik. Belakangan bahkan ditekankan statusnya sebagai istri dan ibu. Dalam berita atau tulisan lain tentang kasus itu, khususnya yang memihak pada Fatin Hamama, berbagai jenis tuduhan dicampur-adukkan: masalah kesopanan bahasa begitu saja disandingkan dengan istilah “pencemaran nama baik”, “penistaan”, dan “pelecehan seksual”, tanpa mendefinisikan apa yang dimaksudkan, dan tanpa membedakan satu sama lain. Dengan demikian, reaksi emosional spontan yang mudah timbul ketika orang membaca kata seperti “bajingan”, yaitu kesan bahwa kata seperti itu bersifat kasar dan tidak sopan, berusaha dimanfaatkan untuk menggiring pembaca sekaligus mengamini tuduhan pencemaran nama baik dan pelecehan seksual.

Berikut saya akan membicarakan kedua tuduhan utama yang dilontarkan, yaitu pencemaran nama baik dan pelecehan seksual verbal: apakah yang terjadi antara Iwan, Saut dan Fatin memang dapat disebut “pencemaran nama baik” atau “pelecehan seksual verbal”? Namun sebelum membahas kedua tuduhan utama itu, saya akan lebih dahulu membicarakan argumentasi yang mendasari kedua tuduhan itu, yaitu bahwa Fatin Hamama sejatinya tidak terlibat dalam kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh yang kontroversial itu, sehingga penyerangan terhadapnya bersifat ngawur dan murni penghinaan pribadi. Hanya dengan dasar tersebut ungkapan yang dilontarkan Saut dan Iwan dapat diinterpretasikan sebagai pencemaran atau pelecehan: konon kata-kata “kasar” itu bukan dilontarkan sebagai bagian dari sebuah debat interlektual tentang sesuatu yang secara nyata dikerjakan Fatin di dunia sastra, tapi dihamburkan begitu saja tanpa alasan.

Apakah Fatin Hamama terlibat?

Fatin berkali-kali menekankan bahwa baginya kritik alias “penistaan”, “pencemaran”, atau “pelecehan” yang dialaminya sangat tidak berdasar dan tidak bisa ditoleransi, sebab dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Dirinya konon dimaki bukan dalam fungsi tertentu atas karena kinerja tertentu, tapi murni sebagai penghinaan terhadap dirinya secara pribadi. Dengan demikian usaha kelompok yang sedang membela Iwan Soekri dan Saut Situmorang untuk mengembalikan permasalahannya pada perdebatan tentang buku tersebut dapat dikatakan bersifat manipulatif dan sengaja berusaha menyesatkan publik.

“Keterlibatan” yang dimaksud di sini bentuknya apa? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada versi sejarah penyusunan dan penerbitan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh yang kita anut. Menurut versi yang ingin dipertahankan pihak Denny JA serta tim penyusun buku itu sendiri, yang terjadi adalah kira-kira seperti berikut: Sebagai kontribusi unik dan orisinalnya terhadap dunia sastra Indonesia, Denny JA memperkenalkan “genre” baru yang disebutnya “puisi esai”. Sastrawan-sastrawan lain terinspirasi olehnya, dan ikut menulis “puisi esai”. Maka atas dasar kontribusinya tersebut, Denny JA dimasukkan sebagai salah satu “tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh” ke dalam buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Dan karena buku itu penting dan menarik, maka kemudian diresensi dan dikomentari orang. Memang, berbagai kegiatan itu – penulisan “puisi esai”, buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, resensinya – didukung oleh pendanaan dari Denny JA. Tapi apa masalahnya? Bukankah pantas disyukuri bahwa ada orang kaya yang berbaik hati berkontribusi terhadap dunia sastra Indonesia?

