Archive for the ‘Reportase’ Category

Catatan boemipoetra:

  1. Dusta artikel yang “disarikan oleh novelis Ayu Utami” di bawah sudah nampak dari awalnya yaitu Fitnah bahwa “Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat … terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI”. LEKRA tidak ada kaitan apapun dengan PKI!
  2. Kedua, KORBAN apa si Goenawan Mohamad itu?! Tidak ada dijelaskan sama sekali. Dan makna dari pernyataan bahwa dia itu KORBAN adalah seolah-olah SAMA penderitaannya dengan Penderitaan para anggota LEKRA!
  3. Ketiga, Goenawan Mohamad di sini melakukan sebuah Tafsir Ulang sejarah menurut Kepentingan Pribadinya, BUKAN menurut Fakta Sejarah! Tafsir Ulang setelah puluhan tahun peristiwa itu berlalu dan dia merupakan Pemenangnya!
  4. Sebagai bahan pembanding Manipulasi Goenawan Mohamad di bawah silahkan baca buku penelitian Wijaya Herlambang yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film https://www.goodreads.com/book/show/19167202-kekerasan-budaya-pasca-1965
  5. Baca juga artikel Martin Suryajaya berjudul “Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965” https://indoprogress.com/2013/12/goenawan-mohamad-dan-politik-kebudayaan-liberal-pasca-1965/

=========

 

10+1 Catatan konflik budaya di sekitar 1965

 

Bagi generasi milenial pertanyaannya bisa sesederhana ini: apa relevansi peristiwa 1965-66 dengan kami? Jawabannya bisa nyinyir: karena isu 1965-66 terus dipakai untuk menjatuhkan orang lain atau lawan politik sampai hari ini. Tapi, tentu saja, kita bisa sungguh-sungguh ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di zaman baru.

Nyinyir atau memang ingin faham, adalah menarik untuk menyimakperspektif Goenawan Mohamad. GM, panggilan akrabnya, pendiri majalah Tempo, adalah penyair yang mengalami masa 1960-an sebagai korban: sebagai salah satu penanda-tangan Manifes Kebudayaan, ia jadi sasaran Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI.

Dan ketika keadaan politik berbalik, ia termasuk yang tak ingin membalas persekusi. GM bahkan menampung beberapa penulis eks tapol di majalah Tempo. Berikut adalah catatan-catatan pendek dari ceramah dan sesi diskusi GM di Teater Utan Kayu, Kamis 27 September 2017 lalu, yang disarikan oleh novelis Ayu Utami.

#1 Isu 65-66, PKI, dan Lekra-Manikebu terus dipakai untuk menyerang sampai hari ini

Tanggal 19 September 2017 kantor YLBHI diserbu karena seminar tentang sejarah 1965. Jumat 29 September ada aksi 299 yang tuntutannya, antara lain, menolak kebangkitan PKI. Kita melihat pihak-pihak yang terus meniupkan isu hantu komunisme, padahal survei SMRC menunjukkan lebih dari 80% orang Indonesia tak percaya partai komunis itu bangkit lagi.

Di sisi lain, ada juga pihak yang meniupkan konspirasi CIA. Misalnya, ada yang menuduh Manifes Kebudayaan, yang disingkat dengan istilah Manikebu yang dimaksudkan sebagai ejekan, sebagai rekayasa CIA. Ini menujukkan bahwa isu PKI dan konteksnya (yaitu Perang Dingin dan campur tangan CIA) terus dihembus dan digunakan untuk kepentingan hari ini.

#2 Apa hubungan peristiwa 65-66 dengan Manikebu?

Istilah yang benar adalah Manifes Kebudayaan. Itu adalah surat pernyataan beberapa sastrawan, yang mengatakan bahwa seni tidak berada di bawah politik atau sektor kebudayaan lainnya. Apa istimewanya manifesto seperti ini? Dari kaca mata sekarang tidak ada hebatnya.

Tapi, ternyata pernyataan itu dilarang oleh Presiden Sukarno, dinista sebagai ‘mani kebo,’ setelah sebelumnya diserang oleh para sastrawan yang berafiliasi pada Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), organisasi seniman yang berkait dengan PKI.

Lebih dari itu, para penandatangannya ditekan dan dikeluarkan dari tempat bekerja. HB Jassin dipecat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Goenawan Mohamad dan sastrawan lain tidak bisa lagi menulis dengan nama sendiri. Ini terjadi tahun 1963-64.

Tahun 1965 situasi politik berbalik. Menyusul Peristiwa G30S, PKI dibubarkan. Orang-orang yang terkait dengan partai komunis, atau dituduh dikaitkan dengan PKI ditangkap, dibunuh atau dipenjarakan. Begitu pula anggota LEKRA. Termasuk di antaranya Pramoedya Ananta Toer, yang dibuang ke Pulau Buru berama ribuan orang lain -dan tak pernah diadili.

#3 Kontestasi politik

Banyak orang mengira Manifes Kebudayaan adalah suatu organisasi, seperti LEKRA. Faktanya, Manifes itu cuma pernyataan sikap belaka. Awalnya, GM dan beberapa temannya sesama penulis —antara lain Bur Rasuanto— pergi ke Bogor, bertemu sastrawan tenar Iwan Simatupang. Iwan mempertemukan mereka dengan seseorang lain, yang mengaku dari SOKSI—serikat buruh yang didirikan militer. Pria itu mengajak membuat organisasi kebudayaan.

Sekadar catatan, dalam kontestasi politik masa itu partai dan kekuatan lain berlomba membentuk organisasi kebudayaan. Para sastrawan muda yang datang ke Bogor tidak berminat untuk membuat organisasi. Tapi, demi Iwan Simatupang, mereka akhirnya kembali ke Jakarta dan menemui intelektual senior, Wiratmo Soekito.

#4 Bukan organisasi melainkan pernyataan sikap

Alih-alih membuat organisasi, Wiratmo mengusulkan untuk membuat pernyataan bersama saja.

Yang menjadi keprihatinan masa itu adalah adanya tekanan bahwa seni harus melayani kepentingan politik atau partai. Yang dimaksud adalah “realisme sosialis” ala Stalin.

Stalin adalah sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Ajarannya menjalar ke banyak negeri dimana pengaruh Marxisme cukup kuat. Waktu itu Sukarno lebih dekat dengan Blok Komunis daripada Blok Barat. Ini era Perang Dingin.

Kembali ke Jakarta, beberapa sastrawan yang gelisah akan paksaan realisme sosialis ala Stalin pun bertemu di rumah kontrakan Bokor Hutasuhut di jalan Raden Saleh.

Manifesto singkat akhirnya disusun oleh Bokor, Arief Budiman, dan GM. Setelah itu Wiratmo Soekito, yang paling banyak membaca filsafat, membuat penjelasan sepanjang dua halaman. Teks itu dimuat di majalah Sastra tahun 1963. Majalah ini diterbitkan oleh seorang pemilik pabrik sepatu di Kayu Manis, yang pernah bekerja di majalah Kisah, dan berteman dengan sastrawan DS Muljanto dan HB Jassin. Majalah Sastra juga memuat tulisan B Sularto, yang kemudian diserang oleh Pramoedya, karena dianggap anti rakyat.

Manikebu juga dikecam karena dianggap mempromosikan “humanisme universal”.

#5 Humanisme universal: apa salahnya?

Dari kacamata generasi milenial: apa yang salah dengan “humanisme universal” sehingga tidak boleh dipromosikan? Istilah ini, ternyata, tak ditemukan selain dalam konteks Indonesia.

Agaknya, yang dikhawatirkan di masa itu tentang “humanisme universal” adalah liberalisme, sikap mencari kesenangan pribadi, dan dampak bahwa manusia kehilangan kemampuannya untuk berkontradiksi, termasuk menentang penindasan.

Perdebatan tentang humanisme universal sesungguhnya sudah terjadi di era Perang Kemerdekaan.

Di sekitar 1948, ada majalah Gema Suasana. Chairil Anwar, Asrul Sani, Rivai Apin menjadi editornya, bekerja sama dengan orang-orang Belanda yang progresif dan mendukung republik. Tapi nada majalah ini terlalu banyak menganjurkan perdamaian. Sehingga, HB Jassin protes: kita sedang baku tembak, tapi kalian bicara tentang humanisme universal.

Manifes Kebudayaan tidak mengusung humanisme universal dalam makna seperti tadi.

Dalam penjelasannya, Wiratmo menulis: “Apabila ‘humanisme universil’ berarti pengaburan kontradiksi antagonis… kami akan menolaknya… Sebaliknya kami menerima “humanisme universil” jika artinya kebudayaan bukan semata nasional, tapi juga menghayati nilai universil, bukan semata-mata temporal, tapi juga menghayati nilai-nilai eternal.”

#6 Seni untuk seni?

Manifes juga dituduh mempromosikan “seni untuk seni”. Tema ini sebenarnya sudah dibahas oleh Sanusi Pane dan Sutan Takdir Alisyahbana di tahun 1930-an.

Takdir mengharuskan karya bertendens dan optimistis. Bahkan Takdir juga mengutip Stalin dan penyair Rusia Maxim Gorky. Selain itu, jargon “seni untuk seni” lahir dalam konteks Eropa yang belum tentu cocok diterapkan dalam konteks Indonesia.