Namun menurut versi yang lebih kritis, yang antara lain dikemukakan oleh Aliansi Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, tentu saja dalam rangkaian peristiwa itu banyak masalahnya. Kelewat lugu sekali kalau pendanaan tidak dipersoalkan, dan kalau kita tidak mempertanyakan asal usul perayaan terhadap “pengaruh” Denny JA yang demikian tiba-tiba. Bukankah tampak sekali betapa “pengaruh” itu diciptakan dengan sengaja lewat lomba berhadiah menggiurkan, dan dengan menawarkan honor dalam jumlah yang cukup tinggi untuk ukuran dunia sastra di Indonesia pada sejumlah sastrawan ternama agar mereka menulis “puisi esai”? Dengan kata lain, cukup jelas bahwa rangkaian peristiwa itu tidak terjadi “kebetulan” begitu saja, tapi ada skenarionya.

Keterlibatan Fatin akan tampak berbeda tergantung pada versi yang kita percayai. Menurut versi pertama, Fatin memang dapat dikatakan tidak terlibat. Alasannya sederhana: Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh disusun oleh Tim 8, dan Fatin Hamama bukan bagian dari tim itu. Fatin terlibat dalam mengurus proyek penulisan “puisi esai”, dan dalam pengadaan resensi atas buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (menghubungi penulis-penulis tertentu, termasuk Saut Situmorang yang menolaknya mentah-mentah, dalam rangka sengaja meminta mereka menulis resensi), namun menurut versi pertama ini, semua itu tidak ada hubungan langsungnya dengan buku kontroversial itu sendiri.

Namun menurut versi kedua, status Fatin sebagai editor buku-buku “puisi esai” yang, antara lain, bertugas untuk berurusan dengan para penulis yang sengaja dibayar untuk mempopulerkan “genre baru” tersebut, serta perannnya saat meminta resensi, jelas-jelas merupakan sebuah keterlibatan. Bukankah semua kegiatan itu saling berkaitan? Maka tanpa perlu berstatus sebagai penyusun atau editor buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, Fatin tentu saja bisa disebut terlibat.

Dengan demikian, tampak bahwa lewat argumen bahwa Fatin Hamama “tidak terlibat”, sebetulnya opini publik berusaha digiring sekaligus berkaitan dengan dua hal, yaitu 1., diyakinkan bahwa ada “ketidakadilan” yang dialami Fatin, dan 2., diajak mempercayai versi Denny JA/Tim 8 tentang status dan sejarah buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Bukankah menarik bahwa Fatin sama sekali tidak menyangkal keterlibatannya sebagai editor buku “puisi esai”, termasuk misalnya dalam kaitan dengan kasus pengembalian honor dengan alasan penulis menyadari betapa karyanya dimanfaatkan sebagai legitimasi penobatan Denny JA sebagai tokoh berpengaruh? Fatin juga tidak menyangkal bahwa dirinya giat menghubungi penulis-penulis yang diminta membuat resensi. Namun bersamaan dengan itu, dia bersikeras bahwa dirinya “tidak terlibat” dengan buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Dengan demikian, secara implisit ditegaskan bahwa memang tidak ada hubungan antara kegiatan mempopulerkan “puisi esai”, buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, dan penulisan resensi.

Maka jelas bahwa argumen tentang “tidak terlibat”nya Fatin Hamama mesti dipandang secara sangat kritis. Dari perspektif Saut Situmorang dan Iwan Soekri yang merupakan bagian dari Aliansi Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, Fatin jelas-jelas terlibat dalam kasus buku tersebut. Dengan demikian apa yang mereka utarakan terkait dengan Fatin, baik berupa kata makian atau tidak, merupakan bagian dari perdebatan intelektual seputar kasus buku tersebut, bukan penghinaan pribadi.

Apakah yang dilakukan Iwan dan Saut merupakan pencemaran nama baik?

Apa arti “pencemaran nama baik”? Sepemahaman saya, pencemaran nama baik umumnya berkaitan dengan fitnah. Cerita-cerita bohong (cerita yang tidak bisa dibuktikan) tentang seseorang disebarkan di ruang publik, sehingga reputasi (nama baik) orang tersebut tercoreng. Masuk akal kalau kasus semacam itu dibawa ke pengadilan, sebab keputusan pengadilan diharapkan menjadi bukti bahwa apa yang sudah telanjur menyebar tidaklah benar, sehingga reputasi korban pencemaran dapat dipulihkan.