Manifes berpendapat: memprioritaskan estetika murni akan merupakan imperialisme kaum estet dan harus ditolak. Sesungguhnya, rumusan ini cukup jelas. Tapi, kesalahpahaman berlanjut sampai sekarang dan Manikebu terus dituduh mempromosikan seni untuk seni.

#7 Stalinisme: yang sesungguhnya ditentang Manikebu

Yang ditentang Manifes Kebudayaan adalah realisme sosialis sebagaimana dirumuskan oleh Stalin. Realisme sosialis ada beberapa macam. Kadang orang menggunakan istilah realisme sosial, realisme sosialis, realisme revolusioner. Pada awalnya, inspirasi Revolusi Rusia Oktober 1917 sangat luar biasa. Terutama di bidang seni. Avant-gardisme Rusia berpengaruh pada Bauhaus dan seni rupa modern dunia.

Sayangnya, terjadi konsolidasi kekuasaan partai komunis yang masif. Partai pun ikut menentukan mana seni yang direstui dan yang ditolak.

Ketika, pada pertengahan 1920-an, Lenin meninggal dan Stalin menjadi sekjen partai yang berarti penguasa Uni Sovyet, ia segera menyingkirkan semua saingan politiknya.

Doktrinnya mengatakan bahwa pengarang adalah insinyur jiwa manusia. Sastra harus mengarahkan jiwa pembaca pada politik. Dan politik berarti partai. Lebih tepatnya lagi, komite sentral partai. Pada periode inilah realisme sosialis dirumuskan, di rumah Maxim Gorky.

#8 Korban Stalin: Trotsky

Di Uni Soviet (Rusia), sejak Stalin naik, ada banyak anggota politbiro dan seniman yang ditangkap, dan diadili, dan ditembak mati.

Yang paling tragis adalah Trotsky. Ia mantan komandan tentara merah sekaligus ideolog dan penulis teori tentang sastra dan revolusi. Trotsky melarikan diri hingga ke Meksiko, dimana ia bertemu dengan pasangan seniman kiri Diego Rivera dan Frieda Kahlo.

Mereka membuat Manifesto Menuju Seni Revolusioner. Manifesto itu menolak seni murni, tetapi mengakui bahwa seniman tak dapat bekerja selain jika secara subyektif ia mempertautkan isi sosial karyanya.

Sesungguhnya, ini mirip Manifes Kebudayaan. Yang ditolak adalah komandoisme. Tapi, perumusan Manifesto Kebudayaan di Indonesia dan Manifesto Menuju Seni Revolusioner di Meksiko terpisah sama sekali. Trostky akhirnya mati dieksekusi di Meksiko.

#9 Surealisme, abstrak, dll

Realisme sosialis ala Stalin menolak seni yang tidak optimistis dan tidak berakar pada dunia nyata. Yang menarik, arahannya tidak berlaku bagi para seniman komunis dan kiri di luar Uni Soviet. Di Indonesia, menurut mantan wartawan Bambang Bujono, seni rupa abstrak di Indonesia justru banyak juga dipelopori oleh para pelukis yang tergabung dengan LEKRA ataupun PKI.

Lukisan Sujoyono pertengahan 50-an bisa disebut mengandung gaya abstrak. Demikian pula di Eropa, banyak seniman yang mengaku komunis atau kiri ternyata tidak terikat oleh gaya realisme sosialis sama sekali. Misalnya, Andre Breton yang surealistis, dan Pablo Picasso yang kubistis. Atau Pablo Neruda yang membuat puisi cinta. Ini menunjukkan, di luar kontrol Stalin, para seniman kiri mempergulatkan keseniannya tanpa terikat realisme sosialis.

#10 Perang ideologi, perang budaya

Yang sering tak terfahami oleh generasi milenial adalah konteks masa itu: Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang ideologi antara Blok Barat (Amerika dan sekutunya) dengan Blok Timur yang komunis (Uni Soviet, RRC dan aliansinya). Taruhan perang ini adalah perang nuklir, tetapi dalam menunda penggunaan senjata nuklir itu terjadi adu ideologi dan budaya. Terjadi perebutan ahli, tokoh, dan seniman di antara dua kubu.

Pada awalnya, Uni Soviet lebih maju dalam strategi budaya. Tapi, kemudian CIA didirikan (1947) dan pelan-pelan menjadi institusi yang cerdik dan kuat, dan mengusahakan kehancuran komunisme di mana-mana.

Di sinilah kita kembali ke situasi Indonesia. Ada tuduhan bahwa Manifesto Kebudayaan adalah rekayasa CIA untuk mengalahkan komunisme di Indonesia. “Kalau betul, CIA goblok banget,” kata GM.

Manikebu bukanlah gerakan yang sukses. Pendukungnya tidak berhasil membuat organisasi, melainkan hanya kumpul-kumpul membuat pernyataan. Hanya nasib yang membalik posisi mereka dari korban yang dianiaya menjadi berada di pihak pemenang.

+1

Sekarang Perang Dingin telah lama usai sejak robohnya Tembok Berlin dan runtuhnya Uni Soviet. GM berteman baik dengan kebanyakan mantan tahanan politik anggota LEKRA. Sementara itu, sesama penandatangan Manikebu, penyair Taufik Ismail, sebaliknya selalu berada di pihak yang meniup-niupkan kembali bahaya hantu komunisme. Adalah giliran generasi milenial untuk memutuskan apakah hantu itu memang hidup atau sudah mati.

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41451321 

COVER PERAHU MABUK fix

Perahu Mabuk: sepilihan sajak cinta ©Saut Situmorang, 2014

Penerbit: pustaha hariara
Cetakan Pertama: Mei 2014
vi + 72 halaman, 15,5 x 260 Cm
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-1599-91-4
Tata Letak: Irwan Bajang
Desain Cover: Saut Situmorang
Ilustrasi Cover: Snow Storm – Steam-Boat off a Harbour’s Mouth (1842) karya JMW Turner

Buku bisa dipesan langsung online di situs Indie Book Corner http://bukuindie.com/buku/puisi-sastra/perahu-mabuk/

Catatan Redaksi:

Karena impoten untuk membalas Petisi Anti Buku “33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh” yang kami tuduh memanipulasi dan merusak Sejarah Sastra Indonesia itu maka Fascis Megalomaniak Narsis Tukang Rusak Sastra Indonesia bernama Denny JA memakai teknik baru untuk membungkam mereka yang berani angkat suara menantang kegilaan ambisi pribadinya, yaitu dengan menggugat hukum dengan tuduhan fitnah di internet! Korbannya adalah sastrawan senior Indonesia bernama Sutan Iwan Soekri Munaf ! MARI KITA LAWAN FASCIS YANG SOK KAYA INI!!!

=====================

 

Gugatan Hukum Pertama Dunia Sastra Kasus Social Media

 

Surat Laporan Polisi Fatin Hamama

 

Apakah ini gugagatan hukum pertama di dunia sastra untuk kasus social media?

Agar dunia sastra di social media tidak dipenuhi oleh fitnah, dan agar kebebasan tidak digunakan untuk mencemarkan nama baik, Fatin Hamama secara resmi melakukan gugatan hukum. Yang digugat adalah Sutan Iwan Soekri Munaf.

Gugatan sudah dilaporkan kepada polisi dengan nomor TBL/1361/IV/2014/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 16 april 2014. Fatin Hamama merasa di fitnah dan dicemarkan nama baik untuk aneka kasus yg berkaitan dengan aktivitasnya di dunia sastra. Fatin Hamama akan didampingi oleh 3 pengacara: Sawirman SH, A. Badaruddin Alwie, SH, MH dan Fajar Romy Gumilar, SH.

Mungkin kita akan menyaksikan pengadilan pertama dunia sastra karena satu pihak merasa difitnah, dan pihak lainnya merespon untuk kasus di social media Indonesia. Hikmah dari gugatan hukum ini, semua pihak akan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Kebebasan mengeritik itu harus dibela sejauh berdasarkan data akurat. Jika tidak, ia tergelincir menjadi fitnah dan pencemaran nama baik.

Dalam demokrasi yang sehat, tentu kita tak bebas mencemarkan nama baik dan memfitnah orang. Namun dalam hukum, berlaku juga azas praduga tak bersalah. Iwan Soekri Munaf selaku tertuduh menikmati priviledge itu sampai pengadilan memutuskan ia bersalah.

Pihak Iwan tentu harus menyiapkan pengacara untuk membelanya. Juga menyiapkan dana untuk pengadilan. Juga menyiapkan waktu, pikiran dan stamina.

Alangkah indahnya jika semua kita mengambil hikmah dari kasus ini. Berlomba-lomba lah dalam menggunakan kebebasan yang tidak memfitnah. Harapan kita, akhir dari gugatan hukum itu adalah social media yang lebih bertanggung jawab untuk semua, dan celotehan sastra yang semakin tidak dikotori sumpah serapah dengan data serampangan.

 

Sumber:

http://inspirasi.co/forum/post/4045/gugatan_hukum_pertama_dunia_sastra_kasus_social_media#.U08WBJQ5kPo.twitter

 

 

internet rank situs Puisi-Esai

 

internet rank situs boemipoetra

 

Jembatan Aek Raisan di Jalinsum Sibolga-Tarutung, Sumut (Foto: metrosiantar.com)

Jembatan Aek Raisan di Jalinsum Sibolga-Tarutung, Sumut (Foto: metrosiantar.com)

oleh Suhunan Situmorang*

 

Seorang lelaki seumuranku, orang Batak, sekitar setahun lalu menyuratiku lewat surat elektronik. Sebelumnya kami tak saling kenal, tetapi pengakuannya dia mengetahuiku dari catatan-catatanku di media internet. Dia berdomisili di sebuah negara bagian AS, tetapi tak saya tanyakan pekerjaannya, juga, apakah sdh berkeluarga atau belum, menikah dng orang Indonesia atau dng perempuan Batak, atau tidak. Itu salah satu ciri saya dlm pergaulan sosial, termasuk agama, saya enggan menanyakan.

Entah kenapa dia begitu ingin bercerita pada saya, cerita yg panjang, menyamai naskah cerpen. Dan saya percaya sepenuhnya, malah jadi terhanyut dng “penuturannya.” Dia, pengakuannya, begitu percaya dan ingin “curhat” pada saya krn satu statusku di FB ttg pengalamanku memiliki kawan SMA, putri seorang perwira menengah militer, yg mengalami tekanan bathin akibat status ayahnya yg digolongkan “orang kiri.” Saya sendiri tak mendokumentasikan catatan sehalaman atau dua halaman itu, sebagaimana catatan-catatan lain di status yg begitu saja muncul, kutuliskan, dan…menghilang (krn facebook tak memungkinkan mencari semua status, apalagi yg sudah lama).

Lelaki yg menyuratiku itu mengisahkan penderitaan, kesedihan, sekaligus amarahnya pada mereka yg telah menghabisi ayahnya dan ribuan orang yg digolongkan seperti ayahnya, orang kiri, terlibat atau anggota PKI. Saat ayahnya ditangkap dan tak pernah dipulangkan tentara yg menciduk pada suatu sore di tahun 1966, ia berusia empat tahun. Ibu dan ketiga saudaranya hanya bisa menangis sambil ketakutan, tak berani sekadar melihat truk yg membawa bapaknya dng suara mesin yg berderum kuat. Tapi ia masih terbayang suara mesin truk dan suara keras puluhan militer yg menghardik bapaknya dng keras saat digelandang ke atas bak truk yg dipenuhi orang-orang, para “tangkapan” dari berbagai kampung.

Truk-truk militer itu kemudian melaju ke arah Balige, menghilang ditelan senja yg mulai gelap. Sejak itu, ia dan ibu serta sanak saudaranya, tak lagi pernah melihat ayah mereka, hingga dewasa dan merantau ke Amerika.

Tetapi sebelum meninggalkan Indonesia dan pemerintahan Soeharto ditumbangkan gerakan Reformasi, dia mulai giat menelusuri jejak ayahnya. Cukup panjang investigasi yg dia lakukan, hingga kemudian dari berbagai keterangan, lebih banyak verbal, dia tahu ke mana ayahnya dibawa oleh tentara pasca G 30 S yg secara massif, sistematis dan berkelanjutan memburu orang-orang yg dituduh PKI.

Di antara tentara yg memburu orang-orang kiri itu, ada seorang yg kemudian bertetangga dng pamannya (Tulang) di pinggiran kota Pematang Siantar. Sang tentara, beberapa tahun kemudian, acap bercerita–terutama saat atau menjelang peringatan 30 September yg oleh pemerintah Orde Baru dibuat film yg wajib ditonton masyarakat, disutradarai Arifin C. Noor, diputar TVRI tiap malam 30 September-1 Oktober–pada orang-orang yg biasa “kombur” sambil minum tuak di kedai langganannya ikhwal peristiwa tsb dan peranannya sbg anggota pemburu, penangkap, sekaligus algojo yg ikut mengeksekusi para “buruan” yg dituduh “orang merah.” Dia, kata Tulang-nya pria yg menyuratiku itu, selalu menceritakan dng bangga, seolah yg dilakukannya adalah prestasi besar bagi negara.

Tulang-nya lelaki yg menyuratiku itu, rupanya, diam-diam mengusut pria eks tentara itu, di daerah mana saja dulu dia beroperasi, dan wilayah iparnya ternyata yg ikut digaruk. Kemudian ditanyakan lebih rinci di mana atau ke mana para tawanan itu dibawa dan dieksekusi. Sang tentara menceritakan dng bangga, seperti biasa, seraya menyebut lokasi pembantaian dan cara mereka (para eksekutor) menghabisi nyawa orang-orang kiri atau dituduh kiri itu.

Sang tentara mengaku ada ribuan yg dibawa dan dieksekusi, dijemput dari berbagai wilayah antara Simalungun-Tapanuli Utara-Tapanuli Tengah, juga sebagian dari Pahae dan Sipirok. Semua yg ditangkap dibawa ke sebuah kampung yg sunyi, persisnya tepi sungai, bernama Aek Raisan. Wilayah ini berada di lintasan Tarutung-Sibolga, dikitari hutan lebat, minim penduduk, dan satu sungai berarus kuat yg berhulu dari hutan Humbang (dulu masuk wilayah Tapanuli Utara), bermuara di pantai Kolang, pantai barat Sumatera Utara. Aek Raisan, sampai kini masih daerah yg sepi, berada di antara kelokan jalan antara Tarutung-Sibolga yg terkenal puluhan jumlahnya dan cukup menegangkan bagi pengemudi dan penumpang. Kiri kanannya diapit dinding bukit curam, hutan lebat masih dominan, dan air sungai mengalir deras walau debitnya kian berkurang akibat pembabatan hutan di wilayah hulu (terutama oleh PT TPL/ Indorayon).

Tahun 1966, lokasi yg terletak di ketinggian dan kelokan jalan menuju Sibolga itu, ternyata menjadi lokasi pembantaian bagi ribuan orang. Siang malam para tawanan dibawa puluhan truk yg datang dan pergi. Selanjutnya para tawanan itu, tanpa penyelidikan atau pengecekan yg akurat mengenai terlibat tidaknya di organisasi “onderbow” atau aktivis atau kader parpol bernama PKI, langsung dijejerkan di sisi jembatan–peninggalan Belanda–dan kemudian ditembaki secara massal. Orang-orang malang yg disuruh berbaris membelakangi sungai itupun berjatuhan, selanjutnya dihanyutkan air sungai yg mengalir deras menuju pantai barat Sumut.

Mengapa Aek Raisan dipilih militer pro Soeharto jd “killing field” ? Ternyata, pertimbangannya, krn lokasinya amat sunyi dan air sungai mengalir deras, hingga tak banyak orang (penduduk) menyaksikan dan mayat korban pembunuhan militer cepat hanyut ke lautan!

Dari keterangan atau investigasi yg dilakukan lelaki yg menyuratiku itu, ia amat yakin, ayahnya pun dihabisi di Aek Raisan. Lima tahun sejak Soeharto digulingkan, setiap hari Natal, ia selalu mendatangi sungai yg kemudian disebut orang-orang sekitar (Adiankoting, Sitahuis) dan orang Sibolga yg tahu peristiwa keji tsb, daerah angker, dipenuhi hantu yg sering menangis dan minta tolong pada malam tertentu.

“Aku selalu membawa bunga dan makanan khas Natal setiap berziarah ke sana,” tulis lelaki yg sebaiknya tak kusebut nama dan marganya serta kampungnya itu. “Setelah berdoa dan memanggil bapak, aku lemparkan bunga dan kue-kue serta minuman yg kubawa ke tengah sungai. Pernah juga kuberi baju dan celana dan sepatu baru, semoga bapak kami senang menerimanya. Hanya itu kado Natal yg bisa kuberi saat itu…”

Masih panjang cerita atau pengakuan lelaki sebayaku yg hanya mengenalku di dunia maya itu. Hanya dua kali dia berkirim email padaku, yg diketahuinya dari cover dalam novel SORDAM, sementara akun tsb tak lagi bisa kubuka krn, konyol sekali, lupa password-nya. Mungkin dia pernah menyuratiku namun tak berbalas sebab aku tak lagi bisa menengok. Barangkali dia kecewa, semenatara di jejaring sosial facebook, tak kutemukan namanya–atau dia memaki nama lain yg juga “lazim” bagi pengguna media sosial.

Sebetulnya saya ingin terus menjalin komunikasi dng dirinya, ingin menjadi atau dia jadikan temannya, meskipun mungkin tak dikehendakinya–sebab dia, tulisnya, hanya ingin menambahi kisah yg amat menyedihkan akibat peristiwa terkelam di Indonesia itu bagiku, yg diyakininya, saya tak sama dng orang-orang yg selalu menatap sinis pada mereka yg dituduh anak/keturunan PKI.


****

Kemarin siang, seperti tahun lalu, saat melintasi Aek Raisan dlm perjalanan menuju Sibolga bersama keluarga, saya sengaja berhenti sejenak di dekat jembatan, memandangi sungai dan sekitar beberapa jenak. Air sungai mengalir deras menerjang batu-batu besar, mendung menggelayut di langit, gerimis membasahi muka dan tanganku. Kubayangkan “adegan” pembantaian ribuan orang di tepi jembatan itu, tubuh mereka membelakangi sungai, mata mereka menatap hampa sepenuh harap agar tak ditembak para militer dan paramiliter yg dng beringas menyuruh mereka berbariss eraya mengokang senjata laras panjang. Lalu…dor-dor-dor….! Tubuh-tubuh yg tak berdaya itu berjatuhan ke permukaaan sungai yg mengalir deras, kemudian mengambang dan hanyut terbawa arus ke lautan luas.