Dalam kasus yang menimpa Saut dan Iwan, apakah ada cerita bohong atau tak terbuktikan yang disebarkan? Tampaknya tidak ada. Kasus yang dibicarakan sangat jelas, yaitu kasus buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, khususnya dalam kaitan dengan peran Denny JA dan Fatin Hamama. Protes lantang disampaikan oleh sangat banyak sastrawan, dengan argumen-argumen yang jelas, berdasarkan fakta seputar buku tersebut. Artinya, yang sedang terjadi ada sebuah perdebatan antara dua pihak, yaitu antara yang membuat dan mendukung buku tersebut di satu pihak, dan yang mengkritiknya di pihak lain. Kondisi ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan kasus di mana secara sepihak cerita buruk tentang seseorang disebarkan, sehingga namanya tercemarkan.

Kata-kata “kasar” yang dipersoalkan, yaitu “penipu” dan “bajingan”, perlu dipandang dalam konteks tersebut. Kata itu tidak berdiri sendiri, tapi digunakan dalam konteks perdebatan yang sedang terjadi. Ketika kata “bajingan” dan “penipu” disebut, maka kata itu merujuk pada perdebatan yang sedang berlangsung secara keseluruhan, khususnya pada ungkapan sastrawan yang sama di tempat lain maupun lewat ungkapan kritis lain terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Ungkapan-ungkapan lain tersebut berupa penjelasan yang tegas dan eksplisit mengenai keberatan mereka dalam kaitan dengan kasus buku tersebut, dan dengan demikian bukanlah fitnah. Maka ”kekasaran” kata tersebut bukanlah tanda terjadinya fitnah, tapi sekadar merupakan bagian dari gaya ungkap tertentu.

Mengapa gaya ungkapnya seperti itu? Perlukah sesuatu disampaikan dengan kata yang, bagi sebagian orang, terasa kasar dan kurang sopan? Ini pertanyaan menarik yang memang tidak jarang muncul di dunia sastra Indonesia. Pertama, perlu ditegaskan bahwa gaya ungkap seperti itu sangat lazim dijumpai di dunia sastra, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan baik di dalam karya sastra maupun dalam pergaulan dan polemik-polemik antar sastrawan. Seandainya semua penggunaan kata “kasar” di dunia sastra Indonesia mau diperkarakan, sepertinya kepolisian dan pengadilan perlu menambah staf baru terlebih dahulu, saking membludaknya kasus yang akan perlu ditangani. Namun kedua, memang tidak semua orang di dunia sastra Indonesia menyukai penggunaan gaya ungkap seperti itu. Kritik terhadap gaya ungkap “kasar” tidak jarang disampaikan, dengan alasan utama bahwa gaya ungkap tersebut dirasakan kurang sopan. Dengan kata lain, sastrawan memiliki pandangan yang beragam mengenai penggunaan bahasa berkaitan dengan akhlak dan kesopanan.

Saya pikir, ini adalah persoalan yang sangat penting dalam kasus yang sedang dituduhkan pada Saut dan Iwan. Masalah akhlak harus dibedakan dari persoalan fitnah dan pencemaran nama baik. Sah-sah saja kalau ada yang berpendapat bahwa penggunaan kata “bajingan” menandakan akhlak kurang baik. Namun sejauh saya pahami, akhlak buruk bukanlah tindakan kriminal, sehingga tidak ada urusan dengan kepolisian.

Nama seseorang tidak tercemarkan hanya karena gaya ungkap yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu tentang atau padanya, namun karena apa yang disampaikan itu sendiri. Maka kalau Fatin Hamama merasa namanya dicemarkan, seharusnya dia menunjukkan bahwa dalam kritik sastrawan-sastrawan yang keberatan pada buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh terdapat fitnah, bukan malah berkonsentrasi pada penggunaan kata-kata tertentu yang kemudian diekspos di luar konteks.

Apakah terjadi pelecehan seksual verbal terhadap Fatin Hamama?

Apa itu “pelecehan seksual verbal”? Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menempatkan korban (seringkali, tapi tidak selalu, perempuan) sebagai objek seksual, dan membuatnya merasa dihina dan direndahkan. Bentuk verbalnya dapat berupa komentar seksis atau kasar tentang tubuh atau seksualitas seseorang, atau ajakan bernada seksual yang tidak diinginkan dan diutarakan tidak pada tempatnya. Sebagai sebuah tindakan kriminal, pelecehan seksual seringkali diperkarakan dalam konteks lingkungan kerja: Di wilayah di mana seseorang seharusnya dinilai berdasarkan kinerjanya dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya, dirinya dipandang justru murni sebagai tubuh seksual.

Berangkat dari definisi tersebut, tuduhan Fatin (dan tanggapan positif dari Komnas Perempuan) terkesan sangat ganjil. Ungkapan mana yang menempatkannya sebagai objek seksual? Justru, seperti yang sudah saya bicarakan di atas, Fatin dikritik murni atas dasar kinerjanya, yaitu keterlibatannya dengan kasus buku kontroversial 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, di mana dia berperan sebagai editor buku “puisi esai” dan terlibat dalam usaha meminta orang lain meresensi buku kontroversial itu. Perdebatan seputar buku itu terjadi dengan melibatkan banyak penulis, baik laki-laki maupun perempuan. Persoalan gender sama sekali tidak berperan dalam hal ini, termasuk dalam hal kritik terhadap Fatin Hamama. Tidak ada unsur pelecehan seksual, seksisme, atau penghinaan padanya khusus sebagai perempuan. Seandainya yang ada di tempat Fatin kebetulan bukan seorang perempuan, tapi seorang laki-laki, apakah kritiknya akan berbeda? Saya yakin tidak.

Dalam pernyataannya seputar kasus tersebut di bulan Februari 2014 (di situs merdeka.com), Fatin Hamama memposisikan diri sebagai penyair yang memang terlibat sebagai editor dalam penerbitan “puisi esai”, namun menolak disebut perantara Denny JA. Terlepas dari setuju atau tidaknya kita dengan pembelaan dirinya tersebut, pemosisian diri itu sesuai dengan sifat awal perdebatan tersebut, yaitu diskusi antar sastrawan, di mana masing-masing dinilai atas dasar kinerjanya di dunia sastra. Maka sangat ganjil bahwa dalam pernyataannya yang lebih baru, yaitu tanggal 23 Oktober 2014, Fatin mendadak memposisikan diri sebagai korban kekerasan terhadap perempuan. Mengapa kata “penipu” dan “bajingan” yang dipakai Iwan dan Saut tiba-tiba dikaitkan dengan gender lawan debat mereka? Apa relevansi keperempuanan Fatin di sini? Dalam pernyataannya yang cukup panjang, saya sama sekali tidak menemukan penjelasan atas hal itu. Fatin marah dirinya dimaki. Namun bukankah dirinya dimaki atas dasar kinerjanya, bukan atas dasar gendernya atau seksualitasnya?

Apakah kata kasar dianggap otomatis menjadi pelecehan seksual ketika diarahkan pada seorang perempuan? Dan kata yang mana tepatnya yang dimaksudkan? Di samping kata “bajingan”, kata “mucikari” juga sempat dipersoalkan. Namun dalam konteks tersebut, sangat jelas bahwa kata itu dimaksudkan sebagai metafor, bukan sebagai penghinaan bernada seksual terhadap Fatin. Yang dikritik adalah pekerjaan Fatin yang mau-maunya ditugaskan sebagai editor puisi esai yang mesti merayu penulis lain agar bersedia menulis dengan genre aneh ciptaan Denny JA tersebut, dengan iming-iming honor yang termasuk relatif tinggi. Dengan kata lain, Fatin pada mulanya sepenuhnya dipersepsi dan ditanggapi berdasarkan kinerjanya di bidang di mana dia melibatkan diri, namun kemudian justru dirinya sendiri mendadak mengedepankan identitas gendernya, dan minta dipandang sebagai korban pelecehan seksual, ketimbang menjawab tuduhan yang diajukan padanya di wilayah intelektual.

Lalu bagaimana kita mesti menilai kata bajingan?