Dalam perjalanan sisa menempuh 12 km menuju Sibolga, kepada ketiga anak dan istri, kembali kukisahkan peristiwa yg amat kejam dan memilukan itu. Juga saat kami berehat sejenak di kedai kopi KokTong. Mereka perlu tahu sejarah negeri ini dari berbagai versi, termasuk manipulasi yg dilakukan para sejarawan krn pesanan dan kepentingan.

Saat mengikuti kebaktian malam Natal, tiba-tiba saya teringat lelaki yg menyuratiku itu. Kubayangkan dia menangis mengingat ayahnya, di suatu kota di Amerika yg tengah dipenuhi salju, diiringi musik dan lagu Natal yg mengalun syahdu. Sementara di sekitar Aek Raisan, hanya kesunyian yg membekap, dicekam suara air sungai yg membentur bebatuan, meredam tangisan ribuan orang yg tak pernah terdengar.***

(Sibolga, tengah malam menuju 26 Desember. 2013)

*Suhunan Situmorang, novelis, tinggal di Jakarta 

 

Sumber:

https://www.facebook.com/suhunan.situmorang/posts/10151941908369915?comment_id=29267017&offset=0&total_comments=13&notif_t=mentions_comment

 

Endo SenggonoHadirilah sebuah acara penghormatan yang tidak biasa kepada seorang yang sadar akan apa makna pengayoman untuk sebuah kemajuan. Sebuah perubahan. Untuk itu dia harus memikul akibat yang barangkali memang sudah dia duga sejak awal. Endo Senggono, yang dilengserkan oleh persekongkolan jahat dua sastrawan bergelar Doktor Kehormatan (baca buku baru terbit “Langit Pertama Langit Kedua”), selama bertahun-tahun telah membukakan pintu Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Jakarta menjadi tempat pertemuan (di luar jam kerja) bagi para seniman dari berbagai cabang kegiatan. Di Pusat Dokumentasi itu Endo duduk sebagai kepala pelaksana. Sikapnya yang murah hati itu berujung pada reaksi negatif dari pengurus Yayasan yang membawahi Pusat Dokumentasi itu. Dia digeser dari kedudukannya, dan malahan mau dimutasikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (Endo memang pegawai negeri, sementara yang berusaha memutasikannya, herannya, cuma ketua sebuah yayasan!). Endo, yang mengenakan tongkat ketiak itu, beberapa waktu lalu terserang stroke sehingga dia terkurung di kursi roda. Keadaan kesehatannya memburuk lagi belakangan ini setelah dia terserang penyakit itu kedua kalinya.

Kawan, teman dekat dan para simpatisan Endo Senggono akan menyelenggarakan acara penghormatan untuknya: Jumat 22 Maret 2013, jam 15:00 WIB di Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Acara antara lain akan diisi dengan kata-kata pujaan dan doa untuk Endo, baca puisi, musik, teater, yang akan disumbangkan teman-temannya dari berbagai bidang kegiatan kesenian. Sempatkanlah mampir, ramaikan juga dengan membawa nyamikan ala kadarnya.

Salam hormat dari teman-teman Endo

5 Tahun boemipoetra, Pena Dilesatkan

Djoernal sastra boemipoetra merupakan salah satu dari sekian djoernal sastra yang terbit di Indonesia. Kemunculannya diragukan banyak orang. Terutama dengan daya tahan hidup. Kuat berapa bulankah jurnal yang cuma dibiayai semangat dan senantiasa urunan/patungan para redakturnya itu. Di era kapitalistik seperti sekarang ini, keraguan tersebut sangatlah pantas. Ketika lebih banyak orang yang berlomba mengumpulkan harta, ternyata masih ada yang peduli menyisihkan harta untuk sastra.

Untuk apa? Tentu untuk membangun kesusastraan yang lebih bermartabat. Mainstream kesusastraan bukanlah satu warna. Bukan melulu satu kanal. Yang lebih sering didiktekan para redaktur media. Bagaimana pun urusan estetika adalah soal subjektifitas. Setiap indinvidu mempunyai gaya. Seperti pelukis yang dibedakan coretan tangannya. Sastra tak melulu keindahan seni bahasa. Namun mesti mengarah pada seni pembangunan moral. Harga tersebut tak bisa ditawar.

boemipoetra lahir untuk menjadi mitra diskusi. Menjadi lorong baru, di antara sekian lorong yang telah terbangun. Caranya mungkin yang berbeda. Agak menyentak. Namun tetap mengedepankan fakta-fakta yang selama ini ditilap dari ruang publik. Itulah yang menjadi ciri khas boemipoetra. Bicara tanpa tedeng aling-aling. Beberapa pihak menyatakan telah terjadi ‘kekerasan kebudayaan’. Padahal sesungguhnya personal-personal boemipoetra(lah) yang terkena ‘kekerasan kebudayaan’, terlempar dari ruang-ruang budaya di media. Tersingkir dari festival-festival satu warna.

Tak apa, perjuangan memang butuh pengorbanan. Tak adanya dana asing yang masuk pada boemipoetra membuktikan bahwa djoernal ini benar-benar mandiri. Boekan Milik Antek Imperialis. Tidak terdikte. Benar-benar membela kepentingan kaum boemipoetra. Kaum yang sering dilecehkan oleh bangsanya sendiri yang tega menjual harga diri untuk kepentingan asing. Mesti diingat, 350 tahun negeri ini dijajah Belanda. Setiap penjajah senantiasa membutuhkan kekuatan militer. Dan lebih dari 80% tentara Belanda adalah orang-orang pribumi yang gampang diperalat dengan gulden.

Sampai sekarang orang pribumi yang gampang diperalat itu tetap ada. Memang tidak banyak, namun kekuatan legitimasi asing yang melekat pada dirinya, sanggup mendominasi setiap ruang. Mematahkan perlawanan kaum pribumi tulen. Sesungguhnya, mereka yang buruk tak lebih dari 20%. Sayangnya merekalah yang cenderung mendapat kepercayaan. Sehingga 80% yang baik seperti hilang ditelan awan.

Dengan kesadaran bahwa kesusastraan adalah keberagaman, boemipoetra menggelinding deras. Tak peduli, diperkirakan umurnya cuma beberapa bulan. Di dalamnya ada yang Nasionalis, Marxis, Islam Tradisional, Islam Garis Keras. Ada bakul gudeg, wartawan, teaterawan, buruh, fesbooker, pegawai negeri. Ada yang di Jakarta, Yogya, Tangerang, Banten, Kudus, Ngawi. Sangat plural. Namun tetap menjunjung semangat yang sama. Tetap bisa berdiskusi untuk memutuskan kesepakatan yang dijadikan pedoman bersastra.

Dan, ketika boemipoetra telah mencapai umur 5 tahun, ada baiknya djoernal-djoernal boemipoetra yang bertebaran dijadikan buku. Sebagai pelajaran bagi kesusastraan kita bahwa di mana tumbuh rezim sastra, disitu akan lahir pejuang-pejuang yang menentangnya. Dan setiap pejuang tak pernah berpikir jadi pahlawan atau pecundang. Yang penting bendera mesti diangkat tinggi-tinggi. Pena dilesatkan.

Redaksi boemipoetra

 

Catatan:

Buku Edisi Lengkap 5 Tahun Jurnal Sastra “boemipoetra” bisa dibeli secara online di situs http://bukuindie.com/book/buku-edisi-5-tahun-jurnal-sastra-boemipoetra/

By Andrew Higgins

Sunday, October 25, 2009

In the early 1980s, Nasir Tamara, a young Indonesian scholar, needed money to fund a study of Islam and politics. He went to the Jakarta office of the U.S.-based Ford Foundation to ask for help. He left empty-handed. The United States, he was told, was “not interested in getting into Islam.”

The rebuff came from President Obama’s mother, Ann Dunham, a U.S. anthropologist who lived in Indonesia for more than a decade. Dunham, who died in 1995, focused on issues of economic development, not matters of faith and politics, sensitive subjects in a country then ruled by a secular-minded autocrat.

“It was not fashionable to ‘do Islam’ back then,” Tamara recalled.

Today, Indonesia is a democracy and the role of Islam is one of the most important issues facing U.S. policy in a country with many more Muslims than Egypt, Syria, Jordan and all the Arab countries of the Persian Gulf combined. What kind of Islam prevails here is critical to U.S. interests across the wider Muslim world.

“This is a fight for ideas, a fight for what kind of future Indonesia wants,” said Walter North, Jakarta mission chief for the U.S. Agency for International Development (USAID), who knew Dunham while she was here in the 1980s.

It is also a fight that raises a tricky question: Should Americans stand apart from Islam’s internal struggles around the world or jump in and try to bolster Muslims who are in sync with American views?

A close look at U.S. interactions with Muslim groups in Indonesia — Obama’s boyhood home for four years — shows how, since the Sept. 11, 2001, attacks, rival strategies have played out, often with consequences very different from what Washington intended.

In the debate over how best to influence the country’s religious direction, some champion intervention, most notably a private organization from North Carolina that has waded deep into Indonesia’s theological struggles. But, in the main, U.S. thinking has moved back toward what it was in Dunham’s day: stay out of Islam.

A change in public mood

In many ways, Indonesia — a nation of 240 million people scattered across 17,000 islands — is moving in America’s direction. It has flirted with Saudi-style dogmatism on its fringes. But while increasingly pious, it shows few signs of dumping what, since Islam arrived here in the 14th century, has generally been an eclectic and flexible brand of the faith.

Terrorism, which many Indonesians previously considered an American-made myth, now stirs general revulsion. When a key suspect in July suicide bombings in Jakarta was killed recently in a shootout with a U.S.-trained police unit, his native village, appalled by his violent activities, refused to take the body for burial.

A band of Islamic moral vigilantes this month forced a Japanese porn star to call off a trip to Jakarta. But the group no longer storms bars, nightclubs and hotels as it did regularly a few years ago, at the height of a U.S. drive to promote “moderate” Islam. Aceh, a particularly devout Indonesian region and a big recipient of U.S. aid after a 2004 tsunami, recently introduced a bylaw that mandates the stoning to death of adulterers, but few expect the penalty to be carried out. Aceh’s governor, who has an American adviser paid for by USAID, opposes stoning.

Public fury at the United States over the Iraq war has faded, a trend accelerated by the departure of President George W. Bush and the election of Obama. In 2003, the first year of the war, 15 percent of Indonesians surveyed by the Pew Research Center had a favorable view of the United States — compared with 75 percent before Bush took office. America’s favorability rating is now 63 percent.

There are many reasons for the change of mood: an economy that is growing fast despite the global slump; increasing political stability rooted in elections that are generally free and fair; moves by President Susilo Bambang Yudhoyono, a U.S.-trained former general who won reelection by a landslide in July, to co-opt Islamic political parties.

Another reason, said Masdar Mas’udi, a senior cleric at Nahdlatul Ulama, Indonesia’s — and the world’s — largest Islamic organization, is that the United States has backed away from overt intrusions into religious matters. A foe of hard-line Muslims who has worked closely with Americans, Mas’udi said he now believes that U.S. intervention in theological quarrels often provides radicals with “a sparring partner” that strengthens them. These days, instead of tinkering with religious doctrine, a pet project focuses on providing organic rice seeds to poor Muslim farmers.

In the immediate aftermath of the Sept. 11 attacks, Washington deployed money and rhetoric in a big push to bolster “moderate” Muslims against what Bush called the “real and profound ideology” of “Islamo-fascism.” Obama, promising a “new beginning between America and Muslims around the world,” has avoided dividing Muslims into competing theological camps. He has denounced “violent extremists” but, in a June speech in Cairo, stated that “Islam is not part of the problem.”

North, the USAID mission chief, said the best way to help “champions of an enlightened perspective win the day” is to avoid theology and help Indonesia “address some of the problems here, such as poverty and corruption.” Trying to groom Muslim leaders America likes, he said, won’t help.

Rethinking post-9/11 tack

This is a sharp retreat from the approach taken right after the Sept. 11 attacks, when a raft of U.S.-funded programs sought to amplify the voice of “moderates.” Hundreds of Indonesian clerics went through U.S.-sponsored courses that taught a reform-minded reading of the Koran. A handbook for preachers, published with U.S. money, offered tips on what to preach. One American-funded Muslim group even tried to script Friday prayer sermons.

Such initiatives mimicked a strategy adopted during the Cold War, when, to counter communist ideology, the United States funded a host of cultural, educational and other groups in tune with America’s goals. Even some of the key actors were the same. The Asia Foundation, founded with covert U.S. funding in the 1950s to combat communism, took the lead in battling noxious strands of Islam in Indonesia as part of a USAID-financed program called Islam and Civil Society. The program began before the Sept. 11 attacks but ramped up its activities after.

“We wanted to challenge hard-line ideas head-on,” recalled Ulil Abshar Abdalla, an Indonesian expert in Islamic theology who, with Asia Foundation funding, set up the Liberal Islam Network in 2001. The network launched a weekly radio program that questioned literal interpretations of sacred texts with respect to women, homosexuals and basic doctrine. It bought airtime on national television for a video that presented Islam as a faith of “many colors” and distributed leaflets promoting liberal theology in mosques.

Feted by Americans as a model moderate, Abdalla was flown to Washington in 2002 to meet officials at the State Department and the Pentagon, including Paul D. Wolfowitz, the then-deputy secretary of defense and a former U.S. ambassador to Jakarta. But efforts to transplant Cold War tactics into the Islamic world started to go very wrong. More-conservative Muslims never liked what they viewed as American meddling in theology. Their unease over U.S. motives escalated sharply with the start of the Iraq war and spread to a wider constituency. Iraq “destroyed everything,” said Abdalla, who started getting death threats.

Indonesia’s council of clerics, enraged by what it saw as a U.S. campaign to reshape Islam, issued a fatwa denouncing “secularism, pluralism and liberalism.”

The Asia Foundation pulled its funding for Abdalla’s network and began to rethink its strategy. It still works with Muslim groups but avoids sensitive theological issues, focusing instead on training to monitor budgets, battle corruption and lobby on behalf of the poor. “The foundation came to believe that it was more effective for intra-Islamic debates to take place without the involvement of international organizations,” said Robin Bush, head of the foundation’s Jakarta office.

Abdalla, meanwhile, left Indonesia and moved to Boston to study.

One U.S. group jumps in

While the Asia Foundation and others dived for cover, one American outfit jumped into the theological fray with gusto. In December 2003, C. Holland Taylor, a former telecommunications executive from Winston-Salem, N.C., set up a combative outfit called LibForAll Foundation to “promote the culture of liberty and tolerance.”

Taylor, who speaks Indonesian, won some big-name supporters, including Indonesia’s former president, Abdurrahman Wahid, a prominent but ailing cleric, and a popular Indonesian pop star, who released a hit song that vowed, “No to the warriors of jihad! Yes to the warriors of love.” Taylor took Wahid to Washington, where they met Wolfowitz, Vice President Richard B. Cheney and others. He recruited a reform-minded Koran scholar from Egypt to help promote a “renaissance of Islamic pluralism, tolerance and critical thinking.”

Funding came from wealthy Americans, including heirs of the Hanes underwear fortune, and several European organizations. Taylor, in a recent interview in Jakarta, declined to identify his biggest American donor. He said he has repeatedly asked the U.S. government for money but has received only $50,000, a grant from a State Department counterterrorism unit.

“You can’t win a war with that,” said Taylor, who is working on a 26-part TV documentary that aims to debunk hard-line Islamic doctrine. “People in Washington would prefer to think that if we do nothing we will be okay: just cut off the heads of terrorists and everything will be fine.”

As the atmosphere has grown less hostile, Abdalla, the much-reviled American favorite, returned this year to Jakarta. He hasn’t changed his liberal take on Islam but now avoids topics that fire up his foes. “I’ve changed. The environment has changed,” he said. “We now realize the radical groups are not as dominant as we thought in the beginning.”

Tired of being branded a fringe American stooge, he plans to run in an election next year for leadership of Nahdlatul Ulama, a pillar of Indonesia’s traditional religious establishment. He doesn’t stand much of a chance but wants to “engage with the mainstream instead of the periphery.” His Liberal Islam Network doesn’t get U.S. money anymore, skirts touchy topics on its radio show and no longer hands out leaflets in mosques.

“Religion is too sensitive. We shouldn’t get involved,” said Kay Ikranagara, a close American friend of Obama’s late mother who works in Jakarta for a small USAID-funded scholarship program. Ikranagara worries about Islam’s growing influence on daily life in the country, but she’s wary of outsiders who want to press Indonesians on matters of faith.

“We just get in a lot of trouble trying to do that,” she said.

 

Sumber:

Ngobrol Bareng Ayu Utami

Posted: 21/11/2010 in Reportase

oleh Ian Ahong Guruh*

Minggu (1/8) malam kemaren, aku mendapat sms dari teman, “Ayu Utami ke Yogyakarta besok, senin jam 19.00..”. Waduh, senin malam. Pasti sudah lelah karena seharian harus mengurus penjualan majalah, mengambil majalah di agen, mengantar ke pelanggan2. Setelah itu, mengajar di sebuah bimbel, lalu melanjutkan mengantar. Baru malam sekitar jam tujuh selesai. Apakah sempat dan kuat? Tapi karena penasaran atas nama yang membuat kontroversial ini, dan terlebih sudah kucicipi rasanya Saman dan Larung, kedua novel pertama Ayu Utami. Kayaknya nama Ayu Utami sebegitu menjadikanku penasaran hingga aku mengusahakan untuk datang.

Untungnya waktu mengijinkan dan fisikpun dapat diajak kompromi. Banyak hal yang ada di kepala perihal nama Ayu Utami sebelumnya. Memang awalnya penuh praduga dan penasaran. Pertama kali mendengar nama dia dari beberapa teman yang mengkritik karya-karyanya, terutama Saman dan Larung. (Perihal kontroversi ini teman2 bisa coba buka google dan ketik kata “sastrawangi” dan “Perang Sastra boemipoetra vs TUK”. Lalu, untuk tercetak ada Politik Sastra karya Saut Situmorang dan Jurnal boemipoetra). Seorang teman kampus sebelah bilang dia itu feminis tapi malah mengobyekkan perempuan. Karya-karya dia bukanlah karya feminis, kata dia. Lalu, teman satu kampus bilang kalau karya dia sungguh dibesar-besarkan. Namun, menurut media arus utama, dia dicitrakan sebagai penulis besar dan terkenal. Wah-wah, ada2 aja orang kontroversial begini, yang kalau kita menyangkut dia, kita berada di pihak pro atau kontra, hampir tak bisa netral.