Pendapat mengenai penggunaan kata makian pasti beragam. Bagi sebagian orang, kata “bajingan” bersifat kelewat kasar dan tidak sopan untuk digunakan dalam sebuah perdebatan publik. Bagi sebagian orang yang lain, kata-kata makian seperti itu wajar-wajar saja digunakan. Bagi saya, kedua pendapat itu sama-sama sah, dan saya sama sekali tidak ingin mempersoalkannya. Niat utama saya dalam pembahasan di atas adalah memilah dengan jelas antara persoalan kesopanan bahasa dengan pencemaran nama baik dan pelecehan seksual. Seperti yang sudah saja paparkan di atas, ketiga hal itu sama sekali tidak sama, tapi harus dibedakan satu sama lain. Gaya ungkap Saut Situmorang, Iwan Soekri dan sejumlah kawan mereka memang kasar, namun yang mereka lakukan tidak dapat disebut tindakan kriminal berupa “pencemaran nama baik” atau “pelecehan seksual verbal”.***

 
*Katrin Bandel, kritikus sastra, tinggal di Jogjakarta

**Tulisan ini merupakan makalah yang dibacakan pada acara diskusi akademik “Denny JA dan Penipuan Sejarah Sastra Indonesia” pada Rabu 19 November 2014 di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada

Saut Situmorang (Dok. Pribadi)

Saut Situmorang (Dok. Pribadi)

oleh Andre GB*

 

Punya akun Facebook dan berteman dengan Saut Situmorang itu sebenarnya adalah sial yang patut kalian hindari. Sungguh, ini serius! Sastrawan ini adalah orang yang berbahaya! Ia kriminal! Tulen dan bukan produk bajakan. Namun, saya agak girang ketika membaca update status dari akun Facebook milik Saut yang menyebutkan bahwa ia baru saja dilaporkan oleh Fatin Hamama (yang gagal menang kontes menyanyi karena ia mengaku sebagai sastrawan kepada khalayak luas) ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Aksi lapor melaporkan Saut ini (setelah sebelumnya, Iwan Soekri juga telah dilaporkan dengan tuduhan yang sama) membuktikan tesis perdana saya bahwa ia memang seorang penjahat.

Namun penting untuk dipahami bahwa saya bukan pendukung Denny JA. Ini belum resmi mengingat belum ada transfer uang ke nomor rekening saya dari beliau. Jika bapak Denny JA yang terhormat sudah melunasi pembayaran, maka akan dengan berbangga hati saya akan mendeklarasikan diri sebagai pendukung beliau. Ingat, no money, no honey.

Kita kembali ke topik awal, soal Saut yang seorang penjahat dan mengapa ia benar-benar layak disebut penjahat sehingga sepantasnya di-polisi-kan. Melalui tulisan singkat ini, saya akan coba beberkan bukti-buktinya sekaligus sebagai bentuk klarifikasi agar publik tidak menuduh saya melakukan fitnah. Fitnah itu dosa dan saya tidak ingin berdosa. Apalagi kalau sampai dituduh mencemarkan nama baik dan ikut dilaporkan ke polisi.

Pertama, Saut adalah seorang yang terlalu gampang bicara blak-blakan. Padahal, di tengah masyarakat Indonesia yang hipokrit, yang munafik, orang seperti itu jelas sangat menggangu. Bagaimana tidak? Ketika kita semua acuh tak acuh, eh si Saut malah tampil ke depan dengan bicara lantang dan tegas. Ia selalu tak pandang bulu. Selalu saja bicara di depan dan apa adanya. Sementara di sisi lain, masyarakat kita lebih senang gosip. Lebih senang kasuk-kusuk. Lebih senang ngomong di belakang. Sikap seperti Saut ini jelas preseden yang buruk. Terutama bagi generasi muda harapan bangsa. Saut telah menantang tradisi pergosipan dan fitnah memfitnah yang susah payah dibangun pada zaman Orde Baru. Saut menantang budaya dan berarti ia subversif.

Dan seperti pada zaman Orde Baru, orang yang subversif memang layak di-polisi-kan.