Akhirnya aku sempatkan baca novel Saman dan Larung, walau dua2nya pinjem..wk…wk.wk..(gaul bro). Saat membacannya, biasa-biasa saja. Datar, memang agak asik di bagian-bagian bercinta itu. Wah, imajinasi pornoku disenangkan nih. Gamblang dan menyenangkan. Bikin birahi.he..he.he…(ttiitt). Tapi, ada kata2 yang menyakitkan mataku, kata2 yang diucapkan seorang pastur lelaki, wisanggeni, terhadap perempuan gila haus seks. Bunyinya kurang lebih mengatakan andai dia perempuan dan perempuan gila itu laki-laki, dia pasti akan lebih gampang memuaskan hasrat birahi perempuan gila itu. Wah, udah mulai ndak beres ni, batinku. Ini seperti menyetujui perempuan lebih sebagai pemuas seks melulu. Tapi, secara umum biasa saja. Ide2nya juga biasa, cara penyajiannya biasa. Ada orang yang bilang plot-nya bagus dan pembaharu. Tapi aku pikir plot-nya lebih canggih Atheis karya K.Mihardja yang ditulis tahun 1943. Di Atheis, penutup cerita sudah ada di bab pertama, lalu plot berbalik dari masa lalu menuju awal, kembali pada bab pertama. Tapi, kata-kata terakhir dirancang untuk menjawab misteri di bab awal. (novelnya ada di perpus USD). Singkatnya, aku pikir Ayu Utami biasa-biasa saja.

Demikian prolognya sebelum diskusi ma Ayu Utami di Yayasan Umar Kayam, Senin (02/08).

Aku datang terlambat, entah berapa menit. Waktu datang sudah ramai, juga dia bicara apa tak jelas. setelah berusaha nyambung, baru aku tahu dia bicara tentang khasanah nusantara, juga tentang penulisan-penulisan sastra, terutama perihal sejarah yang terlupakan. Dia sebut-sebut FPI dan krisis pasca-reformasi adalah kekerasan terhadap umat beragama.. juga dia sebut religiositas kritis. Religiositas kritis itu istilah yang dia pakai untuk menekankan bahwa kita bsa beriman sambil tetap kritis, bahwa berpikir, kritis tidak harus meninggalkan iman. Ayu Utami ambil contoh para pemikir yang “Eropa, Kiri, rasional” yang mengatakan meninggalkan iman itu merupakan suatu tahap selanjutnya (ini kayaknya tahap2nya August Comte dech..bukan semua bilang gitu, Nietzsche aja yang Atheis ndak mempermasalahkan politheisme (baca Anti-christ dan The Gay Science)).. Hmmm……bahasanya aneh dan tak aku mengerti…..

Setelah ada kesempata bertanya, kok ndak ada yang tanya ya? Ya udah, iseng aja sambil makan gorengan dan kacang aku tanya. “apa yang Anda maksud dengan khasanah nusantara? Terus, tentang FPI, apakah Anda memuat hingga aliran dana dari mana, lalu pendukung politiknya dari mana. Terus, kata “religiositias kritis” serta stereotip2 dia tentang agama yang timur dan barat yang rasional, gak beda jauh ma jaman penjajahan yang slogan rasisnya si Kipling terus didengung-dengungkan bahwa barat adalah barat, timur adalah timur, keduannya tak mungkin bersatu. Gak ada bedannya ma zaman penjajahan dong dia?

Ayu menghindari menjawab pertanyaan2ku atau lupa ya? Dari tiga itu, cuman satu yang dijawaba…waduh2..tobat…ya udah, biar temen2 dapet jatah kan nanti ada dinamika lagi. Setelah itu, ada sepasang pria dan perempuan paruh baya yang bertanya, tapi menurtku mereka seperti inferior dan termakan mitosnya Ayu Utami yang ada di media masa. Merek tampak kagum sama Ayu. Bahkan ada yang mengatakan, aku sudah membaca semua karya Ayu Utami.

Setelah itu, ada seorang temanku menanyakan rentetan pertanyaan, ada lebih dari sepuluh kalau gak salah. Dari reaksi Ayu ma temanku itu, baru aku sadar, kayaknya si Ayu ini memang suka ndak njawab pertanyaan nih. Bahasa gaulnya, ngeles gitu bro..kecuali, dia memang gak paham pertanyaannya. (Hanya Ayu tahu mana yang benar, tapi kayaknya kedua tuduhanku kok gak enak semua ya? ha..ha.h.a.)

Contohnya, membantah klaim Ayu bahwa bilangan berbasis 10 merupakan bilangan berbasis tubuh dan bilangan berbasis 12 adalah bilangan berbasis alam, temanku berkata bahwa matematika berbasis bilangan sepuluh, yang menurut Ayu berbasis tubuh, sebenarnya bukanlah berbasis tubuh. Di esai karangan Alan Bishop berjudul “Western Mathematics: A Secret Weapon of Cultural Imperialism” dijelaskan ada 600 bahasa di Papua New Guinea dan ratusan sistem berhitung. Dan yang banyak yang berbasis tubuh, bukan cuman bilangan sepuluh. Tubuh yang bilangannya sepuluh tu cuman jari. Kenapa dikaitkan dengan tubuh bilangan sepuluh? Bilangan-bilangan lain juga ada yang menggunakan tubuh untuk berhitung. Lalu, pertanyaan menarik, temanku ini membantah pernyataan Ayu bahwa sastra memang mainnya halus, tidak terang-terangan. Dia mengambil contoh puisi2 Wiji Thukul yang blak-blakan. Apakah itu dianggap bukan sastra? Temanku ini mengingatkan pertanyaanku tentang FPI yang belum dijawab tadi. Terus, temanku juga membantah bahwa sastra itu tidak berbahaya bagi kekuasaan, lalu dia menanyakan kenapa sastra, dari sastra kanan hingga kiri, tidak diajarkan di sekolah menengah?

Jawaban2 Ayu kurang lebih seperti ini, jika aku ingin mengangkat bilangan berbasis 12 bukan berarti tidak ada bilangan lain. Dan Ayu menuduh temanku berpikir dikotomi ( berpikir seperti hitam putih dan tidak ada warna lain). Jadi, Ayu mengambil perumpamaan, jika aku mengatakan Romo Mangun bagus, bukan berarti aku mengatakan Pramoedya jelek. Kok bisa dikotomi? Anda harus meninggalkan pemikiran dikotomi. Ha? Padahal kan temanku itu bilang dia ingin menanyakan perihal bilangan yang berbasi tubuh kok bisa hanya bilangan sepuluh? Bukankah ini sama sekali ndak nyambung? Tanya A jawabnya B. Aku jadi berpikir tentang dua kemungkinan tadi, dia ngeles atau memang gak nangkep ya.

Ini terjadi lagi saat dia jawab pertanyaan tetnang FPI. Dia bilang tadinya masalah tu di toleransi dan kekerasan pada kebebasan beragama, seperti yang dilakukan FPI. Dan novelnya Bilangan Fu dia tulis untuk mengkritik itu. Aku tanya tadi, kritiknya sampai gak dari mana dukungan politis terhadap golongan ini? Berapa dana yang masuk dan dari mana danannya yang mengalir ke FPI. Contohnya. Terus, dia seperti biasa, ngeles lagi.h.eh.eh.e. dia bilang, ya, itu sudah ada di alam bawah sadar saja. Bahwa kalau ini pasti ada kepentingan politisnya dan ada dukunganya, jadi bukan agama semata. Bawah sadar? Mang alam pikiran semua orang kayak gitu? Wah2, jawabannya benar2 bikin kepalaku yang lagi pusing tambah pening.h.e.h.he.h.e.eh….terus dia malah cerita bagaimana “heroisme” JIL saat diserang FPI. Dari situ, JIL dikabarin polisi akan diserang FPI dan Ayu menyumpulkan memang ada hubungan antara mereka berdua. Loh..loh…kok malah narsi2an cerita diri sendiri mbak? Terus pertanyaanku tentang samapai mana karya dia mengkritik gerakan2 kekerasan beragama itu tak dijawab dech.

Ayu, dalam menjawab, juga tidak konsisten. Ini terlihat dari cara dia menjawab bantahan temanku tentang klaim dia bahwa sastra mainnya halus, tidak eksplisit. Terus, Ayu jadi bicara bahwa seni itu tidak ada larangannya. Termasuk sastra, jadi bisa saja sastra yang main halus ada, terang2an juga ada..Eh, ini dia mbantah klaim dia sendiri nih si Ayu.

Yang tragis lagi, pertanyaan terakhir temanku bahwa sastra juga berbahaya tidak dijawab..ha..ha.ha.h.a.ha..(ayo kenapa coba?)

Terus, ada penanya lagi yang menarik, dia tanya kenapa sebagian besar sastra yang mengunkap sejarah g30s hanya menjadi anti-thesis (lawan atau kebalikan) dari versi resmi Soeharto yang menuduh PKI sebagai dalangnya? Kita butuh perspektif baru, seperti bahwa rejimnya setelah 65 bukanlah militer, tapi jendral. Bapak aku militer tapi rendahan, sekarang cuman bisa jadi satpam R.S itu udah mending. Teman aku bapaknya nganggur. Perspektif apa yang ditawarkan karya Anda?

Ayu, kali ini tidak menjawab, juga tidak ngeles, jadi cuman mengiakan bahwa kita butuh perspektif baru. Terus gak dia menceritakan peristiwa para tahanan yang akhirnya akrab dengan militer2 rendahan. Ada penulis yang disuruh bikin surat cinta untuk keasih oleh seorang militer. Dia bilang, benar, ini memang rejim jendral. Waduh2..ini ya ndak beda jauh. Dia ndak menjawab tentang apa yang ditawarkan karya dia.

Diskusi berakhir pukul 09. Jadi hanya sekitar dua jam saja. Waktu segitu relatif sebentar untuk hitungan diskusi buku sastra, apalagi kali ini temanya luas karena Ayu mempersilahkan siapa saja menanyai dia dengan tema bebas. Kenapa begitu cepat? Teman aku ada yang sampai geleng2 kepala, “kok wes bubar?” katanya.

Setelah acara selesai, kami ngobrol2 dan seorang teman lagi (pokoke ndak nyebut merek, cuman teman2..ha..hah.a.) bilang “iki mbake kaya presiden Bemu pas neng kongres mahasiswa, jawabane personal2 dan ndak cerdas. Ndak konsisten dan suka mbulet2.” Terus, aku tanyakan temanku yang menanyakan banyak pertanyaan tadi, “piye pendapatmu?” Kecewa, sudah berkali2 aku dengar tentang dia. Tapi ini benar kongkrit dia di sini. Dan, “mengecewakan”. Seorang teman yang nge-fans sama Ayu Utami, semula berencana ingin foto bersama, lalu dia membatalkan niatnya. Katanya malu, juga ndak bawa kamera. Aku tawarkan temanku yang ada kamera, karena dia kebetulan wartawan dan setelah acara mewawancarai Ayu. Tetap ndak mau juga ambil foto bersama Ayu temanku yang nge-fans ini. Hmmm, apa dia masih ngefans ya ma Ayu setelah diskusi dan mengetahui Ayu suka ngeles (atau memang ndak paham pertanyaan?) juga kata2 temanku yang bilang “kecewa!” ini cukup mendengung-dengun di telinga walaupun dia sudah tahu dia tak bisa berharap banyak dari Ayu, tapi jawaban2nya itu lebih2 bikin dia “kecewa!”..

Akhirnya aku pulang dan terheran2, kok bisa ya penulis menang hadiah Prince Claus Award? Memang aku sudah pernah baca tulisan Katrin Bandel tentang ini, cuman masih heran aja rasanya. Gak nyangka sebegitunya…

Wah2..Ayu Utami, kau lebih dari yang aku kira sebelumnya……***

*Ian Ahong Guruh, mahasiswa Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Pengantar Penerjemah:
Catatan ini adalah terjemahan saya dari artikel Andrew Higgins berjudul “As Indonesia debates Islam’s role, U.S. stays out” yang dipasang di Washington Post pada hari Minggu, 25 Oktober 2009 ( http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/24/AR2009102402279.html ) dan telah disunting oleh Wahyu Adi Putra Ginting. Pertama kali saya menemukan tulisan ini dari tautan yang dipasang oleh Ompu Datu Rasta Sipelebegu alias Saut Situmorang di Facebook-nya. Terimakasih untuk tautannya. Terjemahan ini juga telah dipasang di forum diskusi Orong-Orong Newsletter.

Meski sudah hampir setahun ditulis, informasi yang terkandung dalam artikel ini belum basi. Kenyataan bahwa Amerika turut campur dalam semua segi kehidupan masyarakat Indonesia kadang masih menjadi kabar burung, kalau tak mau disebut mitos belaka. Perang terhadap “terorisme,” yaitu Islam yang tidak sama dengan Islam yang diinginkan Amerika, masih gencar di media. Meski sudah banyak bukti yang menyatakan bahwa mitos yang sebenarnya adalah terorisme itu sendiri, media-media arus-utama Indonesia yang dimiliki oleh para MNC dan konglomerat-kapitalis lokal Indonesia yang berkedudukan tinggi di pemerintahan Indonesia terus mengulang-ulang kebohongan besar tentang Islam.

Maka, tulisan semacam ini sangat penting untuk terus dipublikasikan dan dipublikasikan berulang-ulang agar kebohongan tidak menjadi kebenaran. Selanjutnya, silahkan disebarkan! 😉

-Wahmuji Ijumhaw, mahasiswa Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

============

Saat Indonesia Memperdebatkan Peran Islam, Amerika Tak Turut Campur

oleh Andrew Higgins

Pada awal 1980an, Nasir Tamara, seorang sarjana muda Indonesia, butuh uang untuk mendanai studi mengenai Islam dan Politik. Ia pergi ke kantor Ford Foundation cabang Jakarta untuk meminta bantuan. Ia pulang dengan tangan hampa. Amerika, dikatakan padanya, “tidak tertarik dengan urusan Islam.”

Penolakan datang dari ibu presiden Obama, Ann Duhham, seorang antropolog Amerika yang tinggal di Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa. Dunham, yang meninggal pada 1995, fokus pada persoalan pembangunan ekonomi, bukan pada masalah kepercayaan dan politik – subjek sensitif di sebuah negara yang diperintah oleh seorang otokrat (penguasa mutlak) berpikiran sekuler.

“Waktu itu, mengerjakan apapun tentang Islam dianggap tak trendi,” ingat Tamara.

Kini, Indonesia adalah negara demokrasi dan peran Islam merupakan salah satu isu terpenting dalam menghadapi kebijakan Amerika di sebuah negara yang memiliki umat Muslim lebih banyak dari total penganut agama Islam di Mesir, Syria, Yordania, dan semua negara Arab di Teluk Persia. Islam macam apa yang berlaku di sini genting bagi kepentingan Amerika di dunia Muslim yang lebih luas.

“Ini adalah pertarungan demi ide, pertarungan demi masa depan macam apa yang Indonesia inginkan,” ujar Walter North, kepala utusan Jakarta untuk U.S. Agency International Development (USAID), yang kenal Dunham saat ia di sini pada tahun 1980an.

Ini juga merupakan pertarungan yang mengangkat sebuah pertanyaan rumit: Haruskah orang Amerika tidak ikut campur dalam perjuangan internal Islam di seluruh dunia atau masuk ke dalam dan mencoba mendukung umat Muslim yang berpandangan sama dengan Amerika?

Pengamatan dekat pada interaksi Amerika dengan kelompok Muslim di Indonesia – tempat tinggal Obama kecil selama empat tahun – menunjukkan bahwa, sejak serangan 11 September 2001, strategi tandingan telah dimainkan, seringkali dengan konsekuensi yang berbeda dari yang diniatkan Washington.

Dalam debat mengenai cara terbaik mempengaruhi arah religius negara itu, beberapa pihak berhasil melakukan campur-tangan, terutama sebuah organisasi swasta dari North Carolina yang masuk jauh ke dalam perjuangan theologis Indonesia. Namun, secara keseluruhan, pemikiran Amerika telah kembali pada masa Dunham: tidak ikut campur masalah Islam.

Perubahan di suasana-hati publik
Dalam banyak cara, Indonesia – sebuah negara berpenduduk 240 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau – bergerak dalam arahan Amerika. Indonesia telah main-main dengan dogmatisme gaya-Saudi di ranah pinggirnya. Namun, meski kesalehan meningkat, Indonesia menunjukkan sedikit tanda penolakan atas apa yang, sejak Islam tiba di sini pada abad ke-14, secara umum menjadi merek eklektik dan lentur dari agama itu.

Terorisme, yang sebelumnya dianggap banyak orang Indonesia sebagai mitos ciptaan Amerika, sekarang mengobarkan rasa jijik masyarakat umum. Saat seorang tersangka kunci dalam kasus bom bunuh diri bulan Juli di Jakarta baru-baru ini terbunuh dalam baku-tembak dengan unit kepolisian didikan Amerika, desa asalnya, yang dikejutkan dengan kegiatan kekerasannya, menolak menerima jenazahnya untuk dikuburkan.

Gerombolan “polisi” moral Islam bulan ini memaksa seorang bintang porno Jepang membatalkan perjalanannya ke Jakarta. Namun kelompok itu tidak lagi menyerang bar, klub malam, dan hotel seperti beberapa tahun lalu, di masa-masa puncak gerakan Amerika untuk mempromosikan Islam “moderat”. Aceh, sebuah Daerah Istimewa Indonesia yang taat-agama dan penerima utama dana bantuan dari Amerika setelah tsunami 2004, akhir-akhir ini mencanangkan peraturan yang mengamanatkan hukuman rajam sampai mati bagi para penzina, tapi hanya sedikit orang yang berharap hukuman itu diterapkan. Gubernur Aceh, yang memiliki seorang penasehat Amerika yang dibayar oleh USAID, menentang hukuman rajam.

Kemarahan publik terhadap Amerika di perang Irak telah meredup, sebuah gejala yang dipercepat oleh lengsernya Presiden George W. Bush dan terpilihnya Obama. Pada 2003, tahun pertama perang, hanya 15 persen orang Indonesia, yang disurvei oleh Pew Researcher Center, yang berpandangan baik terhadap Amerika – dibandingkan dengan 75% sebelum Bush menjabat presiden. Saat ini, penilaian baik terhadap Amerika 63%.

Ada banyak alasan atas perubahan suasana-hati itu: ekonomi yang berkembang pesat meskipun ada kemerosotan global; meningkatnya stabilitas politik yang berakar dari pemilihan yang umumnya bebas dan adil; gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seorang mantan jendral didikan Amerika yang memenangkan pemilihan-ulang dengan selisih suara yang besar pada bulan Juli, untuk mengkooptasi partai politik Islam.