Kedua, Saut itu terlampau kritis. Ini tidak baik. Terlampau kritis adalah sesuatu yang belum saatnya diterima oleh masyarakat kita yang maunya biasa-biasa saja, yang standar-standar saja. Masyarakat Indonesia dalam anggapan orientalis adalah tipikal masyarakat yang tidak ingin merebut kebebasannya. Sebaliknya, lebih cenderung bersikap menunggu dan siap terima jadi. Lagipula sejarah sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa kekritisan itu berbahaya. Menjadi kritis berarti menjadi ancaman terhadap status quo yang sudah adem ayem dengan posisinya. Kritis berarti adalah terus menerus menggugat, terus menerus berdialektika, terus menerus mempertanyakan segala sesuatu yang sudah terlanjur dianggap absolut. Bayangkan jika semua orang jadi kritis. Bayangkan jika semua orang menggugat kemapanan pikir dan sistem yang sudah susah payah dipertahankan ini. Bahaya bukan?

Jadi sebelum Saut terlanjur jadi ikon dan diteladani banyak orang, ada baiknya memang ia dibungkam. Ia memang layak di-polisi-kan.

Ketiga, penting untuk dipahami bahwa Saut adalah orang yang tak paham tata bahasa. Kesimpulan ini saya dapat setelah melakukan penelitian yang holistik dan sistematik terhadap gaya bahasa Saut dengan mengambil sampel status-status Facebook-nya. Hasil riset menunjukkan bahwa sastrawan berambut gimbal ini mempertontonkan ketidakpahaman dia terhadap ke-esa-an gaya bahasa eufimisme yang adalah identitas nasional kita sebagai orang Indonesia. Penting bagi saya untuk mengingatkan kembali kepada semua orang bahwa gaya bahasa eufimisme adalah warisan nasional yang dipopulerkan oleh Bapak Pembangunan Nasional, Soeharto. Sebagai orang Indonesia yang sangat menghargai warisan nasional, adalah sangat penting bagi kita semua untuk terus menjaga gaya bahasa eufemisme sebagai gaya bahasa harian dari masing-masing kita.

Persoalan gaya bahasa adalah persoalan identitas. Itu berarti siapapun yang berani memporak-porandakan gaya bahasa kita, sebenarnya sedang memporak-porandakan nasionalisme kita. Orang seperti itu jelas adalah musuh nasional, antek asing, agen imperialis sehingga ia sangat layak di-polisi-kan.

Poin keempat sekaligus poin terakhir dari tulisan ini adalah fakta bahwa Saut tidak bisa dibeli oleh Denny JA. Fakta mencengangkan yang sepatutnya menjadi kewaspadaan nasional. Kenyataan bahwa orang sekaliber Denny JA dengan uang berlimpah ternyata tidak sanggup menyuap Saut. Hal ini adalah sebuah peringatan yang mesti disikapi secara sangat serius. Coba anda bayangkan jika di hari esok makin banyak generasi muda kita yang tidak bisa disumpal dengan uang. Tidak bisa disogok. Itu berarti, korupsi sebagai salah satu poin penting kebudayaan nasional kita sedang berada dalam bahaya. Jika kebudayaan nasional berada dalam bahaya, itu juga berarti kehidupan berbangsa kita sedang dalam bahaya.

Jadi pemirsa sekalian, mem-polisi-kan Saut bukanlah sesuatu yang salah. Sebaliknya, Fatin Hamama yang didukung oleh Denny JA telah melakukan tidakan terpuji yang pantas didukung oleh kita semua yang gagal mengoperasikan nalar. Melaporkan Saut ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan yang bercirikan heroisme dan nasionalisme.

Jika diharuskan memilih, saya tentu saja lebih condong untuk mengorbankan seorang Saut Situmorang ketimbang membahayakan kebudayaan nasional yang sudah susah payah kita jaga bersama.***

 

*Andre GB, bukan penyair puisi-esei, tinggal di Bangkok, Thailand

 

Sumber: http://hipster-notes.blogspot.com/2014/10/menyelamatkan-indonesia-mempolisikan.html?m=1