Alasan lain, ujar Masdar Mas’udi, seorang ulama senior di Nahdlatul Ulama, Organisasi Islam terbesar di Indonesia – dan di dunia – adalah bahwa Amerika telah mundur dari campur-tangan yang kasatmata pada persoalan-persoalan agama. Mas’udi, seorang musuh muslim garis-keras yang telah bekerja dekat dengan Amerika, mengatakan bahwa ia sekarang percaya bahwa intervensi Amerika dalam perselisihan theologis seringkali justru memberi kaum radikal “mitra tanding” yang memperkuat mereka. Akhir-akhir ini, alih-alih secara sembarangan bermain-main dengan doktrin agama, sebuah proyek penjinakan difokuskan bagi penyediaan bibit padi organik bagi petani muslim yang miskin.

Tak lama setelah serangan 11 September, Washington menyebarkan uang dan retorika dengan tekanan yang besar untuk mendukung Muslim “moderat” melawan apa yang disebut Bush “ideologi nyata dan besar” dari “fasisme-Islam.” Obama, yang menjanjikan sebuah “awal baru antara Amerika dan Muslim di seluruh dunia,” menghindari pemisahan Muslim ke dalam kubu-kubu theologis yang saling bersaing. Ia mencela “ekstrimis keras” tapi, pada sebuah pidato bulan Juni di Kairo, menyatakan bahwa “Islam bukan bagian dari masalah.”

North, kepala misi USAID, mengatakan bahwa cara terbaik untuk menolong “para penganjur perspektif yang tercerahkan untuk merebut kemenangan” adalah dengan menghindari theologi dan membantu Indonesia “mengurus masalahnya seperti kemiskinan dan korupsi”. Berusaha untuk menyiapkan pemimpin Muslim Indonesia yang disukai Amerika tidak akan banyak membantu, katanya.

Memikir-ulang kebijakan pasca-9/11

Ini adalah kemunduran yang mencolok dari pendekatan yang diambil tepat setelah serangan 11 September, ketika segudang program yang didanai AS berusaha memperkeras suara “kaum moderat.” Ratusan ulama Indonesia menjalani kursus-kursus yang disponsori AS yang mengajarkan sebuah pembacaan Qur’an berpikiran reformis. Sebuah buku-saku untuk para khatib (penceramah), yang diterbitkan dengan uang Amerika, menawarkan kiat-kiat mengenai apa yang harus dikhatibkan. Sebuah kelompok Muslim yang didanai Amerika bahkan mencoba menaskahkan khotbah ibadah Jum’at.

Prakarsa semacam itu meniru strategi yang diadopsi selama Perang Dingin, ketika, untuk melawan ideologi komunis, Amerika mendanai banyak kelompok budaya, pendidikan, dan lainnya yang selaras dengan tujuan-tujuan Amerika. Bahkan beberapa pelaku kuncinya sama. Asia Foundation, didirikan jelas-jelas dengan dana Amerika pada 1950an guna memerangi komunisme, memelopori perang melawan cabang islam yang berbahaya di Indonesia sebagai bagian dari program yang dibiayai oleh USAID, bernama Islam dan Masyarakat Madani (Islam and Civil Society). Program itu dimulai sebelum serangan 11 September tapi aktivitasnya meningkat setelahnya.

“Kami ingin menantang langsung ide-ide garis keras,” ujar Ulil Abshar Abdalla, seorang ahli dalam theologi Islam yang, dengan dana Asia Foundation, mendirikan Jaringan Islam Liberal pada tahun 2001. Jaringan itu meluncurkan program radio mingguan yang mempertanyakan tafsir-tafsir harfiah atas teks-teks suci mengenai perempuan, kaum homoseksual, dan doktrin dasar. Jaringan ini membeli jam tayang di televisi nasional untuk menayangkan sebuah video yang menghadirkan Islam sebagai sebuah kepercayaan “warna-warni” dan membagi-bagikan liflet yang mempromosikan theologi liberal di masjid-masjid.

Dirayakan oleh masyarakat Amerika sebagai moderat panutan, Ulil diterbangkan ke Washington pada 2002 untuk bertemu para pejabat Departemen Negara Bagian dan Pentagon, termasuk Paul D. Wolfowitz, yang nantinya menjabat wakil sekretaris pertahanan dan mantan duta besar AS di Jakarta. Namun, usaha-usaha untuk menanamkan taktik Perang Dingin ke dalam dunia islam mulai salah jalan. Kaum muslim yang lebih konservatif tidak pernah menyukai apa yang mereka pandang sebagai campur tangan Amerika dalam theologi. Ketidaknyamanan mereka terhadap motif AS naik tajam dengan dimulainya perang Irak dan menyebar ke daerah yang lebih luas. Irak “menghancurkan segalanya,” kata Ulil, yang mulai mendapatkan ancaman kematian.

Majelis Ulama Indonesia, karena marah dengan apa yang dipandangnya sebagai kampanye Amerika untuk membentuk-ulang Islam, mengeluarkan sebuah fatwa yang mengharamkan “sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme.”

Asia Foundation menarik dana yang diberikan pada jaringan Ulil dan mulai memikirkan kembali strateginya. Yayasan ini masih bekerja dengan kelompok-kelompok muslim tapi menghindari isu theologis yang sensitif dan fokus pada pelatihan untuk mengawasi anggaran, melawan korupsi, dan melobi atas nama orang miskin. “Yayasan jadi percaya bahwa debat antar-Islam berlangsung lebih efektif tanpa keterlibatan organisasi-organisasi Internasional,” ujar Robin Bush, kepala kantor Jakarta dari Asia Foundation.

Sementara itu, Ulil meninggalkan Indonesia dan pindah ke Boston untuk studi.

Satu kelompok AS ikut campur
Sementara Asia Foundation dan yang lainnya menyelam untuk berlindung, satu kelompok Amerika melompat masuk ke dalam keriuhan theologis ini dengan penuh semangat. Pada Desember 2003, C. Holland Taylor, mantan eksekutif telekomunikasi dari Winston-Salem, N.C., mendirikan sebuah kelompok agresif bernama LibForAll Foundation untuk “mempromosikan budaya kebebasan dan toleransi.”

Taylor, yang mampu berbahasa Indonesia, mendapatkan dukungan dari orang-orang besar, termasuk mantan presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ulama terkemuka tapi sakit fisik, dan seorang bintang pop kenamaan Indonesia yang merilis sebuah lagu andalan yang menyerukan, ”Tidak untuk laskar jihad! Ya untuk laskar cinta.” Taylor mengajak Gus Dur ke Washington, dimana mereka bertemu Wolfowitz, Wakil Presiden Richard B. Cheney dan yang lainnya. Ia merekrut sarjana Qur’an berpikiran-reformis dari Mesir untuk membantu mempromosikan “kebangkitan pluralisme, toleransi, dan pemikiran kritis Islam.”

Pendanaan datang dari orang-orang kaya Amerika, termasuk pewaris dari kekayaan pakaian dalam Hanes, dan beberapa organisasi Eropa. Taylor, dalam wawancara di Jakarta akhir-akhir ini, menolak untuk menyebutkan donor Amerika terbesarnya. Ia mengatakan bahwa ia telah berulangkali meminta uang pada pemerintah AS tapi hanya menerima $50.000 – sebuah hibah dari unit “counterterrorism” Departemen Negara Bagian.

“Anda tidak bisa memenangkan perang dengan jumlah itu,” kata Taylor, yang sedang bekerja dalam film dokumenter TV 26-seri, yang bertujuan untuk membuktikan ketidakbenaran doktrin Islam garis-keras. “Orang-orang di Washington akan memilih untuk berpikir bahwa jika kita tidak melakukan apa-apa kita akan baik-baik saja: potong saja kepala para teroris dan semuanya akan baik-baik saja.”

Saat suasana sudah lebih bersahabat, Ulil, kesayangan Amerika yang banyak-dicerca, tahun ini kembali ke Jakarta. Ia belum mengubah pandangan liberalnya mengenai Islam tapi sekarang ia menghindari topik yang menyulut amarah musuh-musuhnya. “Saya telah berubah. Lingkungan telah berubah,” ujarnya. “Kami sekarang menyadari bahwa kelompok-kelompok radikal tidak sedominan yang kami pikirkan di awal.”

Letih dicap antek Amerika, ia berencana untuk ikut pemilihan tahun depan sebagai ketua Nahdlatul Ulama, sebuah tiang penegak agama tradisional Indonesia. Peluang yang dimilikinya tidak besar tapi ia ingin “terlibat dengan arus-utama alih-alih pinggiran.” Jaringan Islam Liberal-nya tidak lagi mendapatkan dana dari AS, menghindari topik yang mudah menyinggung orang di acara radionya, dan tidak lagi membagikan liflet di masjid-masjid.

“Agama terlalu sensitif. Kita jangan terlibat,” ujar Kay Ikranagara, orang Amerika teman dekat mendiang ibu Obama yang bekerja di Jakarta untuk program beasiswa yang didanai USAID. Ikranagara khawatir atas makin kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari di negara itu, namun ia was-was terhadap orang asing yang ingin menekan Indonesia dalam hal keyakinan agama.

“Kita hanya akan mendapat banyak masalah kalau mencoba melakukan itu,” katanya.***